JP Radar Kediri-Hangusnya gedung DPRD Kota Kediri pascapembakaran oleh massa pada Sabtu (30/8) malam lalu, tak hanya membuat para wakil rakyat kehilangan kantornya. Melainkan, agenda mereka ikut terdampak. Termasuk pembahasan anggaran keuangan (PAK) yang terancam molor.
Untuk diketahui, seharusnya setiap awal bulan badan musyawarah (bamus) DPRD Kota Kediri menggelar rapat untuk membahas agenda kegiatan mereka. Namun, hingga kemarin mereka belum bisa melakukan rapat. Padahal, September ini salah satu kegiatan yang mendesak adalah pembahasan PAK Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri Firdaus membenarkan jika salah satu agenda dewan yang terdekat adalah pembahasan PAK.
“Nanti (PAK, Red) akan kami rapatkan,” kata perempuan yang akrab disapa Ido itu sembari menyebut jadwalnya menunggu rapat bamus.
Sedianya, menurut Ido rapat bamus digelar pada Senin (1/9) lalu. Namun, melihat kondisi gedung DPRD yang hangus terbakar, mereka terpaksa menggeser jadwal rapat. “Insya Allah besok (3/9) atau lusa (4/9). Setelah itu baru menindaklanjuti terkait pembahasan (anggaran),” lanjut Ido. Setelah berkoordinasi, rapat diputuskan dilakukan hari ini (3/9).
Informasi yang dihimpun koran ini, hingga kemarin dewan memang belum mengagendakan rapat. Adapun hari ini (3/9), selain mengagendakan rapat bamus, dewan juga mengagendakan rapat internal.
“Membahas tentang perbaikan gedung dewan dan mungkin juga kantor sementara seperti apa,” ungkap sumber koran ini. Melihat agenda tersebut, rapat bamus kemungkinan baru akan digelar Kamis (4/9) besok atau bahkan setelahnya.
Sementara itu, terkait penempatan kantor sementara, Ido menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan eksekutif. Yakni tentang pemanfaatan Gedung Nasional Indonesia (GNI) untuk para anggota dewan.
“Kebetulan GNI masih dipakai masyarakat. Sehingga tidak layak kalau kami mengusir. Dan alhamdulillahnya tinggal satu minggu lagi (masa sewa GNI untuk kegiatan masyarakat, Red),” lanjut Ido sembari meminta eksekutif membuat rancangan pemanfaatan bangunan.
Dia memperkirakan, penyesuaian GNI sebagai kantor darurat dewan bisa selesai dalam dua minggu ke depan. Sehingga, setelahnya gedung sudah bisa dimanfaatkan untuk para wakil rakyat berkantor.
Terpisah, terkait proses penanganan gedung DPRD Kota Kediri yang terbakar, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri Yono Heryadi mengaku masih melanjutkan proses inventarisasi aset yang terbakar. Demikian pula aset yang hilang pascaaksi demonstrasi Sabtu lalu (30/8). “Ini kita (penanganan, Red) jangka pendek dulu saja. Dewan biar bisa segera beroperasional kembali, melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau untuk jangka panjangnya, itu nanti. Belum sampai ke sana,” papar Yono.
Ditanya tentang rencana perbaikan gedung DPRD, menurut Yono hingga kemarin masih dalam proses pendataan. “Itu belum (rencana perbaikan, Red). Masih seperti yang disampaikan Mbak Wali, masih kami inventarisasi (kerusakan),” tandasnya.
Seperti diberitakan, Senin (1/9) lalu Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama pimpinan DPRD Kota Kediri mulai Ketua DPRD Firdaus, Wakil Ketua Sudjono Teguh Widjaja, dan M. Yasin mengecek kondisi GNI. Dari beberapa sarana dan prasarana di sana, gedung dinyatakan layak untuk ditempati. Pemkot tinggal melakukan beberapa penyesuaian saja.(*)
Editor : Mahfud