Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Pelajari SIPD sebelum Lanjutkan Pembahasan KUA-PPAS

a
Penulis: adi nugroho❯
dprd-pelajari-sipd-sebelum-lanjutkan-pembahasan-kua-ppas
dprd-pelajari-sipd-sebelum-lanjutkan-pembahasan-kua-ppas




NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Penerapan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dalam APBD 2021 membuat DPRD Nganjuk harus melakukan sejumlah penyesuaian. Karenanya, sebelum melanjutkan pembahasan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2021, sejumlah komisi di DPRD melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah.



Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengungkapkan, komisi melakukan kunker ke sejumlah daerah. Mulai ke Biro Hukum Pemprov Jatim, Kementerian Keuangan, hingga ke sejumlah daerah yang sudah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS 2021.



Kemarin, Tatit mendampingi Komisi III DPRD Nganjuk melakukan kunker ke DPRD Sukoharjo, Jawa Tengah. “Kami belajar program baru. Penerapan SIPD mulai tahun depan,” ujar Tatit.



SIPD, lanjut Tatit, sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Karenanya, dia bersama komisi memilih untuk mempelajari lebih dulu sebelum melanjutkan pembahasan. Apalagi, selain SIPD, mereka juga harus belajar tentang Perpres No. 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.



Dikatakan Tatit, salah satu masalah yang dihadapi DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS dengan program baru adalah waktu yang mepet. Sesuai aturan, seharusnya akhir November nanti sudah harus ada persetujuan bersama eksekutif dan legislatif. “Dengan waktu yang mepet ini memungkinkan atau tidak? Ada toleransi atau tidak?” lanjutnya dengan nada tanya.



Lewat kunker ke sejumlah daerah kemarin, Tatit dan para anggota komisi ingin mempelajari apakah ada hal baru yang bisa diterapkan di Nganjuk. “Jangan sampai gara-gara program baru ini kepentingan masyarakat tidak bisa diakomodasi,” jelasnya.



Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer