JP Radar Kediri – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (28/8/2026), untuk mendiskusikan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan, Kepala BGN Sudaryono Larang Siswa Bawa Pulang Makanan MBG
Sudaryono menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi antarkementerian, mengingat program MBG memiliki alokasi anggaran terbesar di antara seluruh kementerian dan lembaga. Ia mengatakan, "kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi." Ia menegaskan tidak ada sekat antarkementerian dalam upaya memastikan pelaksanaan MBG berjalan baik.
Menurutnya, pertemuan ini secara umum membahas tiga hal utama: pelaksanaan anggaran tahun berjalan, sisa anggaran yang tersedia, serta perencanaan anggaran untuk tahun depan.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut Adalah evaluasi daftar sekolah penerima manfaat MBG. BGN menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang sebenarnya tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi, namun tetap masuk dalam daftar penerima program.
BGN berencana mencoret sekolah-sekolah tersebut dari daftar penerima MBG, dengan tujuan agar penyaluran anggaran dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif.
Baca Juga: Tidak Boleh Dibawa Pulang, BGN Wajibkan Guru Makan MBG Bersama Siswa di Kelas
Sebagai catatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Program MBG sebesar Rp240 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menkeu Purbaya menjelaskan, total belanja untuk sektor pendidikan pada RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp820,9 triliun, dengan Program MBG di dalamnya dirancang untuk menjangkau 60,6 juta penerima manfaat.
Selain soal perencanaan anggaran, Kemenkeu turut memperkuat pengawasan pelaksanaan Program MBG dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Purbaya menjelaskan, jajaran Kanwil DJPb hingga tingkat kabupaten/kota telah melakukan survei langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program. Ia mengatakan, "bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II."
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Program MBG di lapangan telah berjalan dengan baik.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2027 Benar Ada atau Cuma Isu? Ini Penjelasan Resmi Kemenkeu
Editor : Shinta Nurma Ababil