Memang setiap perubahan selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Apalagi jika skala pelaksanaannya cukup besar dan melibatkan banyak pihak. Seperti yang saat ini dirasakan para calon peserta didik untuk sekolah menengah atas dan kejuruan. Mereka merasa seakan dijadikan kelinci percobaan kebijakan.
Seperti yang pernah saya dengar selentingan dari para orang tua murid, banyak yang menganggap kebijakan baru pengalihan status SMA dan SMK dari Dinas Pendidikan daerah ke Dinas Pendidikan Provinsi sesuatu yang membingungkan. Bahkan terkesan tidak menguntungkan mereka.
Dampaknya sangat mereka rasakan saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini. Bukan tentang teknis pendaftarannya, tetapi aturannya. Apalagi ketika diketahui ada banyak zonasi yang diberlakukan tanpa melihat kondisi sosial masyarakat setiap daerah.
Seperti yang terjadi di Kota Kediri. Kota Tahu sendiri dibagi menjadi tiga kecamatan. Satu kecamatan berlokasi di barat Sungai Brantas yakni Kecamatan Mojoroto. Sedangkan Dua kecamatan lain adalah berada di timur Sungai Brantas yakni Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren.
Permasalahannya, sebaran sekolah di Kota Kediri tidak merata. Sebagian besar menumpuk di Kecamatan Mojoroto. Mulai dari SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5, dan SMAN 7. Di Kecamatan Kota ada tiga sekolah yakni SMAN 4. dan SMAN 6 yang lokasinya dekat perbatasan kota sisi selatan.
Di tengah ada SMAN 8. Yang paling merana adalah Kecamatan Pesantren yang hanya memiliki SMAN 3 Kediri. Kondisi unik yang terjadi di Kota Kediri ini jelas tidak bisa menggunakan aturan standar. Perlu ada pengecualian-pengecualian.
Apalagi kemudian ada keputusan dari Dindik Jatim yang membagi Kota Kediri menjadi empat zona. Untuk apa? Bahkan pertimbangan dan alasannya tidak diketahui oleh masyarakat yang melaksanakannya. Ketika dikonfirmasi, Kepala Cabang Dinas menegaskan semua keputusan terpusat.
Jika pertimbangannya agar tidak ada penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu, ternyata empat zona di Kota Kediri tidak membuat masalah tersebut teratasi. Buktinya adalah dengan membuka PPDB gelombang kedua dan justru menghapus zonasi.
Bukan saya anti dengan sistem zonasi, justru pemberlakuan zonasi sangat penting sebagai tameng warga lokal dari gempuran siswa dari luar Kota Kediri. Sehingga warga tetap mendapatkan haknya merasakan pelayanan pendidikan di tempat tinggalnya dengan layak.
Namun yang membuat tidak tepat adalah teknis pemberlakuan zonasi itu sendiri. Melihat sebaran sekolah dan jumlah kecamatan, idealnya Kota Kediri hanya dibagi dua zona saja. Yakni wilayah timur dan barat sungai. Masing-masing memiliki jumlah sekolah yang sama.
Di barat sungai ada SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5 dan SMAN 7. Sedangkan di timur sungai ada SMAN 3, SMAN 4, SMAN 6 dan SMAN 8. Warga yang mendaftar pun tidak harus bingung, rumahnya masuk zona mana.
Karena seperti yang saat ini terjadi, banyak warga Kecamatan Mojoroto yang bingung, rumahnya masuk zona mana. Apakah zona satu yang terdiri dari SMAN 2 dan SMAN 7 ataukah masuk zona empat yang terdiri dari SMAN 1 dan SMAN 5. Pasalnya tidak ada data kelurahan mana saja yang masuk dua zonasi tersebut.
Wajar kemudian ketika banyak penolakan dari masyarakat ketika akan ada kebijakan penambahan poin untuk siswa yang mendaftar dalam zonasi. Mereka saja tidak tahu rumahnya masuk zonasi mana.
Nanti semua pasti akan terlihat di sistem. Begitu katanya. Tapi seberapa banyak warga Kota Kediri yang mengetahui bagaimana kerja sistem PPDB tahun ini? Mereka pasti sudah dibingungkan memilih sekolah, jangan sampai pikiran mereka juga dibebani teknis pendaftaran.
Sistem penambahan poin yang merupakan “kebijakan dadakan” tersebut kemudian akhirnya dipending pelaksanaannya. Ini sedikit banyak memberikan kesan Dindik Jatim masih labil dan tidak matang perencanaannya.
Bukan berarti saya anti perubahan? Saya sangat mengapresiasi kebijakan baru dari Dindik Jatim yang memberlakukan zonasi meski masih dalam satu wilayah. Karena dengan demikian, tidak ada lagi sekolah yang favorit maupun tidak favorit. Siswa pintar bisa tersebar merata.
Karena kebijakan zonasi membuat mereka mau tidak mau memilih sekolah yang dekat. Bukan karena nama besarnya. Para pengajar pun memiliki motivasi yang sama besarnya dalam mendidik. Karena setiap anak yang masuk berpotensi mencetak prestasi dan mengharumkan nama sekolah.
Sekolah yang dulunya favorit pun tergerak meningkatkan inovasinya. Mereka yang sebelumnya hanya perlu sedikit memoles input hebat menjadi menjadi sedikit hebat kini harus ikut bersusah payah mengupgrade input biasa menjadi sama hebatnya.
Hanya saja, yang perlu diperbaiki adalah peran aktif dari para kepala cabang dindik jatim di daerah-daerah. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai perpanjangan tangan dalam mengumumkan aturan-aturan baru.
Mereka juga seharusnya memberikan peranan penting dalam membentuk kebijakan. Karena mereka berada di daerah juga untuk mengetahui kondisi unik di setiap wilayahnya. Dindik Jatim pun seharusnya tidak segan memberikan kebijakan-kebijakan khusus.
Dengan catatan, seluruhnya tetap harus terpantau dari pusat untuk menghindari permainan-permainan. Dengan demikian PPDB tidak menjadi membingungkan. Dan bisa lebih efektif lagi dilaksanakan dalam satu gelombang saja. Sehingga bisa menghemat tenaga dan biaya materialnya.
Memang menilai pelaksanaan PPDB SMA-SMK di tahun pertama ini dirasa sangat prematur. Wajar jika sistemnya masih trial and error. Makanya saya memosisikan tulisan ini bukanlah sebagai penilaian, tetapi sebagai bentuk saran dan masukan. Semoga tahun depan PPDB SMA SMK semakin baik pelaksanaannya. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri )
Editor : A. Nugroho