KEDIRI, JP Radar Kediri - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran sejumlah program kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setidaknya ada tiga program penyaluran kredit yang disidik oleh korps Adhyaksa.
Yaitu, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Umum Pedesaan Rakyat (KUPRa), dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Nilai kerugian dari praktik penyelewengan itu ditaksir mencapai Rp 7,3 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kediri Pradhana Probo Setyarjo membenarkan tentang pengusutan kasus dugaan korupsi di BRI tersebut. “Kami mengusut tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi di bank BUMN (BRI, Red),” kata pria yang akrab disapa Dhana itu.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Kediri Yuda Virdana Putra menambahkan, timnya mengusut kasus dugaan korupsi di tiga BRI. Yakni, BRI Cabang Pare, BRI Unit Kras, dan BRI Unit Turus, Gurah.
Kasus di tiga BRI tersebut menurut Yuda hampir sama. Dia mencontohkan, di BRI Cabang Pare, diduga oknum bank bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mencari nasabah. “Identitas nasabah digunakan untuk mendapat KUR di BRI Cabang Pare,” ungkap Yuda.
Dalam penyelidikan yang dilakukan kejaksaan, diduga identitas yang digunakan untuk persyaratan KUR itu tidak memenuhi kriteria. Namun, pinjaman yang diajukan tetap cair.
Tidak hanya itu, sesuai hasil pengusutan tim kejari, mereka menengarai uang pencairan KUR itu dinikmati oleh pihak lain. “Sehingga terjadi gagal bayar,” lanjut Yuda terkait pencairan kredit pada 2023-2024 lalu itu.
Khusus untuk BRI Cabang Pare, total kerugian akibat KUR fiktif itu ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar. “Ini (Rp 2,5 miliar, Red) masih berdasar estimasi kami. Penghitungan sementara dari kami,” terang Yuda.
Bagaimana dengan dugaan korupsi kredit fiktif di BRI Unit Kras? Yuda menyebut, di sana ada dua program yang diduga diselewengkan. Yakni, KUPRa dan Umi. Seperti halnya KUR di BRI Cabang Pare, menurut pria kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur itu, dalam program KUPRa dan UMi di BRI Unit Kras, diduga oknum di unit BRI tersebut juga bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mencari nasabah.
Selanjutnya, identitas mereka digunakan untuk mendapat KUPRa dan UMi. Padahal, nasabah-nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk mendapat pinjaman yang penyalurannya spesifik itu. “Ada dugaan nilai pinjaman dinaikkan oleh pihak eksternal dan pihak bank,” papar Yuda.
Dalam penelusuran lanjutan, kredit untuk pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro itu juga menggunakan identitas yang asal catut. Selanjutnya, kredit dinikmati oleh pihak lain. “Sehingga terjadi gagal bayar,” terang Yuda sembari menyebut penyaluran kredit selama 2023-2024 itu ditaksir menimbulkan kerugian Rp 4,2 miliar.
Modus yang sama juga terjadi di BRI Unit Turus. Dalam pengusutan penyaluran KUPRa tahun 2021-2023 juga ditemukan indikasi yang sama. Yakni, penggunaan identitas orang lain untuk pengajuan kredit. Adapun pinjaman dinikmati pihak lain hingga macet atau gagal bayar. Kerugian di sana ditaksir sekitar Rp 624 juta.
Pengusutan kasus korupsi di tiga lokasi itu sudah naik ke tahap penyidikan pada Kamis (2/1) lalu. “Tapi kami memang belum menetapkan tersangka-tersangkanya,” tutur Yuda.
Meski sudah meminta keterangan terhadap sekitar 100 saksi di tahap penyelidikan, Yuda menyebut timnya akan kembali memeriksa saksi-saksi tersebut di tahap penyidikan. Selebihnya, mereka juga masih akan mengumpulkan sejumlah barang bukti dalam kasus tersebut. “Fokusnya masih pemeriksaan lanjutan dan pengumpulan bukti-bukti,” tandas Yuda.
Terpisah, Humas BRI Cabang Kediri Reza yang dikonfirmasi koran ini terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di dua unit BRI, mengaku belum bisa memberikan komentar. “Kami belum dapat info (tentang pengusutan kasus kredit BRI, Red),” tulis Reza lewat WhatsApp.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah