JP Radar Kediri – Ketidak sesuaian desil bantuan sosial (bansos) membuat sebagian masyarakat justru gagal menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), maupun bantuan beras.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, mengakui bahwa berbagai keluhan dan ketidaksesuaian klasifikasi desil di lapangan menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan.
“Keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi. Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing,” ujar Qodari kepada wartawan.
Ia menjelaskan, penerapan digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menerima bantuan, tetapi juga mengeliminasi ketidakakuratan data penerima.
Lantas, apa sebenarnya penyebab data desil tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini, bagaimana cara mengeceknya, dan apa langkah konkret yang harus diambil? Berikut ulasan lengkapnya.
Baca Juga: Kemensos Beri Cara Turunkan Desil 6-10, Warga Kediri Bisa Lapor Mandiri dan Formal
Mengapa Desil Bansos Tidak Sesuai Kondisi Ekonomi?
Pemerintah sendiri menggunakan pengelompokan desil berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup 10 tingkatan kesejahteraan. Desil 1 merepresentasikan 10 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara Desil 10 berada di posisi sebaliknya.
Penilaian ini tidak sekadar melihat besaran penghasilan, melainkan indikator komprehensif mulai dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi fisik rumah, daya listrik terpasang, hingga kepemilikan aset. Berdasarkan ketentuan, keluarga yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 (40 persen terbawah) umumnya diusulkan sebagai penerima PKH dan Program Sembako, sedangkan Desil 5 diarahkan untuk PBI-JK.
Kendati sistem ini dirancang untuk menekan kesalahan sasaran—baik warga berhak yang terlewat (exclusion error) maupun warga mampu yang lolos sebagai penerima (inclusion error)—faktanya dinamika di lapangan masih kerap menimbulkan celah.
Cara Cek Status Desil Bansos Secara Mandiri
Sebelum mengambil tindakan, angkah pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan status data Anda melalui kanal resmi Kementerian Sosial:
Akses situs resmi Cek Bansos Kemensos.
Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit sesuai KTP Anda.
Ketik kode captcha verifikasi yang muncul di layar.
Klik Cari Data untuk melihat informasi status kepesertaan dan tingkat desil keluarga Anda.
Baca Juga: Menteri Sosial Gus Ipul Buka Jalur Perbaikan Desil Bansos yang Tidak Sesuai, Begini Caranya
Langkah Praktis Memperbaiki Desil yang Tidak Sesuai
Jika hasil pengecekan menunjukkan data yang tidak sinkron dengan realitas ekonomi Anda saat ini, tidak perlu panik. Desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui. Berikut panduan langkah demi langkah yang bisa Anda tempuh:
Validasi Ulang Kondisi Nyata: Pastikan data penunjang seperti jumlah anggota keluarga, jenis pekerjaan, kondisi tempat tinggal, hingga kepemilikan aset sudah sesuai dengan keadaan terbaru Anda saat ini.
Siapkan Berkas Pendukung: Kumpulkan dokumen identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang valid guna mempermudah proses verifikasi di tingkat lokal.
Tempuh Jalur Resmi: Laporkan perubahan kondisi ekonomi tersebut langsung melalui kantor desa/kelurahan, dinas sosial setempat, atau memanfaatkan fitur usul-sanggah pada aplikasi resmi Cek Bansos.
Hindari Manipulasi Data: Tujuan utama pemutakhiran data adalah kejujuran informasi demi mencerminkan kesejahteraan yang sebenarnya, bukan sekadar jalan pintas menurunkan angka desil secara sengaja.
Bersabar Menunggu Verifikasi: Perubahan data memerlukan proses validasi dan penghitungan ulang secara berkala oleh instansi berwenang, sehingga tidak serta-merta berubah dalam hitungan hari.
Kenapa Bansos Belum Masuk Rekening?
Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasa berhak namun saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih kosong, keterlambatan umumnya dipicu oleh beberapa faktor teknis berikut:
Penyaluran Bertahap: Kemensos tidak mencairkan dana secara serentak, melainkan melalui gelombang wilayah serta bank penyalur Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI) dan PT Pos Indonesia.
Pembersihan Data (Cleansing): Periode pencairan saat ini bersandar pada hasil pemutakhiran desil terbaru hasil sinkronisasi DTSEN dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kendala Sinkronisasi Kependudukan: Ketidakcocokan penulisan nama, NIK, atau nomor KK antara data Dukcapil dan sistem SIKS-NG seringkali menjadi penyebab utama gagal salur.
Masalah Teknis Kartu KKS: Kerusakan fisik pada pita magnetik kartu, masa berlaku yang habis, atau rekening yang terblokir juga bisa menahan pencairan di sistem perbankan.
Editor : Shinta Nurma Ababil