JP RADAR KEDIRI- Mengapa banyak yang keberatan bila penjualan elpiji subsidi mentok di pangkalan? Salah satu sebanya adalah persebaran jalur akhir distribusi elpiji milik Pertamina ini yang belum merata.
Di daerah yang termasuk perkotaan, boleh jadi jumlah pangkalannya berlebih. Tapi, di beberapa daerah yang masuk wilayah pelosok, sangat sedikit.
Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih misalnya. Di tempat ini ada sepuluh pangkalan.
Ada yang lokasinya bersebelahan. Kemudian, di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem memiliki Sembilan pangkalan.
Tapi, bila kita berada di daerah pegunungan, masih sulit menemukan pangkalan. Seperti di Desa Jugo, Desa Kranding, dan Desa Blimbing-semuanya di Kecamatan Mojo-masing-masing hanya ada satu pangkalan.
Desa-desa itu adalah desa di pegunungan. Yang jalannya naik turun. Jadi, bila harus pergi ke pangkalan, masyarakat yang berada jauh harus mendapatkan dengan susah payah.
Karena itulah menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah untuk memperbanyak akses mendapatkan elpiji subsidi yang sesuai HET.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih tidak menampik keberadaan pangkalan yang belum merata. Dia mengakui hal tersebut menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan.
"Hal ini yang sedang kami evaluasi. Kami juga sedang berkoordinasi dengan pihak agen dan Pertamina," dalihnya.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menambah pangkalan. Seperti menjadikan pengecer naik kelas. Sayangnya hal itu juga memiliki kendala.
"Kendalanya pengecer ada yang tidak siap dengan administrasi dan juga permodalan," jelasnya.
Tiara Manalu pemilik Agen di Kelurahan/Kecamatan Pare menjelaskan, untuk proses pengajuan pangkalan mudah.
Selain menyiapkan modal, pengaju hanya membawa berkas persyaratan, seperti identitas diri, surat keterangan usaha dan NIB. Serta mengirimkan share loc calon pangkalan.
Berikutnya pihak Pertamina yang akan melakukan peninjauan, dengan melihat di roadmap pangkalan.
"Setelah ACC, baru kami bisa teken kontrak," jelasnya.
Dia mengatakan, saat ini Pertamina juga meminta para agen untuk mencari calon-calon pangkalan.
Termasuk dengan meninjau pengecer yang memungkinkan untuk diajak menjadi pangkalan.
"Agar bisa menyebar, sehingga harga juga bisa lebih terkendali," terang pemilik agen elpiji yang menyetok di 110 pangkalan se Kabupaten Kediri itu.
Terpisah, pengamat ekonomi Subagyo berpendapat, menjadikan pengecer menjadi pangkalan bertujuan untuk mengendalikan harga elpiji tiga kilogram. Hal itu memang langkah bagus. Namun, perlu mencermati beberapa hal.
"Sebenarnya sangat bagus agar harga jual bisa dipantau dengan meningkatkan status pengecer menjadi pangkalan atau sub-pangkalan dengan syarat tertentu," terang dosen ekonomi di Universitas Negeri PGRI (UNP) Kediri itu.
Walau demikian, menurutnya perubahan status pengecer menjadi pangkalan itu kurang bermakna jika sistem distribusinya masih bersifat terbuka. Cukup dengan mengajukan KTP atau KK saja
"Artinya potensi kurang tepat sasaran tetap akan terjadi," terangnya.
Menurutnya, distribusi yang dilakukan seharusnya secara tertutup. Yakni dengan sudah ditentukan siapa saja yang berhak menggunakan atau membeli elpiji melon.
"Kalau syaratnya KTP saja, yang tidak berhak pun bisa membeli," ingatnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah