Jangan sekali kali Menyepelekan status wakil rakyat. Dibanding profesi lain, menjadi wakil rakyat bukan perkara enteng. Pekerjaannya tidak hanya koar-koar menyuarakan aspirasi rakyat. Bukan pula sekadar mengkritik tajam eksekutif selaku mitra kerja.
Lebih dari itu, wakil rakyat adalah representasi masyarakat. Mereka dituntut cakap, peduli, tahu persolan rakyat, dan memiliki integritas. Salah satu integritas yang wajib dimiliki adalah kuat menahan godaan untuk tidak korupsi dan menilap uang rakyat.
Seringkali iman para wakil rakyat ini seketika luntur begitu kesempatan itu datang. Maka jangan heran, banyak legislator kita yang terjerat kasus kasus korupsi. Mau dari partai A, B, atau C, ketika peluang muncul, semua orang bisa terjerumus ke dalamnya.
Toh, meskipun jadi wakil rakyat itu terlalu berat, ada ratusan orang yang berlomba-lomba berebut kursi empuk di legislatif. Di Kabupaten Nganjuk, setelah pengumuman daftar calon sementara (DCS), jumlah bacaleg sebanyak 486 orang. Jumlah itu diperkirakan bertambah saat penetapan daftar calon tetap (DCT) September nanti.
Terhadap mereka, saya bukannya skeptis, alih-alih meremehkan. Para bakal calon legislatif (bacaleg) yang didaftarkan ke KPU Nganjuk telah melalui seleksi ketat di partai politik (parpol) masing-masing. Baik mereka yang tercatat sebagai kader maupun non-kader.
Tapi sekali lagi, mewakili rakyat merupakan tugas yang maha berat. Bahkan, lebih berat dari rindunya Dilan ke Milea. Untuk memperoleh kursi, mereka berbekal suara rakyat. Karena itu, seharusnya, para wakil rakyat menjaga baik-baik amanah yang dititipkan.
Sebelum mereka terjerembab dalam kasus-kasus yang merugikan rakyat, ada baiknya bacaleg memiliki bekal yang mumpuni. Pekerjaan ini bukan ladang untuk mengeruk keuntungan finansial. Sebab, wakil rakyat seharusnya tidak berpikir soal besok makan apa. Idealnya, mereka sudah tuntas dengan kehidupan pribadi. Berat memang. Jadi masih yakin untuk menjadi wakil rakyat?
Kalau masih yakin dengan keinginan itu, sebaiknya para bacaleg perlu memperhatikan bekal apa saja yang perlu disiapkan sebelum nanti duduk jadi wakil rakyat.
Dalam hal ini, saya bukan ingin mendikte. Lebih-lebih menggurui. Sebagai rakyat, saya juga punya keinginan wakil rakyat benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Karenanya, saya pun memiliki kriteria wakil rakyat seperti apa yang bisa mewakili suara saya di parlemen.
Pertama, saya tidak ingin membahas berapa finansial yang dibutuhkan untuk terjun ke gelanggang politik. Itu bukan alasan utama terpilihnyaseseorang menjadi wakil rakyat. Ada hal yang lebih krusial dari kekuatan uang. Sebab, jika memang cerdas, tanpa kekuatan uang yang besar pun, mereka juga berpeluang menduduki dewan.
Apa hal krusial itu? Bacaleg perlu memiliki sensivitas terhadap masalah di daerah. Untuk skala Kabupaten Nganjuk, masing-masing bacaleg wajib mengantongi problem yang dialami warga di desa, kecamatan atau kabupaten sekalipun.
Setelah menabung masalah, mereka perlu memikirkan jalan keluarnya. Sebagai wakil rakyat, mereka tidak harus menelurkan program kerja. Biarkan eksekutif yang membuatnya. Dan, jangan pernah berjanji untuk membangun ini dan itu. Jelas, itu bukan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari wakil rakyat.
Terkadang, calon wakil rakyat kita keliru soal janji-janji politik. Dengan menjanjikan pembangunan di desa, mereka berharap meraup suara dari masyarakat. Padahal, wakil rakyat hanya perlu memberikan advokasi dalam permasalahan-permalasahan yang dialami.
Bagi mereka yang cerdas, persoalan dapat diselesaikan dengan pembuatan regulasi. Makanya, wakil rakyat harus mengerti soal tugasnya sebagai pembuat legislasi. Lihat bagaimana usaha Budiman Sudjatmiko, politisi PDI Perjuangan, menelurkan Undang-Undang (UU) No.6/2014 tentang Desa. Sekarang bisa kita lihat, setiap tahun desa menerima kucuran anggaran yang besar setelah UU itu berlaku.
Di tingkat kabupaten, yang harus dipikirkan adalah peraturan daerah (perda apa yang dapat mengangkat derajat kehidupan rakyat. Bukan saja perda baru, mereka juga harus mengkritisi perda-perda usang. Jadi seberat itu cita-cita yang harus ditanamkan.
Di luar inventarisasi masalah di desa, bacaleg harus memahami fungsi mereka sebagai lembaga kontrol pemerintah dan penyusunan anggaran. Karena itu, sedari awal, mereka bisa mengevaluasi program-program pemkab yang tengah berjalan atau akan dijalankan.
Kalau perlu evaluasi, program mana yang masih memiliki banyak kekurangan. Untuk anggaran, mereka harus membekali dengan kemampuan menganalisa perencanaan anggaran dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Selama kemampuan analitis itu dimiliki, mereka setidaknya sudah berjuang untuk rakyat. Kalaupun tidak terpilih, barangkali jalan jadi politisi bukan pilihan yang realistis. Namun bila politisi hanya mengutamakan jargon-jargon politik, rakyat sudah terlalu kenyang. Jadi stop berteriak lantang dengan jargon yang murahan itu. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Nganjuk)
Editor : A. Nugroho