KOTA, JP Radar Kediri – Meskipun angka pengangguran di Kota Kediri menunjukkan tren penurunan, tantangan di sektor ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian. Salah satu fenomena yang muncul adalah peningkatan proporsi pekerja di sektor informal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, proporsi pekerja informal naik dari 43,84 persen pada tahun lalu menjadi 45,93 persen pada tahun ini. Kenaikan ini mengindikasikan pergeseran dinamika ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Pengamat ekonomi Subagyo sebelumnya mengingatkan bahwa peningkatan pekerja informal dapat mencerminkan kerentanan ketenagakerjaan, karena sering kali diiringi dengan pendapatan yang tidak stabil.
“Apabila tidak dikelola dengan baik, peningkatan pekerja informal berisiko menimbulkan masalah baru,” ujarnya dalam wawancara dengan Jawa Pos Radar Kediri pada Desember 2025 lalu.
Namun, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri, Eko Lukmono Hadi, melihat fenomena ini dari sisi lain.
Menurutnya, peningkatan sektor informal tidak hanya dipicu oleh kebutuhan, tetapi juga oleh kecenderungan generasi Z yang lebih memilih bekerja secara mandiri dan fleksibel.
“Di satu sisi, Pemkot Kediri membuka ruang yang luas untuk berwirausaha. Kombinasi minat generasi muda dan dukungan ini yang turut mendorong pertumbuhan sektor informal,” jelas pria yang akrab disapa Eko itu.
Ia menambahkan bahwa banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal justru menunjukkan ketahanan dalam kondisi ekonomi saat ini.
Contohnya seperti usaha bakpao kimyen dan keripik tempe yang masih mampu bertahan karena menemukan ceruk pasar yang tepat.
Meski sektor informal dinilai cukup resisten, pemerintah kota tidak tinggal diam. Eko menyebutkan bahwa upaya perlindungan sosial bagi pekerja informal terus dijalankan.
Salah satunya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Sasaran utama program ini adalah pekerja rentan seperti buruh harian lepas, tukang becak, pedagang kaki lima, dan tukang ojek, serta pekerja penerima upah seperti pengurus LKK, petugas kesehatan, dan penjaga palang pintu kereta api,” paparnya.
Di sisi lain, untuk terus menekan angka pengangguran, Dinkop UMTK Kota Kediri tetap aktif menggelar bursa kerja, menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan, dan memberikan layanan konseling karir.
“Kami juga mengadakan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja, sebagai upaya meningkatkan daya saing dan keterampilan mereka,” tandas Eko.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengelola pertumbuhan sektor informal secara produktif sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja di dalamnya.(em/rq)
Editor : Andhika Attar Anindita