Minggu, 24 Oct 2021
Radar Kediri
Home / Show Case
icon featured
Show Case

Jalin Kerjasama, Diskopumnaker Kota Kediri Siap Dukung BPJS Kesehatan

14 Oktober 2021, 11: 22: 46 WIB | editor : Adi Nugroho

Jalin Kerjasama, Diskopumnaker Kota Kediri Siap Dukung BPJS Kesehatan

Share this      

KOTA,  JP Radar Kediri - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker) Kota Kediri siap menjalankan kegiatan sinergis dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Diskopumnaker Kota Kediri, Bambang Priyambodo pada kegiatan Penandantangan Kerjasama Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Penegakan Hukum bersama BPJS Kesehatan di kantornya (13/10).

“Sebagai lembaga yang menjalankan amanat Undang-Undang, kami siap untuk menjalankan upaya bersama dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS,” ungkap Bambang.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017, BPJS Kesehatan dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam melakukan upaya pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Pemberi Kerja swasta. Upaya sinergis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja telah mendapatkan jaminan kesehatan untuk dirinya maupun keluarganya. Sebagaimana diketahui, sejak tanggal 1 Januari 2014 Program JKN-KIS telah menjadi salah satu hak normatif pekerja yang seharusnya dipenuhi dan diakomodir oleh pemberi kerja/ pengusaha.

Baca juga: DPRD Nganjuk Minta Pemkab Genjot Pendapatan Asli Daerah

Jalin Kerjasama, Diskopumnaker Kota Kediri Siap Dukung BPJS Kesehatan

“Untuk kegiatan pemeriksaan, kami rutin mengunjungi Badan Usaha bersama Pengawas Tenaga Kerja Provinsi. Untuk kegiatan pengawasan, kunjungan dilakukan bersama Diskopumnaker untuk memverifikasi data Badan Usaha menunggak iuran yang sudah tidak beroperasi,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Kediri, Hernina Agustin Arifin pada kesempatan yang sama.

Hernina menambahkan, salah satu langkah strategis yang akan ditempuh BPJS Kesehatan KC Kediri adalah pelaksanaan sosialisasi JKN-KIS yang terfokus pada Koperasi dan Usaha Mikro binaan Diskopumnaker Kota Kediri. Selama ini pihaknya sebetulnya sudah melaksanakan sosialisasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang ada dalam data acuan, namun kebanyakan dilakukan secara door to door. Dengan bekerjasama dengan Diskopumnaker, Ia berharap agar kedepannya sosialisasi dapat dilakukan secara kolektif lewat forum-forum yang juga merupakan program rutin Diskopumnaker Kota Kediri.

“Apabila dilaksanakan secara kolektif maka penyebaran informasinya akan semakin cepat. Harapannya, kesadaran pentingnya asuransi kesehatan di lingkup pengusaha juga semakin meningkat, terutama pengusaha mikro. Kadang pengusaha berasumsi bahwa skema JKN-KIS untuk pekerja hanya untuk usaha besar saja, padahal usaha mikro pun sudah diakomodir,” terang Hernina.

Untuk mewujudkan perlindungan kesehatan tenaga kerja yang merata, perhitungan tarif iuran JKN-KIS bagi pekerja berbeda dengan perhitungan iuran peserta PBPU atau mandiri. Iuran JKN-KIS untuk tenaga kerja dihitung dari persentase upah yang diterima. Besarannya adalah lima persen dan dibagi secara proporsional sesuai ketentuang Undang-Undang.

“Misalnya UMK Kediri kan dua juta sekian. Katakanlah Rp 2,1 juta,  maka iuran JKN-nya hanya Rp 105 ribu saja. Itupun yang dibebankan kepada pekerja hanya Rp 42 ribunya, sisanya harus ditanggung perusahaan. Tarif itu sudah termasuk istri/ suami beserta tiga orang anak dan terdaftar sebagai peserta kelas dua,” pungkas Hernina.

(rk/rq/die/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia