JP Radar Kediri–Jelang operasional Embarkasi Haji Kediri tahun depan, pembangunan jalan tol akses bandara terus dikebut.
Kamis (6/8) lalu, Pemkab Kediri merapatkan progres proyek strategis nasional (PSN) itu. Hasilnya, pembebasan lahan di Kabupaten Kediri sudah mencapai 96,87 persen.
Asisten I Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sukadi yang memimpin rapat mengatakan, rapat yang dihadiri oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan tanah tol, badan usaha jalan tol (BUJT), dan beberapa pihak terkait itu dilakukan untuk percepatan penyelesaian tol.
Dari sisi konstruksi, menurut Sukadi pelaksana sudah berkomitmen menyelesaikan akses tol bandara pertengahan November ini.
“Setelah konstruksi selesai, masih diperlukan waktu sekitar dua hingga tiga minggu untuk melaksanakan uji kelayakan dan operasional. Dengan hitungan itu, pemkab menargetkan akses tol bisa difungsikan pertengahan Desember 2026,” ungkap Sukadi.
Jika masih ada pekerjaan yang belum selesai di luar badan jalan utama, menurut Sukadi pekerjaan tersebut bisa disusulkan.
Yang menjadi prioritas adalah memastikan badan jalan utama ke bandara sudah selesai. Sehingga bisa digunakan sesuai target.
Terpisah, Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti menyebut, progres pengadaan tanah di Kabupaten Kediri sudah mencapai 96,87 persen.
“Untuk di Kabupaten Kediri tahap satu progresnya sudah 99 persen, tahap dua 94 persen. Jadi secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Kediri itu 96,87 persen,” ujarnya ditemui usai mengikuti rapat (7/8).
Linanda menegaskan, untuk penetapan lokasi (penlok) tahap pertama, sisa lahan hanya berupa tanah wakaf.
Penggantian tanah wakaf tersebut sebenarnya sudah dilakukan dan saat ini tinggal proses pelepasan hak.
Adapun untuk tahap kedua, lahan yang masih harus diselesaikan terdiri dari tanah kas desa (TKD) di Desa Tiron, Desa Manyaran, serta aset milik Pemkab Kediri.
Baca Juga: Kementerian Haji Susuri Exit Tol Manyaran Kediri, Ini Yang Dipertegas Kembali!
“TKD Desa Manyaran sama aset pemerintah kabupaten baru rekomendasi dari Jakarta,” lanjutnya. Sedangkan untuk TKD Tiron, prosesnya masih menunggu validasi dari BPN.
Validasi dilakukan karena ada perbedaan luasan antara kondisi di lapangan dengan data di letter C.
Perbedaannya mencapai sekitar satu hektare. Pihak desa, kata perempuan yang akrab disapa Nanda itu, telah mendapatkan arahan dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Yakni, agar luasan tersebut tetap dicatat terlebih dahulu.
“Jadi, mungkin desa baru melaksanakan musdes (musyawarah desa) ya, supaya nanti disepakati dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dengan masyarakat. Bahwa ada luasan yang itu belum tercantum tadi ditulis itu nanti di letter C-nya,” ujarnya menargetkan proses itu selesai pekan depan.
Apakah kekurangan lahan itu mengganggu tahap pembangunan? Nanda menolaknya.
Meski ada lahan yang belum dibebaskan, menurutnya pembangunan tol dari Jl PB Sudirman Banyakan menuju ke Bandara Dhoho tidak akan terhambat.
Sebab, lahan yang belum dibebaskan merupakan lahan tambahan untuk clear zone atau area bebas di sekitar jalan tol untuk aspek keselamatan.
“Kalau untuk konstruksi jalan tolnya dari BB Sudirman menuju Bandara itu sudah nggak ada masalah. Ini tinggal penambahan lahan yang di pinggir-pinggir saja. Jadi tidak mempengaruhi kalau mau dioperasikan dari BB Sudirman sampai Bandara,” jelas Nanda.
Untuk diketahui, rapat Kamis lalu juga merumuskan solusi untuk sisa tanah terdampak tol.
Yang luasnya kurang dari 100 meter persegi akan otomatis dibeli. Untuk yang luasnya lebih dari 100 meter persegi akan diidentifikasi.
Terutama terkait keberadaan akses jalan maupun saluran irigasi. Jika sisa tanah tidak punya akses maupun saluran irigasi, dan tidak bisa dimanfaatkan secara layak, pemerintah membuka kemungkinan untuk membelinya.
Baca Juga: Kebut Pembebasan Tanah Kas Desa Terdampak Tol Kediri-Kertosono, Begini Progresnya
“Kalau itu (akses dan saluran irigasi) tidak ada, nanti kemungkinan itu dibeli karena kan nggak mungkin kita ini melakukan pembangunan tapi ada yang disengsarakan,” sambung Sukadi lagi.
Pemkab Kediri, menurutnya juga sudah ‘melepas’ tanah seluas sekitar 7.000 meter persegi di Desa Tiron, Banyakan, Tanah yang sedianya digunakan untuk sarana pendidikan itu masuk proyek tol.
Berdasar aturan, jika lahan dibutuhkan pemerintah untuk PSN, maka tidak diperlukan penggantian.
“Sesuai peraturan pemerintah (PP) itu tidak perlu ganti rugi, silakan dipakai. Kami dukung penuh,” imbuhnya.
Editor : Mahfud
Sumber : Radar Kediri