22.8 C
Kediri
Wednesday, June 29, 2022

Kepala ATR/BPN Kota Kediri Jamin Tak Ada Hambatan

KOTA, JP Radar Kediri – Keaktifan kepesertaan pada program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah menjadi syarat dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak satuan rumah susun. Namun persyaratan ini terbatas pada peralihan atas aktifitas jual beli saja. Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kediri, Susilawati menegaskan bahwa persyaratan ini merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang harus dijalankan.

“Kami sambut dengan baik dan positif Inpres tersebut, dan harus kami laksanakan sesuai dengan perintah dari Inpres tersebut dalam pelaksanaan daripada peralihan hak jual beli. Inpres ini ditindaklanjuti juga dari Kemerinterian ATR/BPN, yakni Surat Edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 kami laksanakan sejak tanggal 1 Maret 2022,” ucapnya.

Susilawati menyebutkan, berbagai upaya telah dilakukan dalam mendukung kebijakan ini. Tidak hanya sosialisasi kepada masyarakat, Kantor ATR/BPN Kota Kediri juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Baca Juga :  Pemerintah Terapkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)

“Kami telah melaksanakan sosialisasi per 1 Maret. Kami sudah bersurat ke selurut PPATS dan PPAT, serta kita juga sudah sosialisasi kepada masyarakat, begitu juga di loket pelayanan kita sudah membuat banner-banner bahwa dalam pelaksanaan tersebut harus melampirkan kartu JKN,” sebutnya.

Dalam perjalanannya, Susilawati mengaku tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena di awal pelaksanaannya, selama 10 hari kerja mulai tanggal 1 Maret, pihak BPJS Kesehatan telah melakukan pendampingan kepada petugas di loket pelayanan Kantor ATR/BPN dalam mengecek kepesertaan JKN-KIS.

“Tidak ada hambatan apapun. Kebetulan di loket kemarin dari BPJS sendiri sudah datang untuk mendidik dan melatih dalam mengakses kepesertaan JKN,” ujarnya.

Susilawati berharap, dengan adanya Inpres ini masyarakat agar mengurus kepesertaan JKN-KIS, karena nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kementerian yang lain, sehingga akan mempermudah dalam pengurusan apapun.

“Semoga dengan terbitnya Inpres tersebut dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerima dan menyambut pelaksanaan tersebut. Adanya kebijakan yang harus melampirkan JKN dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli, kiranya masyarakat mengurus JKN, karena bukan hanya di BPN saja, tentu saja di Kementerian lain nantinya juga akan melibatkan dan melampirkan JKN,” terangnya.

Baca Juga :  Bangun SDM Unggul, Mas Novi Ajak Masyarakat Makan Ikan

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Kediri, Hernina Agustin Arifin juga mengimbau kepada masyarakat yang belum terdaftar agar segera mendaftarkan diri dan keluarganya dalam Program JKN-KIS melalui kanal-kanal layanan yang disediakan BPJS Kesehatan. Sedangkan bagi peserta JKN-KIS yang menunggak iuran agar segera melunasi tunggakan iurannya, atau dapat mengikuti Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) BPJS Kesehatan.

“Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dapat dengan mudah melakukan pendaftaran tanpa harus ke Kantor BPJS Kesehatan. Kini tersedia kanal layanan digital seperti Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165 dan PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp) di nomor 08118165165,” jelas Ina, Jumat (08/04).(*)

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri – Keaktifan kepesertaan pada program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah menjadi syarat dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak satuan rumah susun. Namun persyaratan ini terbatas pada peralihan atas aktifitas jual beli saja. Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kediri, Susilawati menegaskan bahwa persyaratan ini merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang harus dijalankan.

“Kami sambut dengan baik dan positif Inpres tersebut, dan harus kami laksanakan sesuai dengan perintah dari Inpres tersebut dalam pelaksanaan daripada peralihan hak jual beli. Inpres ini ditindaklanjuti juga dari Kemerinterian ATR/BPN, yakni Surat Edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 kami laksanakan sejak tanggal 1 Maret 2022,” ucapnya.

Susilawati menyebutkan, berbagai upaya telah dilakukan dalam mendukung kebijakan ini. Tidak hanya sosialisasi kepada masyarakat, Kantor ATR/BPN Kota Kediri juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Baca Juga :  Bantal Boneka Berkualitas

“Kami telah melaksanakan sosialisasi per 1 Maret. Kami sudah bersurat ke selurut PPATS dan PPAT, serta kita juga sudah sosialisasi kepada masyarakat, begitu juga di loket pelayanan kita sudah membuat banner-banner bahwa dalam pelaksanaan tersebut harus melampirkan kartu JKN,” sebutnya.

Dalam perjalanannya, Susilawati mengaku tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena di awal pelaksanaannya, selama 10 hari kerja mulai tanggal 1 Maret, pihak BPJS Kesehatan telah melakukan pendampingan kepada petugas di loket pelayanan Kantor ATR/BPN dalam mengecek kepesertaan JKN-KIS.

“Tidak ada hambatan apapun. Kebetulan di loket kemarin dari BPJS sendiri sudah datang untuk mendidik dan melatih dalam mengakses kepesertaan JKN,” ujarnya.

Susilawati berharap, dengan adanya Inpres ini masyarakat agar mengurus kepesertaan JKN-KIS, karena nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kementerian yang lain, sehingga akan mempermudah dalam pengurusan apapun.

“Semoga dengan terbitnya Inpres tersebut dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerima dan menyambut pelaksanaan tersebut. Adanya kebijakan yang harus melampirkan JKN dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli, kiranya masyarakat mengurus JKN, karena bukan hanya di BPN saja, tentu saja di Kementerian lain nantinya juga akan melibatkan dan melampirkan JKN,” terangnya.

Baca Juga :  Urus Sertifikat Tanah Jual-Beli Lampirkan JKN-KIS Tidak Sulit

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Kediri, Hernina Agustin Arifin juga mengimbau kepada masyarakat yang belum terdaftar agar segera mendaftarkan diri dan keluarganya dalam Program JKN-KIS melalui kanal-kanal layanan yang disediakan BPJS Kesehatan. Sedangkan bagi peserta JKN-KIS yang menunggak iuran agar segera melunasi tunggakan iurannya, atau dapat mengikuti Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) BPJS Kesehatan.

“Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dapat dengan mudah melakukan pendaftaran tanpa harus ke Kantor BPJS Kesehatan. Kini tersedia kanal layanan digital seperti Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165 dan PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp) di nomor 08118165165,” jelas Ina, Jumat (08/04).(*)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/