Panggung Teatrikal Pemerintahan

Hilda Nurmala Risani • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 08:54 WIB

 

Ilustrasi persoalan yang sedang dipertontonkan ke masyarakat. (Sumber : Meta AI)
Ilustrasi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia. (Sumber : Meta AI)

 

KOTA, JP Radar Kediri - Dalam beberapa bulan terakhir, panggung politik Indonesia terasa seperti pementasan teater yang babaknya berganti terlalu cepat. Belum selesai satu adegan, adegan lain sudah muncul. Tiga peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan. Kebakaran hutan dan lahan, pengunduran diri Wakil Presiden, dan seruan Menteri Keuangan soal pajak. Menunjukkan betapa negara ini sedang diuji tiga hal. Yaitu lingkungan, konstitusi, dan fiskal.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 ini menjadi salah satu yang terburuk dalam catatan sejarah. Pada 7 November 2026, BNPB mencatat masih ada 2.733 hotspot secara nasional, dengan 928 firespot, dan estimasi 1.430 hektare lahan masih belum padam. Papua Selatan menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi, yakni 396 titik, disusul Kalimantan Tengah dengan 382 hektare yang masih belum padam.

Dampak kesehatannya nyata. Kementerian Kesehatan mencatat 306.309 penduduk di tujuh provinsi paling terdampak menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam dua bulan terakhir, dan 146.037 kasus di antaranya menimpa anak di bawah 10 tahun.

 Baca Juga: Catatan Awal Pekan: Kebakaran Hutan dan Political Will 

Lembaga riset CELIOS memproyeksikan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun, atau setara 2,69% dari PDB untuk kerugian aset fisik dan aktivitas ekonomi saja.

Belum selesai penanganan kasus tersebut, pada Kamis (12/11), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara III, Jakarta.

Gibran menjadi wakil presiden terpilih pertama yang mengundurkan diri lebih awal sejak reformasi 1998, setelah dua tahun menjabat dari masa jabatan lima tahun.

 Baca Juga: Kebakaran Lereng Gunung Wilis Kembali Terjadi, Begini Kronologinya

Pengunduran diri itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober 2026 memutuskan bahwa dokumen yang diajukan Gibran terkait pendidikan luar negerinya tidak memenuhi syarat pemilu. 

Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. MK menyebut tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang menunjukkan dia pernah menyelesaikan SMA.

Sehari sebelumnya Rabu (11/11) petisi yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan partai telah diajukan ke pimpinan DPR, yang memulai proses yang bisa berujung pada pemakzulan.

 kBaca Juga: Catatan Awal Pekan: Kebakaran Hutan dan Political Will 

Dalam pernyataannya, Gibran menyebut keputusan itu adalah keputusan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan ijazah. Presiden Prabowo Subianto pun menerima pengunduran diri itu. 

Secara konstitusional, kekosongan ini tidak memicu pemilu baru. Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon, dan MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih satu di antaranya. Dihitung dari 12 November, batas 60 hari itu jatuh pada 11 Januari 2027, dan batas 14 hari pengajuan nama jatuh pada 26 November.

Baru sehari setelah kursi Wapres kosong, Jumat (13/11), dalam Taklimat Media APBN KiTA di Jakarta, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target APBN sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Artinya, masih ada Rp 514 triliun yang harus dikumpulkan dalam dua bulan terakhir, November dan Desember 2026, untuk memenuhi target.

 Baca Juga: Kasus Kebakaran Sebulan Tembus 130, Mayoritas Terjadi karena Kelalaian saat Beraktivitas

Suahasil menyebut peningkatan penerimaan sejalan dengan aktivitas ekonomi dan perbaikan administrasi melalui sistem Coretax. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan, termasuk pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace yang dimulai 1 Oktober 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil juga menegaskan tidak ada pajak baru atas transfer antarbank maupun dompet digital. Yang berlaku adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) berdasarkan PMK No. 49 Tahun 2026, untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang/jasa digital dari luar negeri.

Pada akhirnya rakyat, dalam hal ini, bukan lagi sekadar penonton. Mereka adalah korban. Yang menghirup asapnya, yang menyaksikan polemik, dan yang diminta membayar tagihannya.

kBaca Juga: Respons Cepat Laporan 112, Polres Kediri Kota Bersama Damkar dan BPBD Tangani Kebakaran Lahan

Panggung teatrikal ini belum selesai. Babak berikutnya akan ditentukan oleh siapa yang dipilih MPR sebagai Wakil Presiden baru, apakah karhutla benar-benar padam saat hujan datang, dan apakah target pajak itu tercapai tanpa membebani masyarakat kecil.

Jangan sampai kekuasaan ini mencuri harapan masyarakat. Yang pada ujungnya masyarakat mulai kehilangan imajinasi bahwa politik bisa jujur, bisa berpihak, bisa mengubah hidup jadi lebih adil

Editor : Andhika Attar Anindita
Sumber : Radar Kediri
kebakaran hutan dan lahan kursi wapres kosong indonesia pemerintah pajak