Nasional Kediri Raya Sports Ekonomi Bisnis Pendidikan Lifestyle Khazanah Opini Seni & Budaya RK Institute Portal Kampus Internasional

Apa Kata Pengamat soal Wacana Kembali Bergulirnya Ujian Nasional (UN)

Ayu Ismawati • Minggu, 24 November 2024 | 17:51 WIB
BAKAL KEMBALI: Ujian Nasional di salah satu SMP di Kediri.
BAKAL KEMBALI: Ujian Nasional di salah satu SMP di Kediri.

JP Radar Kediri - Problem mendasar pada dunia pendidikan di tanah air adalah soal standardisasi pembelajaran.

Sebab, saat ini muncul fenomena siswa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang seharusnya mudah.

“Masa sih ada anak yang ditanya tentang lambang-lambang negara atau provinsi di Jawa itu saja kedodoran, tidak menguasai. Itu kan sangat disayangkan,” ucap Dr Atrup, dosen pascasarjana Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri.

Karena itu, standardisasi tetap diperlukan. Artinya, pengetahuan dasar tetap harus dipahami anak-anak dengan menerapkan standar tertentu.

Meskipun tidak harus berupa UN. Bisa pula dalam rupa mengevaluasi kebijakan yang sudah ada saat ini.

“Karena ketika ujian nasional berlangsung pun, secara umum ukurannya hanya kognitif. Lebih banyak pengetahuan. Untuk keterampilan dan sikap juga masih ketinggalan,” kritik Atrup.

Alasan itulah yang membuat kurikulum Merdeka hadir. Untuk menghilangkan kecenderungan penyamarataan kemampuan anak, yang merupakan dampak tidak langsung adanya UN.

“Kesannya tidak menghargai potensi tiap-tiap anak. Jadi diibaratkan hewan-hewan yang ada di hutan belantara itu, mulai harimau, burung, kijang, semua disuruh bisa terbang. Kan ya nggak mungkin,” bebernya.

Sayangnya, belum muncul standardisasi seperti yang dia uraikan di atas. Selain itu, tidak adanya ujian juga menjadi celah kecurangan sekolah. Agar siswa diterima di sekolah favorit dengan memberi nilai tinggi.

“Misal di sekolah A kenapa bisa banyak yang masuk (sekolah favorit)? Oh, karena guru-gurunya loman (nilai). Itu kan juga karena tidak ada standar itu,” sebut wakil ketua PGRI Kota Kediri ini.

Yang harus diingat, bila UN diberlakukan, konsepnya harus berkelindan dengan aspek kejujuran. Tidak boleh ada upaya untuk mengangkat nilai siswa.

“Toh kalau misalnya sekolah yang semula disebut sekolah favorit, kok banyak yang nggak lulus? Biarkan saja apa adanya semua mengalir. Asal berdasarkan kejujuran. Tapi bisa nggak hal ini disampaikan?” urainya.

Beda lagi dengan Dr Agus Muji Santoso. Akademisi yang juga jadi anggota tim narasumber Ditjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen ini mengatakan,
AN diterapkan untuk menjawab kebutuhan tentang penanaman kompetensi fundamental pada pelajar di semua jenjang. Aspek itu dirasa belum tergali melalui sistem pendidikan sebelumnya.

“Mata pelajaran itu hanya alat berpikir. Kompetensi fundamental yang harus dimiliki semua anak jenjang apapun itu ya ini (literasi, numerasi, karakter, Red),” terangnya.

Sedangkan dengan UN, fokus pembelajaran cenderung terpusat di enam bulan terakhir mendekati ujian. “Kalau kita fokus ke UN, ujung-ujungnya yang dikerjakan oleh guru di mata pelajaran itu adalah drilling soal,” sambungnya.

Menurutnya, AN menjadi menjadi metode mengukur dan memperbaiki mutu layanan pendidikan di sekolah. Salah satunya melalui penilaian survei lingkungan belajar (sulingjar).

“Kalau sekolah mengikuti AN, kelebihannya sekolah tahu literasi dan numerasi siswa saya seperti apa, dan lingkungan sekolah saya itu cocok untuk belajar atau belum. Kondusif untuk siswa belajar atau belum. Di UN, ini tidak ada,” bebernya.

Namun tidak bisa dipungkiri, tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan adanya penurunan mutu siswa.

Namun, Agus menyebut itu merupakan dampak dari learning loss karena pandemi Covid-19, di waktu yang bersamaan dengan penerapan sistem pendidikan itu.

“Learning loss itu suka tidak suka harus kita akui ada. Dan dampaknya sekarang. Apakah itu mau dibebankan pada AN? Kan ya nggak fair juga,” tandasnya.

Karena itu, menurutnya, menghapus AN dan mengembalikan UN justru merupakan wujud setback atau kemunduran.

Sudah banyak kajian yang menilai signifikansi penilaian literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar bagi anak.

“Karena masyarakat hanya ingin tahu anaknya dapat nilai berapa matematikanya. Itu kan cukup dilihat dari rapor, bukan dari asesmen nasional. Dan kalau hanya dari mapel, kita nggak bisa pakai ini (data rapor pendidikan hasil asesmen nasional, Red),” bebernya.

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.

Editor : Anwar Bahar Basalamah
#ujian nasional #kediri #pendidikan #siswa #un #ujian #pelajar