Berdasarkan surat edaran BGN bertanggal 25 Mei, ada delapan SPPG yang di-suspend karena membutuhkan perbaikan mayor. SPPG itu meliputi SPPG Semampir, SPPG Semampir 2, SPPG Mojoroto 4. Kemudian, SPPG Ngronggo 2, SPPG Tempurejo, SPPG Banjaran 2, SPPG Banjaran 3, serta SPPG Tamanan 2.
Perbaikan mayor yang perlu dilakukan mayoritas terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Baca Juga: Heboh SPPG Tutup Sementara, BGN Akui Dapur SPPG Menumpuk di Jawa: Kita Mau Tata
Dikonfirmasi terkait penghentian sementara operasional delapan dapur SPPG, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tetuko Erwin Sukarno membenarkannya.
Menurutnya, suspend yang dijatuhkan BGN itu tak berbeda jauh dengan temuan tim Satgas MBG Kota Kediri saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) awal Mei lalu.
“Kami juga sudah melakukan monev sebelum itu, dan temuan kami memang mirip-mirip. Dalam artian, temuan kami itu juga beberapa SPPG memang belum sesuai ketentuan untuk IPAL-nya,” ujar pria yang akrab disapa Erwin itu.
Baca Juga: SPPG Tugurejo Ngasem Kediri Lengkapi Syarat SLHS, Perbaikan IPAL Dilakukan Usai Kasus Keracunan
Monev, terang Erwin, menyasar SPPG yang sudah beroperasi dengan cut off di akhir 2025. Sebanyak 27 titik SPPG yang dimonev satgas itu mayoritas merupakan dapur yang beroperasi paling awal di Kota Kediri.
“Yang semakin mendekati ke belakang sini memang relatif lebih tertib. Jadi bangunan IPAL-nya sudah benar, sudah punya pemilahan juga. Nah, kalau yang lama-lama, bentuknya hanya penampunganan saja,” ungkapnya.
Meski demikian, menurut Erwin dari delapan SPPG yang di-suspend, lima di antaranya sudah dipulihkan atau dicabut penangguhannya oleh BGN pada 4 Juni lalu.
Kini hanya tersisa tiga SPPG yang masih dalam proses perbaikan. Yakni, SPPG Banjaran 3, SPPG Semampir 2, dan SPPG Tempurejo.
Baca Juga: MBG: Mas Bahlil Ganteng
“Di tiga SPPG ini kami juga terus berkoordinasi, termasuk dengan teman-teman korwil (koordinator wilayah, Red) supaya bisa segera operasional lagi,” tandas Erwin.
Dari hasil monev, tim menemukan bahwa pengelolaan air limbah itu belum didukung fasilitas IPAL yang sesuai standar.
Erwin menyebut, Satgas MBG Kota Kediri melalui dinas terkait—dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP)—siap memberikan pendampingan terhadap proses pengolahan limbah yang benar.
“Paling mudah itu memang beli IPAL pabrikasi karena sudah pasti SNI. Cuma memang tidak semua mitra mengambil jalan itu, akhirnya mereka bikin yang mendekati kualitasnya,” ungkap Erwin.
Di luar itu, menurutnya juga masih ada dua SPPG yang di-suspend dengan alasan yang berbeda. Erwin menyebut, suspend terhadap dua SPPG itu dipicu masalah administrasi seperti pergantian kepala SPPG. (ais/ut)
Editor : Ayu Ismawati