JP Radar Kediri –Kementerian Sosial (Kemensos) resmi membuka jalur perbaikan data bagi masyarakat yang merasa kategori Desil Bantuan Sosial (Bansos) miliknya tidak sesuai seperti kondisi ekonomi.
Kemensos menyediakan dua opsi akses utama, yakni jalur formal dan jalur partisipatif. Melalui jalur formal, proses usulan dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW setempat. Hasil musyawarah ini kemudian diteruskan ke tingkat kelurahan atau desa, sebelum akhirnya diproses oleh Dinas Sosial menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) melalui operator desa.
Sementara itu, bagi warga yang ingin melapor secara mandiri tanpa harus menunggu musyawarah desa, pemerintah telah menyiapkan berbagai saluran digital serta layanan pengaduan langsung.
Langkah ini diambil menyusul maraknya keluhan warga terkait masalah salah sasaran penyaluran bantuan. Akses pemutakhiran data tersebut disiapkan untuk mengoreksi dua hal utama: warga yang seharusnya berhak menerima bansos namun justru terlewat (exclusion error), serta warga mampu yang tidak layak tetapi tercatat sebagai penerima (inclusion error).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, kebijakan ini dihadirkan guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan objektif dan benar-benar tepat sasaran.
"Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," ujar Gus Ipul, dikutip Selasa (1/9).
Baca Juga: Belum Nikah Tapi Terdaftar Desil 6-10, Ternyata Penyebab dan Solusinya
Tersedia Dua Jalur Perbaikan Desil Kesejahteraan
Guna memudahkan masyarakat melakukan sanggahan atau perbaikan data, Kemensos menyediakan dua opsi akses utama, yakni jalur formal dan jalur partisipatif.
Melalui jalur formal, proses usulan dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW setempat. Sementara itu, bagi warga yang ingin melapor secara mandiri tanpa harus menunggu musyawarah desa, pemerintah telah menyiapkan berbagai saluran digital serta layanan pengaduan langsung.
"Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG," jelas Gus Ipul.
Saat ini, pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berada di bawah Badan Pusat Statistik (BPS). Kemensos bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi untuk mendukung proses koreksi dan pembaruan data di lapangan demi mewujudkan satu data yang presisi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
BPS Kota Kediri Sangat Memungkinkan Desil Berubah
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri menjelaskan bahwa perubahan desil kesejahteraan masyarakat masih sangat mungkin terjadi. Hal tersebut karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus dimutakhirkan secara berkala, bahkan dilakukan setiap tiga bulan.
Baca Juga: Cek Desil Online Kediri Pakai NIK di SPMB Kota Kediri - Cek DTSEN
Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono mengatakan, penentuan desil tidak hanya didasarkan pada jumlah penghasilan masyarakat. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan yang mempertimbangkan berbagai variabel kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
“Desil itu bukan hanya berdasarkan penghasilan. Ada banyak variabel yang memengaruhi,” ujar Emil.
Menurutnya, data yang digunakan dalam DTSEN dihimpun dari berbagai sumber dan melibatkan sejumlah pihak. Data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Dalam proses pemutakhiran data, BPS menjadi salah satu pihak yang terlibat bersama Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah hingga tingkat desa atau kelurahan.
Emil menegaskan, pemutakhiran data dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat yang sebenarnya. Karena itu, perubahan desil tidak selalu berarti seseorang mengalami peningkatan atau penurunan penghasilan secara langsung.
Editor : Shinta Nurma Ababil