Saya sudah telanjur senang, ketika Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada bulan-bulan April-Juli 2023 sering mengatakan, bahwa Bandara Kediri akan bisa di-landing-i pesawat pada 17 Agustus 2023. Saat itu santer dikabarkan bahwa momen "first landing" tersebut akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Ternyata, apa yang disampaikan berkali-kali oleh Mas Dhito (panggilan akrab Bupati Kediri) itu belum bisa diwujudkan. Hingga sebulan lebih dari 17 Agustus 2023, Bandara Kediri masih berproses membangun. Belum ada tanda-tanda, bahwa dalam bulan ini, momen "first landing" bisa dilaksanakan. Apa yang terjadi dengan proses pembangunan Bandara Kediri?
Mas Dhito pun sampai harus sidak pada akhir bulan lalu untuk melihat dari dekat, bagaimana progres pembangunan bandara yang diberi nama Bandara Dhoho itu.
Pada kesempatan tersebut, Mas Dhito mewanti-wanti agar proyek bandara tidak lagi mengalami kemoloran dari target yang telah ditentukan. Saat itu dia juga ingin tahu progres dari pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati yang menjadi satu paket atau terintegrasi dengan pembangunan bandara, yang dikerjakan oleh anak perusahaan PT Gudang Garam.
Pada kesempatan itu, Mas Dhito optimistis, proyek Bandara Dhoho akan bisa diselesaikan tahun ini. Dia yakin, "first landing" akan dilaksanakan pada tahun ini.
Kita tentu sangat berharap, apa yang disampaikan Mas Dhito itu benar-benar terwujud. Sebab, rumor yang santer terdengar, setidaknya ada dua hal yang saat ini masih belum beres terkait dengan pengoperasian bandara. Dua hal itulah yang konon menjadi penyebab, mengapa "first landing" tak jadi dilaksanakan pada 17 Agustus lalu. Apa saja dua hal itu?
Pertama, kaitannya dengan pihak PT Angkasa Pura (AP) I yang nantinya akan menjadi operator Bandara Dhoho. Konon, ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh PT AP I, yang masih belum bisa dipenuhi oleh pihak pelaksana proyek pembangunan bandara. Kedua, dalam perkembangannya, keberadaan dari Bandara Dhoho itu bersinggungan dengan kepentingan TNI AU. Informasi yang berkembang di media massa, menyebutkan bahwa wilayah Bandara Dhoho selama ini menjadi area latihan manuver pesawat tempur yang diterbangkan dari Lanud Iswahjudi, Kabupaten Magetan. Jika bandara beroperasi, maka pesawat F-16 dan T-50 Golden Eagle tidak bisa lagi terbang di langit Kediri.
Konsekuensinya, ruang udara latihan TNI AU harus dipindahkan. Yakni harus dipindahkan ke ruang udara di wilayah selatan. Jika ini yang dilakukan, maka akan membuat biaya operasional menjadi membengkak sekitar tiga kali lipat. Sebelumnya membutuhkan biaya 10 ribu USD (sekitar Rp 152 juta). Jika nanti skenarionya harus dipindah, maka biayanya akan membengkak menjadi 30 ribu USD (sekitar Rp 457 juta).
Jika memang ini masalahnya, sungguh, menurut saya ini bukan hal yang sulit. Mengapa hal ini bukan masalah yang sulit? Pertama, baik PT AP I maupun TNI AU, adalah sama-sama bermuara pada institusi negara. Dan, proyek pembangunan Bandara Kediri, adalah salah satu proyek strategisnya negara. Hanya saja, yang ini berbeda dengan proyek strategis lainnya, karena diinisiasi oleh swasta, yakni PT Gudang Garam. Jadi, (sebenarnya) tidak ada persoalan yang serius jika di antara tiga objek itu (proyek Bandara Kediri, PT AP I dan TNI AU) terjadi gesekan atau polemik. Kedua, kuncinya adalah duduk bersama. Saat duduk bersama itulah, dicarikan solusi terbaik. Satu sama lain, harus saling mendengarkan. Dan, saat duduk bersama itu, dari ketiga pihak harus dihadiri oleh pimpinan tertingginya. Wabil khusus pihak PT Gudang Garam, seyogyanya dihadiri pimpinan tertingginya. Jangan diwakilkan.
Insya Allah, tidak akan ada lagi kendala. Dan Insya Allah, proyek pembangunan Bandara Dhoho akan benar-benar bisa diselesaikan dan diresmikan pengoperasiannya tahun ini. Kalau molor lagi, kasihan masyarakat. Dan kalau molor lagi, kasihan Mas Dhito. Jangan sampai pernyataannya soal penyelesaian bandara molor lagi seperti sebelumnya. (Kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Editor : Anwar Bahar Basalamah