
NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri No 15/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa- Bali untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Kabupaten Nganjuk sendiri masuk di dalam instruksi itu. Bersama 36 daerah lain di Jawa Timur.
Sebagai kesiapan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menggelar apel gelar pasukan PPKM Darurat di halaman pendapa, Sabtu (3/7). Apel dipimpin langsung Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi. Turut hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, seperti Kapolres AKBP Harviadi Agung Prathama, Dandim 0810/Nganjuk Letkol Inf Gregorius Luky Ariesta, Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haria Yuangga.
Dalam amanatnya, Kang Marhaen mengatakan, apel gelar pasukan adalah penanda dimulainya PPKM Darurat di Kota Angin. Pelaksanaan PPKM Darurat selama 18 hari. Sejak Sabtu (3/7) hingga 20 Juli nanti.
Menurut Kang Marhaen, ada beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan bersama oleh stakeholder terkait. Tujuannya instruksi mendagri bisa berjalan sukses sehingga laju penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan.
“Kita juga mendorong masyarakat berperan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19," ujarnya. Esensi PPKM darurat adalah mikro. Pelaksanaannya harus sampai tingkat bawah. Yakni RT dan RW. Sehingga, bisa menekan angka penyebaran Covid-19.
Lebih lanjut, Kang Marhaen berpesan, semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes). Yaitu dengan Gerakan Saling Mengingatkan (GSM). “Misalnya mengingatkan untuk saling memakai masker karena varian baru Covid-19 ini sangat mudah menular,” ingatnya.
Setelah apel gelar pasukan, Kang Marhaen dan forkopimda patroli di jalan protokol di Nganjuk. Kemudian, dilakukan penyemprotan disinfektan di sepanjang ruas jalan yang dilewati tim patroli tersebut.
