KEDIRI, JP Radar Kediri- Persiapan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 ini terus dikebut. Termasuk opsi lokasi penyelenggaraan musyawarah tertinggi ormas Islam itu.
Salah satu yang menguat adalah usulan agar muktamar kembali digelar di Ponpes Lirboyo.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, hingga kemarin (14/4) belum ada keputusan tentang lokasi muktamar.
Meski demikian, diakuinya ada beberapa usulan lokasi penyelenggaraan muktamar.
Baca Juga: Sepakat Islah! PBNU Akan Percepat Muktamar Usai Rapat di Ponpes Lirboyo Kediri
Namun, penetapan lokasi nantinya akan dilakukan bersama para kiai sepuh dan mustasyar NU.
“Usulannya dari mana-mana. Ada dari Lirboyo yang diusulkan, ada yang lain juga minta. Banyak. Tapi nanti kami harapkan, bahwa muktamar itu berdasarkan aspirasi yang luas dari warga, dapat diselenggarakan di pondok pesantren,” ungkap Yahya ditemui saat meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Lirboyo kemarin (14/4).
Pemilihan pondok pesantren sebagai lokasi, menurut Yahya sudah sangat tepat. Salah satunya karena pesantren dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat sebagai tempat penyelenggara musyawarah.
Pemilihan Lirboyo itu juga didukung sejumlah kiai sepuh.
“Dan nanti akan ada pesantren-pesantren lain yang juga mengajukan diri untuk itu (tempat penyelenggaraan muktamar),” sambung Yahya.
Bagaimana dengan Pondok Pesantren Al Falah Ploso yang dikabarkan juga jadi opsi tempat penyelenggaraan muktamar?
Yahya mengatakan, Ponpes Ploso juga memberi dukungan terkait pelaksanaan muktamar di Kediri.
Bahkan, secara khusus, Pengasuh Ponpes Al Falah Ploso Kiai Nurul Huda Djazuli juga mengusulkan Pesantren Lirboyo sebagai lokasi muktamar tahun ini.
“Ploso kemarin dari apa yang saya sendiri secara pribadi sowan kepada Kiai Nurul Huda, Ploso nanti akan mem-backup saja apabila memang disepakati tempatnya di Lirboyo,” tandasnya.
Baca Juga: NU Solo Raya Desak Tabayun PBNU, Muktamar Luar Biasa Jadi Opsi
Untuk diketahui, kedatangan Yahya bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Ponpes Lirboyo kemarin untuk meresmikan 27 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah PBNU.
Ormas Islam terbesar di Indonesia itu menargetkan membangun 1.068 titik dapur MBG di seluruh Indonesia.
Hingga 14 April ini, sudah ada 254 dapur yang beroperasi. Dengan rata-rata melayani 3 ribu penerima manfaat.
“Di Lirboyo ini sendiri baru jadi dua SPPG. Kami harapkan nanti bisa tambah minimal 6 SPPG lagi khusus untuk Lirboyo. Kami akan terus jalankan akselerasi,” paparnya.
Dengan SPPG tersebut, Yahya berharap bisa jadi fasilitas dan simpul-simpul inisiatif ketahanan masyarakat. Hal tersebut menurutnya juga jadi fokus pelayanan PBNU.
Berbeda dengan SPPG lainnya, SPPG bentukan PBNU ini akan menyasar para santri di pondok pesantren.
“Sasarannya santri. Seperti di Lirboyo ini seluruhnya total ada sekitar 52 ribu santri dari seluruh kompleks Lirboyo. Sehingga kalau dihitung-hitung sebenarnya butuh sekitar 15 sampai 20 SPPG. Sekarang baru ada dua yang baru jalan,” beber Yahya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya mengatakan, pembentukan SPPG di lingkungan pesantren ini tidak hanya melaksanakan kegiatan MBG saja.
Melainkan juga sudah memadukan business matching. Di antaranya dengan memadukan produk-produk masyarakat dengan pembiayaan yang salah satunya didukung dari bank.
Baca Juga: Cara BGN Tangkis Hoaks Makan Bergizi Gratis: Gunakan Strategi Konten Reels dan Data Real-Time
Berdasarkan data BGN, saat ini sudah ada 54 SPPG di Kota Kediri. Dari puluhan dapur itu, total penerima manfaatnya mencapai 116.368 orang.
Untuk mendukung operasional SPPG itu, rata-rata anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 1,8 miliar per hari.
Sedangkan untuk keseluruhan di Jawa Timur, kebutuhan anggaran operasional SPPG mencapai Rp 137 miliar per hari.
Anggaran yang tidak kecil itu dipastikan masih akan bertambah seiring penambahan dapur-dapur MBG yang masih terus bergulir di Jawa Timur. (ais/ut)
Editor : Andhika Attar Anindita