
NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nganjuk, kemarin. Rapat kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk, M. Fauzi Irwana. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya mendorong Pemkab Nganjuk untuk memastikan pengerjaan Bendungan Semantok selesai tepat waktu. Apalagi, rencananya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kota Angin itu akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada bulan April 2022 mendatang. “Waktu (pengerjaan Semantok, Red) yang ada tinggal delapan bulan. Untuk itu, kami mendorong eksekutif agar proyek Bendungan Semantok selesai tepat waktu,” ujarnya.
Fauzi meminta, berbagai kendala yang ada dalam proses pembangunan segera diselesaikan pihak eksekutif. Misalnya tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Termasuk, ganti rugi bagi 25 KK warga Dusun Kedungpingit, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso yang akan mendapat ganti dengan appraisal ulang.“Misalnya, jika TMKH selesai, bisa langsung diteruskan ke Kementerian LHK. Jika masalah tersebut rampung, maka kami yakin pembangunan akan berjalan cepat dan selesai cepat waktu,” ujarnya.
