
KABUPATEN, JP Radar Kediri - Sepanjang semester I Tahun 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri berhasil mendorong pendaftaran 437 orang pekerja dalam Program JKN-KIS. Pendaftaran pekerja tersebut dilakukan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri melakukan upaya mediasi dengan badan usaha yang dilaporkan ‘Tidak Patuh Pendaftaran’ dan ‘Tidak Patuh Penyampaian Data’ oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri.
“Capaian sinergi pengawasan kepatuhan di Kabupaten Kediri mencapai lebih dari Rp 320 juta pada Semester I. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Negeri, Pengawas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Penanaman Modal dalam optimalisasi kepatuhan Badan Usaha pada program JKN-KIS,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Hernina Agustin Arifin pada Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Kediri, (2/9).
Disampaikan Hernina, selain melaporkan sejumlah badan usaha yang tidak mematuhi ketentuan pendaftaran dan penyampaian data, pihaknya juga telah melaporkan delapan badan usaha yang iuran JKN-KISnya tertunggak. Setelah dimediasi, tujuh di antaranya sudah melakukan pembayaran dan satu sisanya masih belum melunasi tunggakan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejari Kabupaten Kediri Sri Kuncoro menyarankan agar BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan khusus dalam situasi pandemi. Hal ini berkaitan dengan penurunan pendapatan badan usaha yang juga berdampak pada kemampuan membayar iuran JKN-KIS.
“Harus kita pastikan apakah ketentuan kepatuhan yang dijadikan acuan masih sama dengan ketentuan sebelum pandemi. Kami yakin pemerintah pasti memiliki kebijakan khusus mengingat situasi dan kondisi pandemi ini memiliki efek yang cukup besar terhadap dunia usaha,” ujar Sri Kuncoro.
Menanggapi yang disampaikan oleh Sri Kuncoro, Hernina menjelaskan bahwa badan usaha yang menunggak lebih dari enam bulan dapat mendaftarkan diri dalam program ‘Relaksasi’. Melalui program tersebut, badan usaha yang menunggak lebih dari enam bulan dapat mengaktifkan kembali kepesertaan karyawannya dengan membayar enam bulan tunggakan beserta iuran bulan berjalan.
“Untuk aktif kembali cukup bayar tunggakan enam bulan ditambah iuran bulan berjalan. Sisanya, diberi waktu untuk melunasi hingga tahun 2021,” ujarnya.
Hernina menambahkan, kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi badan usaha tapi juga untuk peserta mandiri dan sudah disosialisasikan saat melakukan upaya penagihan. “Badan Usaha penunggak yang kami laporkan adalah yang sudah memahami kebijakan ini namun belum menyatakan komitmennya secara tegas. Di antara tujuh yang dimediasi ada juga yang mengikuti program Relaksasi,” pungkas Hernina.



