Selasa, 26 Oct 2021
Radar Kediri
Home / Show Case
icon featured
Show Case

DPRD Nganjuk Minta Pemkab Genjot Pendapatan Asli Daerah

Patuhi Prokes, Rapat Paripurna Virtual

13 Oktober 2021, 11: 44: 32 WIB | editor : Adi Nugroho

DPRD Nganjuk Minta Pemkab Genjot Pendapatan Asli Daerah

PEMBUKAAN: Peserta rapat paripurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Radar Kediri)

Share this      

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pada Sabtu (9/10). Agendanya adalah Mendengarkan Jawaban Bupati tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Nganjuk tahun 2021. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Hari Yuangga. Sedangkan dari pihak eksekutif, dihadiri oleh Sekda Mokhamad Yasin.

Karena masih dalam masa pandemi Covid-19, rapat paripurna berlangsung virtual. Puluhan anggota dewan lainnya mengikuti secara daring. Termasuk para perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu juga sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19.

Dalam penyampaian jawaban, Sekda Yasin mengapresiasi masukan yang telah disampaikan dari setiap fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk. Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nganjuk itu mengatakan, masukan dan usulan akan menjadi pertimbangan dalam realisasi pada sisa tahun anggaran 2021 ini. “Kami apresiasi masukannya,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi & Menko Airlangga Groundbreaking Smelter Freeport

DPRD Nganjuk Minta Pemkab Genjot Pendapatan Asli Daerah

RAPAT PARIPURNA: Sekda M. Yasin membacakan jawaban Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi tentang pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk 2021. (Radar Kediri)

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haria Yuangga mengatakan, salah satu saran dan masukannya kepada pemkab adalah upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Di pandangan umum, Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Nganjuk mendorong pemkab menjalin kerja sama dengan berbagai perbankan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Termasuk jemput bola pelayanan pembayaran pajak daerah. “Kami juga memberi usulan intensifikasi melalui pemutakhiran data objek pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah,” katanya.

Selain itu, Yuangga mengatakan, pendataan objek pajak daerah harus dilakukan. Hal itu sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya di sisa tahun anggaran ini.

(rk/tar/die/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia