27.5 C
Kediri
Sunday, July 3, 2022

Masuk Kelas 3, Parti Tidak Merasakan Diskriminasi Layanan

KEDIRI – Pemberian layanan kesehatan tanpa diskriminasi sudah pernah dirasakan oleh Parti, 43. Pada tahun 2019 putranya dirawat selama enam hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran Kediri akibat demam berdarah (DB). Parti yang kala itu mendampingi putranya tidak merasakan adanya pembedaan layanan antar pasien.

“Semua dilayani dengan baik dan perlakuannya sama. Saya tidak merasakan adanya pembedaan meskipun kami terdaftar sebagai penerima bantuan di kelas tiga. Satu kamar ada lima tempat tidur, tapi saat itu sedang sepi sehingga terisi tiga orang saja,” ujar Parti.

Lebih lanjut wanita paruh baya ini bercerita bahwa ia tidak dibebani biaya untuk perawatan putranya. Parti tidak tahu persis berapa rupiah yang harus ia keluarkan bila tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun ia memperkirakan biaya pengobatan putranya cukup besar. Hal itu ia yakini setelah membaca daftar biaya rawat inap yang tertampang di loket informasi dan pendaftaran.

Baca Juga :  Anugerah Desa 2019: Periksa Dijemput, Obat Pun Gratis

“Di Gambiran saat itu kamar kelas tiga, Rp 100 ribu per malam. Itu baru kamarnya saja belum termasuk obat dan layanan lain yang dibutuhkan. Saya bersyukur sekali mendapatkan KIS ini dari Pemerintah,” jelas Parti sambil menunjukkan KIS miliknya.

Melengkapi kisahnya, Parti menilai pemberian layanan kesehatan bagi pemegang KIS tidaklah sulit. Surat rujukan yang didapatkan oleh putranya bukan diterbitkan oleh puskesmas tempat Ia terdaftar karena sedang tutup. Sesampainya di puskesmas terdekat lainnya, tenaga kesehatan segera mengambil sampel untuk uji laboratorium dan hasilnya dijadikan dasar untuk pembuatan rujukan.

“Kan tidak semua puskesmas buka sampai hari Sabtu, jadi dia (putranya) pergi ke puskesmas lain yang buka. Pasti ada jalan keluar yang bisa ditempuh agar layanan bisa diterima. KIS kan program pemerintah, mungkin ada tanggung jawab khusus yang diamanatkan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan. Terimakasih Pemerintah sudah menyelenggarakan program ini,” tutup Parti.

Baca Juga :  Nestapa Lansia tanpa Dokumen Kependudukan

Hingga saat ini lebih dari 220 juta penduduk telah terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS. Mayoritas peserta terdaftar merupakan penduduk yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Lewat Program JKN-KIS, Pemerintah memastikan agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya tanpa dibebani biaya. 

- Advertisement -

KEDIRI – Pemberian layanan kesehatan tanpa diskriminasi sudah pernah dirasakan oleh Parti, 43. Pada tahun 2019 putranya dirawat selama enam hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran Kediri akibat demam berdarah (DB). Parti yang kala itu mendampingi putranya tidak merasakan adanya pembedaan layanan antar pasien.

“Semua dilayani dengan baik dan perlakuannya sama. Saya tidak merasakan adanya pembedaan meskipun kami terdaftar sebagai penerima bantuan di kelas tiga. Satu kamar ada lima tempat tidur, tapi saat itu sedang sepi sehingga terisi tiga orang saja,” ujar Parti.

Lebih lanjut wanita paruh baya ini bercerita bahwa ia tidak dibebani biaya untuk perawatan putranya. Parti tidak tahu persis berapa rupiah yang harus ia keluarkan bila tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun ia memperkirakan biaya pengobatan putranya cukup besar. Hal itu ia yakini setelah membaca daftar biaya rawat inap yang tertampang di loket informasi dan pendaftaran.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Transformasi Digital Kartu Prakerja Saat Pandemi

“Di Gambiran saat itu kamar kelas tiga, Rp 100 ribu per malam. Itu baru kamarnya saja belum termasuk obat dan layanan lain yang dibutuhkan. Saya bersyukur sekali mendapatkan KIS ini dari Pemerintah,” jelas Parti sambil menunjukkan KIS miliknya.

Melengkapi kisahnya, Parti menilai pemberian layanan kesehatan bagi pemegang KIS tidaklah sulit. Surat rujukan yang didapatkan oleh putranya bukan diterbitkan oleh puskesmas tempat Ia terdaftar karena sedang tutup. Sesampainya di puskesmas terdekat lainnya, tenaga kesehatan segera mengambil sampel untuk uji laboratorium dan hasilnya dijadikan dasar untuk pembuatan rujukan.

“Kan tidak semua puskesmas buka sampai hari Sabtu, jadi dia (putranya) pergi ke puskesmas lain yang buka. Pasti ada jalan keluar yang bisa ditempuh agar layanan bisa diterima. KIS kan program pemerintah, mungkin ada tanggung jawab khusus yang diamanatkan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan. Terimakasih Pemerintah sudah menyelenggarakan program ini,” tutup Parti.

Baca Juga :  Sablon Kaos Sesuai Keinginan

Hingga saat ini lebih dari 220 juta penduduk telah terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS. Mayoritas peserta terdaftar merupakan penduduk yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Lewat Program JKN-KIS, Pemerintah memastikan agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya tanpa dibebani biaya. 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/