JP Radar Kediri — Penolakan terhadap kegiatan karnaval dengan perangkat suara yang ultra-keras, yang biasa disebut sound horeg, semakin menguat.
Tiga organisasi massa (ormas) keagamaan di Kabupaten Kediri menyatakan penolakannya pada kegiatan seperti itu.
Tiga ormas keagamaan itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Ormas-ormas keagamaan itu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memperkuat aturan terkait pelaksanaan sound horeg.
“Sikap MUI Kabupaten Kediri mengikuti keputusan yang telah ditetapkan MUI Jatim,” tegas Sekretaris Umum (Sekum) MUI Kabupaten Kediri Dafid Fuadi.
Sebelumnya, MUI Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur mendorong pemerintah segera mengeluarkan keputusan terkait larangan sound horeg.
Menyusul adanya tiga warga meninggal dunia selama Agustus. Kematian itu diduga kuat akibat dari pelaksanaan karnaval sound horeg di Jawa Timur.
Majelis Ulama Indonesia merilis larangan melalui fatwa Nomor 1 Tahun 2025. Berisi larangan acara sound horeg.
Baca Juga: Lipsus Melihat Dancer Sound Horeg, Antara Hobi, Tuntutan Ekonomi, dan Obat Pereda Nyeri (2)
Dafid menyebut terdapat sejumlah mudarat yang ditimbulkan dari kegiatan sound horeg.
