Akhirnya Bupati Dhito (Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana) ikut retret di Magelang bersama para kepala daerah lainnya.
Kabar ini menjadi jawaban, setelah sebelumnya sempat menjadi teka-teki, dia ikut retret atau tidak, menyusul adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyuruh semua kadernya untuk menunda mengikuti retret.
Hingga retret berakhir (21-28 Februari 2025), menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, tercatat ada 10 kepala daerah yang tidak mengikuti retret.
Mayoritas dari mereka adalah para kader PDIP, yaitu Gubernur Bali, Wayan Koster, dan delapan kader PDIP lainnya yang menjadi bupati dan wali kota di Bali.
Berarti, para kader PDIP yang menjadi kepala daerah bisa dikatakan terbagi menjadi dua kelompok: pertama, kelompok yang tegak lurus dengan instruksi sang ketua umum (untuk menunda mengikuti retret), dan kelompok kedua, yang memilih tetap mengikuti retret.
Apakah ini berarti, kelompok yang tetap mengikuti retret bakal terkena sanksi dari PDIP?
Sempat santer diberitakan di media sosial, bahwa Bupati Brebes yang juga kader PDIP, Paramitha Widya Kusuma, dipecat sebagai kader PDIP karena dia memutuskan tetap ikut retret sejak hari pertama, meski ada instruksi dari sang ketua umumnya.
Ternyata, kabar soal pemecatan Paramitha itu belakangan hoaks.
Jujur, saya salut dengan keberanian Paramitha. Itulah seharusnya sikap seorang pemimpin.
Salah satu aspek untuk menilai kepemimpinan seseorang adalah keberaniannya membuat keputusan, dan kualitas dari keputusan yang dibuatnya.
Saya yakin, tidak mudah bagi Paramitha membuat keputusan untuk tetap memilih mengikuti retret, di tengah-tengah dilema untuk mengikuti instruksi dari ketua umum partainya.
Tapi, keputusan haruslah dibuat. Jika menuruti instruksi dari partai, maka berarti dia tidak mematuhi instruksi dari Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Efisiensi ala Prabowo
Jika mengikuti instruksi dari Pemerintah Pusat untuk mengikuti retret, maka berarti tidak mematuhi instruksi dari partainya.
Masing-masing dari keputusan itu, tentulah ada risikonya. Tidak ada keputusan tanpa adanya risiko.
Bahwa akhirnya Paramitha tetap memilih mengikuti retret sejak hari pertama (sementara teman-temannya sesama kader PDIP lebih memilih menunda, baik memilih menunda beberapa hari, atau pun menunda untuk ikut di gelombang kedua), kita bisa menilai kualitas dari keputusannya tersebut.
Saya yakin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan memberikan sanksi kepada para kadernya yang tetap mengikuti retret, seperti Paramitha ini.
Paling tidak ada dua alasan yang membuat saya yakin. Pertama, Megawati pernah menjadi presiden.
Saya yakin, dia bisa memahami, mengapa kepala daerah harus di-retret, dikumpulkan menjadi satu, diberikan materi dan pembekalan, agar bisa mengenal kepala daerah yang satu dengan lainnya.
Salah satu problem di negera ini, pasca penerapan otonomi daerah, adalah kurang sinkronnya antara pembangunan yang ada di daerah-daerah dengan kebijakan Pusat.
Juga kurang sinkronnya pembangunan atau kebijakan antara daerah yang berdekatan.
Retret dilakukan, dalam rangka sebagai langkah awal untuk meminimalisasi ketidaksinkronan tersebut.
Saya yakin, Megawati mengerti soal ini, karena pernah menjadi presiden di era otonomi daerah.
Kedua, Megawati saat ini adalah satu-satunya perempuan yang menjadi ketua umum partai di Indonesia.
Dan partainya hingga kini masih menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Dalam memimpin partainya, Megawati menggunakan pendekatan seorang ibu.
Gaya memimpinnya adalah, sebagaimana seorang ibu mendidik, mengarahkan, dan mengayomi anak-anaknya.
Bahwa ada anak-anak yang membandel kepada ibunya, adalah hal yang wajar.
Dan Megawati, menurut saya, dalam menghadapi kader-kadernya yang bandel, nakal, dan membangkang, selama ini menggunakan pendekatan seorang ibu kepada anak-anaknya.
Dan inilah yang selama ini, menurut saya, menjadi kekhasan dari PDIP.
Dengan dua alasan tersebut, maka saya yakin, Megawati akan sangat bijaksana dalam menyikapi kader-kadernya yang tetap mengikuti retret para kepala daerah, yang tidak mengikuti instruksinya.
Nama Megawati adalah nama besar di negara ini. Meski tak genap lima tahun menjadi presiden, selama kepemimpinannya dia sempat menorehkan legacy-legacy penting dalam perjuangan membangun demokratisasi dan transparansi di Indonesia.
Di antaranya, di era pemerintahannya, Megawati-lah yang memisahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara RI (Polri). Langkah ini penting untuk memperkuat kontrol sipil atas militer dan mencegah campur tangan militer dalam urusan politik.
Megawati juga yang memperkenalkan pemilu presiden, yang memberikan rakyat hak untuk memilih presiden mereka secara langsung.
Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
Tak hanya itu, di era pemerintahan Megawati, terbentuklah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang menjadi lembaga penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Jadi, saya haqqul yakin, Megawati dengan gaya kepemimpinannya sebagai seorang ibu, punya cara tersendiri dalam menyikapi anak-anaknya yang “bandel”.
Apalagi “kebandelannya” karena melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah