SALAH satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto setelah 100 hari menjabat adalah melakukan efisiensi alias pengetatan anggaran secara besar-besaran. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025.
Melalui Inpres tersebut diterapkanlah efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, dan ini berlaku bagi seluruh kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan, lembaga atau badan, dan pemerintah daerah.
Di dalam Inpres No 1 Tahun 2025 itu terdapat tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran. Salah satunya, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun.
Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/ lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Pada poin lainnya, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar atau forum group discussion (FGD).
Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen.Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji. Prabowo berencana melakukan efisiensi dalam tiga tahap, dan targetnya secara keseluruhan adalah Rp 750 triliun.
Sungguh, jika rencana ini benar-benar diterapkan, ini merupakan program efisiensi terbesar pada APBN yang pernah terjadi. Dalam beberapa kali kesempatan, Prabowo menyampaikan tujuannya melakukan efisiensi.
Yakni ingin spending (belanja negara) dilakukan lebih efisien, baik, bersih dan fokus, terutama dalam menjaga kebutuhan masyarakat.
Lantas, muncul pertanyaan, berarti selama ini, anggaran yang tercantum dan ditetapkan di APBN banyak yang tidak efisien? Jika Prabowo saja berhasil melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp 300 triliun selama setahun, apakah ini berarti selama ini ada anggaran sekitar Rp 300 triliun yang dihabiskan secara tidak efisien setiap tahunnya? Jujur, saya salut dengan kebijakan dan keberanian Prabowo dalam menerapkan efisiensi anggaran.
Dalam buku “The Wealth of Nations”, Adam Smith menekankan pentingnya melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dia menegaskan, bahwa pemerintah harus mengelola anggaran dengan hati-hati dan menghindari pemborosan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi.
Setidaknya ada dua pemikiran dasar, mengapa efisiensi anggaran perlu dilakukan dalam penyelenggaraan negara: Pertama, bahwa sumber daya (uang, tenaga, dan waktu) terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terbatas.
Oleh karena itu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran secara efisien untuk memenuhi kebutuhan publik dengan biaya serendah mungkin. Konsep ini sejalan dengan prinsip “cost-effectiveness” (efektivitas biaya) dan “cost-benefit analysis” (analisis biaya manfaat), dimana setiap pengeluaran anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kedua, pentingnya mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang paling prioritas dan memberikan dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Alokasi anggaran harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat untuk menghindari pemborosan dan inefisiensi. Jadi, efisiensi yang diinstruksikan dan dilakukan oleh Prabowo, menurut saya harus merujuk serta bermuara pada dua pertimbangan tersebut.
Adalah naif menurut saya, jika efisiensi yang dilakukan hanya untuk melaksanakan program kampanye Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, di awalawal pelaksanaan program MBG, muncul banyak persoalan di lapangan.
Mulai dari adanya oknum-oknum yang menipu dengan mengatasnamakan program MBG, hingga spesifikasi makanan yang dianggap tidak memenuhi syarat. Boleh-boleh saja, menggunakan dana hasil dari efsiensi untuk melaksanakan program MBG.
Tapi, jangan hanya program MBG saja yang diprioritaskan. Wal akhir, efisiensi yang dilakukan harus benar-benar dapat memberikan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Jangan sampai bikin blunder. Maunya efisiensi, tapi nanti malah membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat dan terbengkalai.
Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail. com/IG:kum_jp)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah