Tak Setuju Takut Dikucilkan
Bulan Kemerdekaan tak lagi sekadar momentum mengenang jasa pahlawan. Periode ini juga jadi masa banyaknya masyarakat yang menggelar hiburan sound horeg. Fenomena paradoks ketika mereka merasa ekonomi sedang sulit tapi rela merogoh kocek demi hiburan seperti itu.
Poster-poster promosi karnaval sound horeg cenderung sangat mudah ditemui di banyak desa di Kabupaten Kediri. Warnanya terang, mencolok, dengan foto beberapa orang dancer sebagai ikonnya.
Poster itu banyak ditemui di banyak sudut desa, terutama selama periode bulan Agustus hingga beberapa bulan setelahnya. Bahkan, rentetan gelaran karnaval ini masih berlanjut hingga Oktober nanti.
Salah satunya di desa Ade (bukan nama sebenarnya). Salah satu desa di Kabupaten Kediri ini juga menggelar karnaval sound horeg tahun ini. Untuk bisa menghadirkan sound system berukuran besar itu juga diakuinya tak murah.
“Kalau di RT saya kemarin sewa sound-nya Rp 20 juta. Tapi sebenarnya kalau harga sewa itu beda-beda tiap RT,” ujarnya.
Baca Juga: Catatan Awal Pekan : Sound Horeg, Sebaiknya Bagaimana?
Meski digelar dalam skala satu desa, namun masing-masing RT yang menghadirkan. Mereka juga diberi keleluasaan menghadirkan sound sesuai kemampuan finansial masing-masing RT. Lalu, darimana dana pembayarannya berasal?
“Ada iuran dari dana pemuda juga di setiap RT. Penarikannya per bulan dan per KK (kepala keluarga, Red),” ungkap Ade.
Iuran itu diakuinya sudah berjalan selama setahun terakhir. Masyarakat desa akrab menyebutnya dengan ‘jimpitan’. Sehingga totalnya jika terkumpul dalam setahun adalah Rp 300 ribu per KK.
“Itu boleh dicicil per bulan bayarnya, boleh langsung Rp 300 ribu,” sambungnya.
Namun begitu, uang ‘jimpitan’ itu tak cukup untuk membayar sewa sound horeg. Karenanya, kekurangan dana ditutup dengan kas RT atau dana koperasi di masing-masing RT. Meski relatif besar nominal yang harus dikeluarkan, Ade mengaku tak keberatan.
“Saya pribadi nggak keberatan. Karena saya juga termasuk pecinta sound horeg,” akunya. Selain itu, baginya ada kebanggaan tersendiri jika desanya bisa menggelar acara besar semacam karnaval sound horeg.
Baca Juga: Ulama Melarang Sound Horeg, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri
Sistem jimpitan itu juga dilakukan di RT Usi, juga bukan nama sebenarnya. Di desa yang berbeda itu, menurutnya tak semua warga ikut iuran.
Ada pula yang sound-nya didatangkan karena bantuan donatur. Di RT-nya sendiri, sewa sound menggunakan gabungan dana dari jimpitan rutin, iuran khusus pemuda, serta sebagian dari uang koperasi.
“Seperti itu tergantung kesepakatan tiap RT dan harga sound yang mau disewa. Kalau di RT saya, orang-orang prinsipnya nggak harus cari sound yang besar-besar, yang penting ada,” ungkap perempuan asal salah satu desa di Kecamatan Ngadiluwih itu.
Karena itu, biayanya sudah cukup diambil dari dana tersebut. Adapun kekurangannya ditutup oleh donatur yang juga warga setempat. Meski tak begitu menikmati hiburan ini, dia mengaku tetap mau ikut iuran.
“Saya manut-manut saja, mau nggak setuju, ya tetap kalah,” kelakarnya.
Data yang dihimpun koran ini, biaya yang dikeluarkan tiap warga untuk menghadirkan sound horeg memang beragam. Di desa yang sama, ada yang tiap rumah hanya perlu iuran sekitar Rp 50 ribu. Ada pula yang sampai Rp 400 ribu hanya demi menghadirkan hiburan itu.
Baca Juga: MUI-Muhammadiyah-NU Sepakat Tolak Sound Horeg!
“Nggak keberatan sih. Larang (mahal, Red) pun tetap dibayar wong seneng (karena suka, Red),” aku Lis, warga dari RT lainnya yang mengaku ikut iuran Rp 100 ribu untuk sewa sound.
Namun, ada pula yang sebenarnya keberatan, namun tak berani berpendapat. Alasannya, kondisi ekonomi yang semakin sulit menurutnya tak tepat jika harus mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang bukan prioritas.
“Dibilang berat, ya iya. Enggak, ya enggak. Tapi hawanya sekarang cari uang susah, bebarengan dengan bayar sekolah anak juga,” keluh Nur, bukan nama sebenarnya, dari desa lainnya di Kabupaten Kediri.
Hal serupa juga terjadi di salah satu desa di Kecamatan Puncu. Uang untuk mendatangkan sound horeg itu dikumpulkan jauh-jauh hari.
Baca Juga: Lipsus Melihat Dancer Sound Horeg, Antara Hobi, Tuntutan Ekonomi, dan Obat Pereda Nyeri (1)
“Iurannya itu sudah lama, dari setahun lalu ada mungkin. Per minggu dikenakan Rp 10 ribu,” ungkap warga yang minta namanya dirahasiakan ini.
Iuran tersebut dikumpulkan di tingkat RT. Namun, menjelang pelaksanaan karnaval, warga kembali diminta membayar tambahan sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu untuk kebutuhan sewa sound.
Menurut Bunga, tidak semua warga menyambut agenda tersebut dengan antusias. Bahkan, minat masyarakat disebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
“Antusiasnya menurun daripada tahun sebelumnya. Banyak juga yang mengeluh, dari orang-orang tua maupun anak muda yang memang tidak suka sound horeg,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Mawar (bukan nama sebenarnya) warga di salah satu Desa Mojoayu, Kecamatan Plemahan. Ia mengaku terganggu dengan keberadaan sound berukuran besar, tetapi akhirnya tetap mengikuti kesepakatan mayoritas warga.
Baca Juga: Lipsus Melihat Dancer Sound Horeg, Antara Hobi, Tuntutan Ekonomi, dan Obat Pereda Nyeri (2)
“Iya ada iuran tertentu. Terus terang terganggu, tapi ya begitu, kalah sama yang setuju akhirnya manut saja,” katanya.
Di sisi lain, tidak sedikit warga yang justru menikmati tren tersebut. Agus, warga desa lain di Kecamatan Plemahan, mengaku tidak keberatan karena iuran dikumpulkan secara bertahap.
“Senang-senang saja dan tidak begitu keberatan karena iurannya tidak langsung, ditabung sudah dari lama jadi tidak memberatkan,” tuturnya.
Sementara itu dari pihak Pemdes memiliki aturan yang berbeda-beda, ada yang mengemasnya dengan karnaval budaya dan lainnya. Mayoritas kegiatan sound dilakukan swadaya warga setempat. Seperti di Desa Payaman Kecamatan Plemahan.
Erma Kristiawan Sekretaris Desa Payaman mengatakan bahwa sound horeg menjadi bagian dari rangkaian karnaval budaya dan merupakan bagian dari peringatan PHBN.
Menurutnya, kirab budaya sebenarnya telah menjadi agenda rutin dan tahun ini memasuki pelaksanaan kelima. Bedanya, warga menambahkan sound berukuran besar sebagai bagian dari kemeriahan.
Baca Juga: Lipsus Melihat Dancer Sound Horeg, Antara Hobi, Tuntutan Ekonomi, dan Obat Pereda Nyeri (3)
“Tahun ini ada 17 peserta atau rombongan. Per RT membawa sound sendiri-sendiri,” jelas Erma.
Penggunaan sound tersebut merupakan permintaan warga. Tren sound horeg di desa lain turut mendorong masyarakat Payaman menggelar kegiatan serupa.
“Warga yang minta. Karena lagi tren, mereka bilang desa sana bisa, kok desa sini tidak bisa. Jadi saya nuruti saja,” ungkapnya.
Meski demikian, tradisi kirab budaya tetap dipertahankan. Sementara biaya penyewaan sound sepenuhnya berasal dari swadaya warga. Pemdes tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk menyewa sound.
Warga bahkan telah menyiapkan biaya sejak jauh-jauh hari melalui arisan dan jimpitan. Untuk satu unit sound, biaya sewa rata-rata sekitar Rp15 juta. Namun, ada pula yang mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta.
Baca Juga: Baru Terima Segilintir Perizinan Sound Horeg, Polresta Minta Warga Patuhi Ini!
Sebelum kegiatan digelar, Pemdes Payaman terlebih dahulu melakukan rapat bersama RT, RW, BPD dan unsur masyarakat lainnya. Persetujuan warga menjadi salah satu pertimbangan sebelum kegiatan dilaksanakan.
“Kalau ada kerusakan nanti diganti. Jadi harus ada persetujuan warga dulu,” katanya.
Selain itu, panitia juga mengurus perizinan kepada pihak terkait, termasuk kepolisian dan Satpol PP. Rute karnaval diarahkan melalui jalan desa.
Menurut Erma, kegiatan tersebut juga memberikan dampak terhadap perekonomian warga. Sejumlah warung dan pelaku UMKM mengalami peningkatan pembeli selama acara berlangsung.
“Warung-warung UMKM laris. Bahkan ada yang tanya kapan lagi ada agenda seperti ini,” ujarnya.
Baca Juga: Sound Horeg dan Euforia Perayaan Kemerdekaan
Lain halnya dengan di Desa Sekoto Kecamatan Badas, Kepala Desa Suprayitno mengatakan Pemdes mengalokasikan sekitar Rp40 juta untuk rangkaian kegiatan PHBN. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp25 juta dialokasikan untuk mendukung kegiatan karnaval.
Sementara kebutuhan sound menjadi tanggung jawab masing-masing penyewa. Pemdes juga memastikan penggunaan sound dalam kegiatan desa tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Ukuran sound yang digunakan mengacu pada Surat Edaran (SE) Bupati Kediri. Dalam ketentuan tersebut, ukuran maksimal sound untuk kegiatan yang digelar masyarakat yakni lebar 3 meter dan tinggi 3,5 meter dari permukaan tanah,” ujarnya.
Penggunaan pengeras suara juga memperhatikan batas tingkat kebisingan. batas suara maksimal yang disebut dalam SE tersebut mencapai 85 dBA.
Selain ukuran dan tingkat kebisingan, waktu penggunaan sound juga dibatasi. Pengeras suara dalam kegiatan tersebut digunakan maksimal hingga pukul 22.00 WIB.
Editor : Ayu IsmawatiSumber : Radar Kediri