Dalam sejarahnya, alun-alun menjadi lokasi untuk upacara atau kegiatan pemimpin daerah. Bila ibu kota berpindah, perlukah membangun alun-alun baru?
Berdasarkan fungsi, alun-alun memang harus berdekatan dengan pendapa atau pusat pemerintahan. Biasanya di depan pendapa. Berada di belakang masjid agung.
Formasi seperti itu bisa dilihat di banyak kota. Termasuk di Kediri. Alun-alun (yang kini masuk wilayah Kota Kediri) berada di depan pendapa Kabupaten Kediri.
“Memang, dahulunya milik Kabupaten Kediri. Fungsinya sebagai tempat upacara, mauludan, dan lainnya,” sebut pemerhati budaya dan sejarah Kediri Novi Bahrul Munib.
Dia menceritakan, sejak zaman Belanda, alun-alun jadi pusat kegiatan. Termasuk pula untuk hiburan. Mulai dari wayangan, hiburan rakyat, hingga pertemuan antara kepala daerah bersama rakyatnya. Keberadaan alun-alun menguatkan rasa antara pemimpin dan yang dipimpin.
Hanya, setelah ‘cerainya’ kabupaten dan kota-pada 1928-akhirnya alun-alun menjadi milik Kota Kediri yang baru terbentuk. “Saat itu (kota hasil pemecahan) dipimpin oleh L.K. Wennekendonk. Aset di daerah tersebut diambil alih oleh Kota Kediri,” jelas Novi.
Dari sisi perundang-undangan, Kabupaten dan Kota Kediri resmi “berpisah” pada 1950. Namun, Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya Gemeente Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan Lembaran Negara pada Maret 1906.
Kota Kediri saat itu menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas. Namun baru sejak 1 November 1928 Kota Kediri menjadi Zelfstanding Gemeenteschap, atau kota swapraja dengan menjadi otonomi penuh.
Novi mengatakan saat itulah, Kabupaten Kediri protes ke gubernur saat itu. Mengingat secara historis, alun-alun juga menjadi bagian dari pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kediri saat itu. “Secara spiritualitas, kediaman bupati, alun-alun, dan Masjid Agung itu satu poros,” tandasnya.
Hubungan antara pemimpin daerah dan rakyat Kediri juga dikuatkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di alun-alun. Itu terjadi sejak zaman dulu. “Kegiatan yang juga dimaknai dengan refleksi atau Manunggaling Kawula Gusti,” imbuh Novi.
Hal inilah yang perlu digarisbawahi. Yaitu, ketika ibu kota kabupaten sudah secara resmi berpindah, apakah masih memerlukan alun-alun baru? Atau mengembangkan Simpang Lima Gumul (SLG) yang memang sejak awal bisa menjadi embrio untuk menjadi “alun-alun” baru bagi Kabupaten Kediri? Pembahasan yang masih panjang, dan perlu perhitungan matang oleh seluruh pihak.(syi/fud)
Editor : adi nugroho