KEDIRI, JP Radar Kediri - Mampukah tempat-tempat nongki kekinian yang dibangun di banyak desa itu bertahan lama? Waktu jua yang akan menjawab. Namun, para pengelolanya telah menyiapkan diri agar tempat mereka tidak cepat lapuk oleh waktu. Apalagi, ada asa mendapatkan pendapatan asli desa (PA Desa) dari tempat-tempat itu.
Kades Susuhbango Siswanto mengatakan, ada tiga konsep agar Taman Pinka tetap diminati. Yaitu harga makanan dan minuman sama dengan warung lain alias tidak boleh lebih mahal, pencantuman harga, dan ketiga, kebersihan yang terjaga.
“Toiletnya harus tertutup dan tidak boleh bau,” tegasnya.
Dia menegaskan lagi, Taman Pinka adalah tempat nongkrong. Bukan taman wisata. Karena itu hiburan jadi fokus utama. Setiap hari ada live music. Setiap weekday ada musik akustik, sedangkan weekend ada live di panggung utama.
“Kami juga menjaga agar tempat ini ramah keluarga,” tekannya.
Pengembangan pun dilakukan. Lampu kecil yang warna-warni dijadikan daya tarik bagi anak-anak. Juga lomba-lomba semacam karaoke keluarga. Tujuannya agar pendapatan bisa meningkat karena bisa menyumbang PA Desa.
“Secara tahunan sumbangan ke PA Desa bisa puluhan juta rupiah,” aku sang kades.
Taman Pinka dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis). Menggunakan lahan milik warga yang dikelola dengan model sewa. Pedagang yang mengisi mencapai 70 orang.
“Awalnya 90 persen pedagang berasal dari warga Desa Susuhbango. Namun seiring waktu banyak warga luar yang ikut bergabung. Saat ini komposisinya sekitar 60% warga luar dan 40 persen warga lokal,” tuturnya.
Bila pokdarwis yang mengelola Taman Pinka, beda lagi dengan Pujasera Desa Badal. Tempat nongki kekinian itu dikelola oleh badan usaha milik desa (BUM Desa). Namun, para pedagang memiliki paguyuban sendiri.
“Kami itdak mengatur langsung pedagang (pujasera) tapi kami koordinasi dengan paguyuban agar pedagangnya aktif berjualan. Kalau tetap tak berjualan akan diganti ke orang lain. Atau misalnya inginlibur diatur agar nggak bareng semua,” terang Firda Amalia, direktur BUM Desa.
Menurutnya, saat ini ada 27 pedagang yang beroperasi di pujasera. Mereka dikenakan tarif Rp 3 ribu per hari. Sehingga, asumsi pendapatan BUM Desa adalah Rp 2,43 juta per bulan.
Baca Juga: LIPSUS: Dana Desa Dipangkas, BUMDes Kabupaten Kediri Kini Jadi Ujung Tombak Penggali PAD Desa
Ide membuat pujasera ini sudah ada sejak 2023. Diawali dengan mengirim proposal ke kementerian. Dana Rp 75 juta yang didapat dibuat untuk memasang paving blok.
“Setahun kemudian kami berusaha melanjutkan rencana membuat pujasera,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Badal Nur Kholiso.
Pemdes kemudian memanfaatkan dana desa (DD). Digunakan membeli pohon untuk ditanam serta meja dan kayu untuk tempat duduk. Puncaknya pada 2025 pujasera pun diresmikan.
"Pujasera itu kan pusat jajanan serba ada. Ya rencananya itu menawa ada yang jualan macam-macam di situ, pengunjungnya bisa banyak. Ini kan jalan poros kan Mbak," jelas Nur.
Baca Juga: Liputan Khusus! Ketika Kursi-Kursi Perangkat Desa di Kediri Banyak yang Kosong, Apa Penyebabnya? (2)
Dia menerangkan, lokasi Lapangan Badal memang strategis. Jalan dengan kurang lebih 3,5 meter itu banyak dilalui masyarakat sebagai jalur alternatif. Yakni dari Ngadiluwih ke Kediri maupun sebaliknya.
