Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Nganjuk Raih Predikat Baik Indeks SPBE 2020

a
Penulis: adi nugroho❯
pemkab-nganjuk-raih-predikat-baik-indeks-spbe-2020
pemkab-nganjuk-raih-predikat-baik-indeks-spbe-2020

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan hasil evaluasi indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government (e-Gov) pemerintah daerah tahun 2020. Hasilnya, Pemkab Nganjuk meraih skor 2,62 atau predikat baik. Meningkat dari tahun 2019 dengan skor 2,22 atau predikat cukup.


Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki mengatakan, lembaga yang ia pimpin merupakan penanggung jawab utama SPBE di Pemkab Nganjuk. Dalam pelaksanaannya, pihaknya berkolaborasi dengan OPD lain yang tergabung dalam tim pelaksana SPBE daerah. Seperti koordinasi penyusunan kebijakan, tata kelola, hingga layanan e-Gov. “Mulai penyiapan landasan hukum, perencanaan anggaran, hingga evaluasi berkala penerapan e-Gov,” kata pria yang akrab disapa Slambas ini.


Meski mencapai predikat baik, Slambas berujar pihaknya akan berupaya meningkatkan indeks SPBE tahun depan. Bahkan, ia mematok target skor 3,5 atau predikat sangat baik. Caranya dengan membangun sistem layanan publik yang terintegrasi berbasis aplikasi. Antara lain layanan kependudukan online terintegrasi, layanan kesehatan SMILE dan SIGENTING, hingga layanan pendidikan e-Learning.


 “Bupati memerintahkan saya yang juga Plt kepala dispendukcapil di bulan ini menerapkan layanan kependudukan online terintegrasi,” terangnya sembari menyebut satu permohonan menghasilkan lebih dari satu dokumen kependudukan dan berbasis di kecamatan.


Tak hanya bupati, menurut Slambas wabup juga memberi masukan penerapan desa dan kecamatan digital. Layanan kependudukan, jelas Slambas, sesuai visi misi bupati dan wabup yang mematok indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada misi II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023.


Untuk itu, Slambas usul kepada tim anggaran pemkab terkait prioritas anggaran infrastruktur jaringan. Sebab, setiap tahun semakin banyak sistem aplikasi di OPD dan desa. Sehingga mutlak membutuh jaringan seperti 'jalan tol' bagi internet dan intranet antarOPD, kecamatan, hingga desa. Slambas juga berujar telah koordinasi dengan Dinas PMD untuk kebijakan APBDesa membangun jaringan internet di tiap desa.


Untuk diketahui, ada beberapa layanan e-Gov milik Pemkab Nganjuk yang telah lama eksis dan memudahkan akses informasi. Seperti Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online (SIPENTOL); Aplikasi Pendaftaran dan Antrian Mandiri (APAM) RSUD Nganjuk; e-TAX Bapenda, hingga Portal Informasi Pemkab Nganjuk (PING). “Terima kasih Pak Bupati, Pak Wabup, dan DPRD di Komisi I dukungannya sehingga target indeks SPBE Nganjuk tercapai,” pungkas Slambas.


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pembebasan Lahan Flyover Mengkreng Belum Masuk P-APBD 2026 Nganjuk, ini yang Dilakukan Pemerintah

Pembebasan Lahan Flyover Mengkreng Belum Masuk P-APBD 2026 Nganjuk, ini yang Dilakukan Pemerintah

Hingga kemarin (4/10), hasil DED tersebut belum diketahui secara pasti. Kondisi itu membuat Pemkab Nganjuk belum berani memasukkan anggaran pembebasan lahan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer