27.5 C
Kediri
Sunday, July 3, 2022

Relaksasi Aturan, Warga Kurang Mampu Bebas Akses Kesehatan Gratis

SETAHUN menjabat Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana langsung tancap gas membenahi sejumlah pelayanan publik di Bumi Panjalu. Baik pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, pelayanan di rumah sakit, hingga akses jaminan kesehatan daerah (jamkesda) untuk warga kurang mampu.

     Jika saat ini aturan terkait jamkesda sangat ketat, pria yang akrab disapa Mas Bup ini sudah meminta dinas Kesehatan untuk melakukan relaksasi. “Tujuannya agar semua warga kurang mampu bisa mendapatkan kartu jamkesda dan mereka bisa berobat di RS manapun,” kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

     Saat ini kriteria penerima jamkesda masih sangat ketat. Karenanya, dia siap mengubah peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) lebih lunak lagi. Sehingga, akan lebih banyak warga yang bisa memanfaatkannya.

Baca Juga :  Butuh Striker, Persik Jajal Rudy Voller dan Sismon

     Terkait pembengkakan anggaran akibat relaksasi itu, menurut bapak satu anak itu tak masalah. Sebab, pemkab bisa menggunakan anggaran pajak rokok hingga dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

     Untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi warga Kediri, Mas Bup juga sudah meminta dua RS milik Pemkab Kediri untuk terus berbenah. Terutama RSUD SLG yang diinstruksikan untuk meningkatkan kualitas agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tipe C ini naik. “Saya juga berencana membangun RS tipe A di wilayah barat sungai untuk pemerataan pelayanan Kesehatan,” tandasnya.

     Selain di bidang kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan juga terus dioptimalkan. Dia mencontohkan pelayanan publik terpadu yang sekarang sudah dibuka di delapan kecamatan. Warga tidak perlu lagi mendatangi dinas terkait untuk mendapat pelayanan administrasi kependudukan. Untuk 18 kecamatan lain, Mas Bup menargetkan bisa tuntas 2024 nanti atau sebelum masa jabatannya berakhir.

Baca Juga :  PH Kholik Keberatan Pasal Pembunuhan, Ini Alasannya

     Bahkan, jika saat ini masih dibutuhkan waktu untuk mengantar dokumen kependudukan yang sudah jadi, Mas Bup berencana mengadopsi teknologi di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri tentang pencetakan dokumen otomatis oleh masyarakat yang mengurus. “Nanti bisa diterapkan di Kabupaten Kediri,” bebernya. (ut/adv)

- Advertisement -

SETAHUN menjabat Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana langsung tancap gas membenahi sejumlah pelayanan publik di Bumi Panjalu. Baik pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, pelayanan di rumah sakit, hingga akses jaminan kesehatan daerah (jamkesda) untuk warga kurang mampu.

     Jika saat ini aturan terkait jamkesda sangat ketat, pria yang akrab disapa Mas Bup ini sudah meminta dinas Kesehatan untuk melakukan relaksasi. “Tujuannya agar semua warga kurang mampu bisa mendapatkan kartu jamkesda dan mereka bisa berobat di RS manapun,” kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

     Saat ini kriteria penerima jamkesda masih sangat ketat. Karenanya, dia siap mengubah peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) lebih lunak lagi. Sehingga, akan lebih banyak warga yang bisa memanfaatkannya.

Baca Juga :  Sehat dengan Yogawa

     Terkait pembengkakan anggaran akibat relaksasi itu, menurut bapak satu anak itu tak masalah. Sebab, pemkab bisa menggunakan anggaran pajak rokok hingga dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

     Untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi warga Kediri, Mas Bup juga sudah meminta dua RS milik Pemkab Kediri untuk terus berbenah. Terutama RSUD SLG yang diinstruksikan untuk meningkatkan kualitas agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tipe C ini naik. “Saya juga berencana membangun RS tipe A di wilayah barat sungai untuk pemerataan pelayanan Kesehatan,” tandasnya.

     Selain di bidang kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan juga terus dioptimalkan. Dia mencontohkan pelayanan publik terpadu yang sekarang sudah dibuka di delapan kecamatan. Warga tidak perlu lagi mendatangi dinas terkait untuk mendapat pelayanan administrasi kependudukan. Untuk 18 kecamatan lain, Mas Bup menargetkan bisa tuntas 2024 nanti atau sebelum masa jabatannya berakhir.

Baca Juga :  Main Togel, Ibu RT Dibekuk

     Bahkan, jika saat ini masih dibutuhkan waktu untuk mengantar dokumen kependudukan yang sudah jadi, Mas Bup berencana mengadopsi teknologi di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri tentang pencetakan dokumen otomatis oleh masyarakat yang mengurus. “Nanti bisa diterapkan di Kabupaten Kediri,” bebernya. (ut/adv)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/