Di sisi lain, pihaknya terus berupaya mengembangkan pujasera agar tetap hidup. Salah satunya, pemdes berencana untuk membangun jogging track di lapangan. Lalu, pihaknya juga akan menambah lampu di sekeliling lapangan. Mengingat bagian lapangan memang masih gelap.
Bila dua tempat nongki kekinian di atas sudah menyumbang PA Desa, tidak demikian dengan Pasar Senja. Meskipun hadir lebih awal dan suasananya selalu ramai, ternyata belum ada pemasukan untuk PA Desa.
“Kami masih akan melegalkan (Pasar Senja). Belum ada perdes (peraturan desa) terkait pengelolaan aset desa. Tiga kali musdes (musyawarah desa) gagal menyusun perdes itu,” aku Kades Nurkasan.
Baca Juga: Liputan Khusus! Ketika Kursi-Kursi Perangkat Desa di Kediri Banyak yang Kosong, Apa Penyebabnya? (1)
Selama ini Pasar Senja dikelola mandiri oleh masyarakat. Baik dari segi kebersihan, keamanan, event, dan sebagainya. Meski ada iuran yang dikenakan kepada pedagang, Nurkasan memastikan bahwa praktik tersebut merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dan pedagang.
"Nantinya harus tetap jadi PA Desa melalui BUM Desa," target Nurkasan.
Sementara itu, pengama ekonomi Sri Luayyi, melihat bahwa keberadaan tempat nongkrong kekinian di berbagai des aitu adalah inovasi. Memiliki dampak positif dari aspek ekonomi.
Dia menerangkan, adanya tempat nongkrong kekinian itu merupakan salah satu bentuk ketahanan ekonomi masyarakat. Sekaligus bentuk kemandirian desa yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Dengan adanya pujasera maka perputaran uang di arus bawah itu lancar. Meskipun secara general ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja," jelasnya Luayyi.
Baca Juga: Liputan Khusus : Apa Kabar Mina Padi, Inovasi Pertanian Double Income yang Pernah Sukses di Kediri?
Dia berpendapat, konsep tempat nongkrong kekinian itu bagus ditiru oleh desa-desa lain. Hanya saja, dia tetap menekankan akan pentinya studi kelayakan sebelum mengadopsi. Misalnya dalam menentukan jenis jualannya.
"Untuk mendirikan semacam itu kan harus dilakukan studi kelayakan bisnis dulu, kira-kira mulai dari desainnya, harganya, daya beli masyarakatnya, itu yang harus dipertimbangkan," tutur dosen Uniska ini.
Subagyo, pengamat ekonomi yang lain, menyebut hal ini sebagai downtrading consumsion. Masyarakat tidak berhenti mencari hiburan meskipun kondisi ekonomi lesu seperti sekarang ini. Tapi mereka menyesuaikan dengan jenis hiburan yang lebih murah, dekat dengan rumah, dan mudah dijangkau.
“Fenomena ini disebut downtrading konsumsi. Semula tiap malam minggu makan di restoran di pusat kota, kini beralih ke pedagang kaki lima, pasar malam, dan kuliner di lapangan desa,” ujar Subagyo.
Baca Juga: LIputan Khusus : Mina Padi Banyak Untungnya, Ini yang Akan Dilakukan Pemkab Kediri
Meski menunjukkan pola konsumsi yang menurun, fenomena ini justru mampu melahirkan pusat ekonomi baru berbasis komunitas. Akhirnya menciptakan destinasi baru.
“Inilah yang disebut ekonomi kreatif berbasis komunitas. Dampak positifnya, perputaran uang tidak keluar desa sehingga multiple effect-nya bagi desa justru lebih bagus. Bahkan, perputaran ekonomi menjadi lebih cepat,” terang pria yang juga menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI itu.
Namun demikian ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yaitu agar tidak terjadi persaingan, tiap desa harus memiliki karakteristik. Sebab jika semua desa menyajikan hal yang sama, pasar akan terpecah dan terjadi persaingan.
Editor : Andhika Attar AninditaSumber : Radar Kediri