JP RADAR KEDIRI- Sepanjang tahun ini, ekonomi nasional-dan juga daerah-dihadapkan persoalan daya beli masyarakat yang melemah. Tahun depan, 2025, hal itu masih menjadi problem. Apalagi ditambah dengan penerapan kenaikan PPN yang jadi 12 persen.
Secara umum, situasi ekonomi di daerah seperti Kediri Raya bakal serupa dengan yang terjadi di tingkat nasional.
Ketika pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal stagnan. Dengan pertumbuhan berkisar 5 sampai 6 persen saja.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional masih bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat.
Jika daya beli melemah maka perekonomian pun akan lesu. Target pertumbuhan pun sulit tercapai.
"Di sini, kebijakan moneter pemerintah harus berperan. Bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi meningkat," kata pengamat ekonomi Sri Luayyi.
Menurut wanita yang juga wakil Rektor 1 Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri ini, inflasi harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah.
Tidak boleh terlalu tinggi tapi jangan sampai minus, alias deflasi.
Artinya, inflasi harus terkendali sesuai kisaran yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan moneter yang tepat. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki peran besar.
"Apa kita perlu kondisi inflasi? Perlu. Jadi kondisi inflasi itu memang harus diciptakan. Tetapi inflasi yang menengah yang bisa dijangkau masyarakat. Kalau daya beli masyarakat bagus, inflasi tidak akan masalah. Justru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ingatnya.
Lebih jauh, kondisi ekonomi juga akan selalu bersinggungan dengan kepentingan politik. Hal inilah yang masih tetap menjadi tantangan bagi Indonesia.
Menurut Luayyi, pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dengan bagus.
Baca Juga: Peringati 100 Hari Gus Lik, Masyarakat Padati Ponpes Assa'idiyyah Jamsaren Kediri
Hanya saja, kebijakan yang dibuat sering bermasalah pada implementasinya.
"Kadang implementasinya masih mengalami kebocoran atau tidak sesuai dengan desain awal," ujarnya.
Luayi pun memberi contoh atas rencana swasembada pangan dari pemerintahan saat ini. Menurutnya, kebijakan itu sangat bagus.
Artinya, Indonesia tidak lagi bergantung pada negara lain dalam hal pemenuhan pangan masyarakat.
Cita-cita itu pun dinilai sangat mungkin tercapai mengingat Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.
"Sangat bisa (swasembada pangan). Cuman pelaksanaannya di lapangan bisa nggak pemerintah? Bisa nggak memberhentikan impor? Artinya kan pemerintah berhadapan dengan para pemain," tekannya.
Karena itu, Luayyi menganggap kepentingan politik masih menjadi tantangan ekonomi di 2025.
Tak sekadar membuat kebijakan yang bagus, Pemerintah juga harus tegas terhadap pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi.
"Harus tegak menindak oknum agar aktivitas itu kembali lagi sesuai dengan blue print yang ada," ingatnya.
Terakhir, Luayyi mengaku masih optimistis bahwa kondisi ekonomi tak mengalami masalah yang serius.
Meredanya situasi politik juga membuat situasi ekonomi lebih stabil.
Jika ditarik kesimpulan, ada tiga hal yang menjadi perhatiannya. Yakni daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali, dan implementasi kebijakan.
Jika pemerintah serius mengatasi tiga hal tersebut, dia yakin pertumbuhan ekonomi meningkat dan Indonesia bisa bergerak menjadi negara maju.
"Kebijakan pemerinah harus berpihak kepada ekonomi rakyat," tandasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel
Editor : Anwar Bahar Basalamah