KEDIRI, JP Radar Kediri - Munculnya kampung-kampung baru di sekitar kawasan Bandara Dhoho bukan sekadar perpindahan rumah warga yang terdampak pembebasan lahan. Tapi juga upaya masyarakat mempertahankan ikatan sosial yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Mereka sengaja memilih tinggal berdekatan agar kehidupan sosial di kampung lama tetap bisa berlanjut meski lokasi telah berpindah.
“Dalam ilmu sosiologi dikenal dislokasi sosial. Yaitu perubahan sosial yang terjadi akibat kebijakan negara, yang direncanakan dari atas,” terang pengamat sosial ekonomi dari UIN Syekh Wasil Kediri Dr Taufik Al Amin MSi.
Menurutnya, dampak yang terjadi bukan hanya hilangnya tempat tinggal. Juga memengaruhi mata pencaharian, struktur sosial, hingga nilai dan norma.
“Jadi Robert K. Merton itu menyebut itu sebuah dislokasi. Semuanya harus diadaptasi ulang,” jelas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan ini.
Warga terdampak sebenarnya berusaha mempertahankan modal sosialnya. Berupa rasa saling percaya, jaringan antarmasyarakat, budaya gotong royong, hingga berbagai tradisi yang selama ini dijalankan bersama. Karena itu, mereka memilih membeli lahan berdekatan dan kembali hidup dalam satu lingkungan.
Taufik menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang wajar. Sebab warga terdampak sejatinya telah kehilangan banyak hal akibat perpindahan tersebut. Bukan hanya kehilangan rumah dan lahan, juga kehilangan sejarah kampung asal yang telah diwariskan turun-temurun.
“Kasihan sebenarnya. Anak cucunya nanti tidak bisa lagi melacak di mana orang tuanya dulu lahir karena tempatnya sudah berubah,” ujarnya.
Meski demikian, menjaga kekompakan kelompok tidak boleh membuat warga baru menutup diri dari lingkungan sekitar. Menurutnya, proses adaptasi dengan masyarakat setempat harus tetap berjalan agar tidak muncul kesan eksklusif maupun terisolasi.
“Kalau terlalu lama hanya berkumpul ke dalam, masyarakat sekitar bisa menganggap mereka eksklusif. Karena itu sejak awal harus ada proses adaptasi yang baik,” ungkap doktor lulusan FISIP Universitas Brawijaya itu
Perpindahan tersebut juga memunculkan tantangan ekonomi. Banyak warga yang sebelumnya bekerja sebagai petani atau berkebun harus beralih karena tidak lagi memiliki lahan. Kondisi itu membutuhkan pendampingan agar masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan sumber penghasilan baru.
“Ketika dipindah bukan sekadar hidup berkelompok. Mata pencahariannya juga harus dipikirkan. Kalau sebelumnya bertani lalu di tempat baru tidak ada lahan, mereka harus dibekali keterampilan untuk pekerjaan baru,” terangnya.
Baca Juga: Bandara Dhoho Jadi Embarkasi Haji, Pemkab Kediri Siapkan Lahan Khusus untuk Tujuan Ini
Jika tidak ada pendampingan, lanjut Taufik, uang hasil ganti untung pembebasan lahan berpotensi habis hanya untuk kebutuhan konsumtif. Padahal, nilai tersebut seharusnya dapat menjadi modal untuk membangun usaha yang berkelanjutan.
“Kalau uang hanya dipakai konsumsi ya cepat habis. Karena itu harus ada pendampingan keterampilan dan kewirausahaan supaya modal yang dimiliki bisa berkembang,” terangnya.
Dia bahkan menyarankan pemerintah mendorong pembentukan wadah ekonomi bersama, seperti koperasi, BUMDes, atau paguyuban usaha yang melibatkan warga lama maupun warga baru. Selain memperkuat perekonomian, cara tersebut dinilai mampu mempercepat proses adaptasi sosial.
Selain warga pendatang, masyarakat yang lebih dulu tinggal di lokasi tersebut juga diharapkan terbuka menerima kehadiran tetangga baru. Menurutnya, keberhasilan sebuah kampung baru bukan hanya ditentukan oleh kemampuan warga terdampak beradaptasi, tetapi juga penerimaan masyarakat setempat.
“Yang datang harus adaptif, yang menerima juga harus welcome. Kalau keduanya bisa bersinergi, kampung baru justru bisa berkembang menjadi kawasan yang lebih produktif dibanding sebelumnya,” pungkasnya.
Editor : Andhika Attar Anindita