Anda ‘merasa’ miskin? Ingin sekali mendapatkan cipratan bansos atau semacamnya dari Pemerintah? Tapi, di sisi lain Anda menolak bila rumah atau kediaman Anda ditempeli stiker yang bertuliskan ‘Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial?”
Berbicara soal bansos, bantuan sosial, ada banyak cerita yang mengiringinya selama ini. Tentu, lebih banyak cerita seru tentang mereka yang seharusnya tidak layak mendapatkan tapi ternyata justru rutin menerima.
Atau, mereka yang sejatinya layak menerima tapi justru tidak mendapatkan. Alasannya, juga tidak jelas. Paling mudah adalah menyalahkan survei untuk mendapatkan data keluarga miskin, yang jadi patokan pemberian bansos.
Mungkin, karena itulah Pemerintah mencoba memutakhirkan data kependudukannya. Tentunya yang terkait dengan per-miskin-an.
Dulu, ada DTKS-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ini adalah data induk terkait pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bansos, hingga potensi sumber kesejahteraan sosial. Dari data inilah bersumber siapa saja yang layak mendapat bantuan atau tidak.
Ternyata, banyak pihak yang menyebut data di DTKS kurang valid. Sebab, seperti yang saya sebutkan di atas, ada keluarga yang mampu justru masih mendapatkan bansos.
Lalu, muncullah DTSEN-Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Menurut para pemangku kebijakan, data ini lebih akurat dalam menentukan siapa yang layak dibantu. Sebab, data ini membagi kelompok masyarakat menjadi 10 tingkatan-yang istilahnya desil. Bila kita masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5, maka tergolong miskin. Rinciannya, bila masuk desil 1 maka kita tergolong miskin ekstrem. Kemudian miskin di desil 2, hampir miskin di desil 3, rentan miskin di desil 4, dan masuk kelompok menengah bawah di desil 5.
Persoalannya, ketika Pemerintah menyandarkan kebijakan pemberian bantuan berdasar data tersebut, banyak yang kaget. Terutama ketika mereka yang semula masuk desil 1-5 kemudian dinyatakan masuk desil 6 ke atas tidak mendapat bantuan untuk iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Maka, gegerlah dunia persilatan, eh, masyarakat luas.
Ah, tapi sudahlah. Itu sudah ranahnya Pemerintah, wakil rakyat, dan para pengamat saja. Biar mereka yang mengurus. Sambil kita berharap cepat tuntas tanpa mencederai satu kelompok manapun. Artinya, yang mendapatkan PBI nantinya adalah mereka yang benar-benar layak. Bukan dilayak-layakkan.
Nah, kalau sekarang banyak yang mengklaim miskin demi mendapatkan bansos, sebenarnya apa sih definisi dari miskin tersebut? Bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna denotatif dari miskin adalah : Tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Makna itu merujuk pada kondisi ekonomi, bukan yang lain.
Tapi, ada juga makna konotasinya, makna kiasan. Miskin bisa diartikan sebagai kekurangan dalam sisi non-materi. Kalau orang tak beradab bisa disebut miskin moral. Yang bodoh bisa dibilang miskin ilmu. Atau yang masih hijau dianggap miskin pengalaman.
Tentu saja, semua tulisan di bagian atas ini adalah miskin yang terkait dengan makna denotatif tadi. Orang yang tidak berdaya dari sisi ekonomi. Pertanyaannya adalah, apakah benar mereka yang menerima bansos itu miskin secara materi seperti itu? Atau, mengaku miskin agar bisa mendapat previlage sebagai penerima bantuan? Yang terakhir ini cenderung masuk pada kata tamak. Ingin sesuatu yang lebih. Dan ini adalah sikap mental. Mental miskin sangat berbeda dengan berada pada situasi miskin.
Baca Juga: Hari Perempuan
Ada baiknya kita berkaca pada diri seorang Jose ‘Pepe’ Mujica. Dia adalah Presiden Uruguay periode 2010 hingga 2015. Oleh masyarakat Internasional dia dijuluki sebagai The World’s Porest President alias Presiden Termiskin di Dunia! Wooo!
Titel itu, jelas dia tolak. Bukan karena dia malu disebut miskin. Namun, baginya orang miskin bukanlah mereka yang memiliki sedikit. Tapi, mereka yang membutuhkan banyak! Bagi Pepe, dia bukan miskin walaupun tidak banyak memiliki harta. Sebab, dia juga tidak memiliki banyak keinginan.
Pepe memang presiden yang unik. Mantan gerilyawan ini menolak tinggal di istana kepresidenan setelah terpilih. Dia meninggalkan semua kemewahan itu demi tetap tinggal di rumah pertanian miliknya, di pinggiran kota Montevideo.
Apakah dia membawa semua fasilitas mewah kepresidenan ke rumah pertaniannya? Tentu saja tidak. Rumah tinggal yang dia tempati meskipun berstatus presiden itu tetaplah sederhana. Atapnya seng, jalannya tanah, serta halaman penuh bunga krisan, yang dia tanam bersama sang istri, Lucia Topolansky.
Di rumah itu Pepe juga tidak memiliki pelayan. Semua pekerjaan rumah tangga dia kerjakan sendiri dengan sang istri. Juga tanpa banyak pengawal elit kepresidenan. Cukup dua polisi dan seekor angji peliharaan berkaki tiga bernama Manuela.
Lebih spektakuler lagi, dia langsung menyumbangkan gajinya untuk amal dan program perumahan warga miskin. Besarnya, tak tanggung-tanggung, 90 persen dari nominal bayaran sebagai presiden, waduh!
Sebagai informasi saja, gajinya saat itu adalah 12 ribu dolar alias Rp 180 juta. Nah, silakan hitung sendiri berapa banyak 90 persen itu. Yang pasti, dia hanya mengambil 12 dolar sebagai biaya hidup.
Ah, tapi itukan orang asing, hidupnya jauh di sono! Mungkin ada yang menyergah cerita itu dengan pernyataan demikian. Dan, ternyata, ada orang sini yang mirip seperti itu. Namanya, Hoegeng Imam Santoso. Seorang jenderal polisi yang sampai saat ini dianggap sebagai orang yang sangat memiliki integritas, sangat jujur! Sosok yang pernah menjadi Kapolri ini punya prinsip, ‘Baik menjadi orang penting tapi lebih penting menjadi orang baik’!
Anak Jendral Hoegeng bercerita, ayahnya pernah tak mau masuk ke rumah dinas saat dimutasi menjadi kepala reskrim di Sumatera Utara. Alasannya, karena rumah dinas itu telah diisi dengan beragam perabotan mewah yang bukan merupakan inventaris kepolisian. Dia pun memerintahkan semua perabot kiriman bandar judi yang ingin menyuapnya itu. Hingga tinggal beberapa barang yang memang tercantum ‘inventaris kepolisian’ di badan barang tersebut.
Ah, itukan Hoegeng yang hidup di zaman dulu. Kalau sekarang, sulitlah seperti itu! Benarkah? Mari kita bertanya pada orang yang PBI-nya diputus karena dianggap sudah tidak layak lagi. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil