Sabtu, 18 Sep 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

PBB Tak Cukup untuk Bayar Insentif Nakes di Nganjuk

15 September 2021, 14: 27: 37 WIB | editor : Adi Nugroho

Insentif

Insentif Nakes Covid-19 (Ilustrasi: Afrizal Saiful Mahbub - Radar Kediri)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Mengapa Pemkab Nganjuk mengkis-mengkis karena insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid sekitar Rp 50 miliar/tahun? Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk M. Yasin, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk tidak besar. Sampai saat ini, sumber PAD Pemkab Nganjuk hanya mengandalkan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dibayar masyarakat. “PBB itu sumber PAD terbesar Kabupaten Nganjuk,” ujarnya.

Ironisnya, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk. Target pendapatan PBB untuk tahun 2021 hanya sebesar Rp 38 miliar. Yang lebih memprihatinkan, hingga Agustus 2021, PBB yang masuk baru Rp 25,12 miliar. Itu artinya, separo dari insentif nakes yang menangani Covid-19.

Yasin mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 ini membuat pemkab tidak bisa berbuat banyak. Karena jika memaksa rakyat segera membayar PBB akan berdampak buruk. Perekonomian warga Kota Angin sedang anjlok. “Kami hanya bisa terus mengimbau agar masyarakat segera membayar PBB,” ujarnya.

Baca juga: MKKS SMK Kabupaten Kediri Jalin Kerja Sama dengan Maspion IT

Lalu bagaimana dengan sumber PAD yang lain? Ketua Tim Anggaran Pemkab Nganjuk ini mengakui jika Pemkab Nganjuk juga memiliki sumber-sumber PAD yang lain. Mulai dari pajak reklame, retribusi tempat wisata hingga retribusi pelayanan pasar. Namun demikian, hal itu tidak bisa diandalkan. Pandemi Covid-19 membuat pendapatan juga mengalami penurunan. “Kebanyakan retribusi yang dikelola satker-satker itu juga kami kembalikan ke satker lagi untuk peningkatan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Yasin mengatakan, persoalan yang dialami Kabupaten Nganjuk ini merupakan sesuatu yang tidak terduga. Karena menteri kesehatan mengeluarkan Keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI No 447/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Nakes yang Menangani Covid-19. Untuk dokter spesialis mendapatkan insentif Rp 15 juta/bulan. Kemudian, dokter umum Rp 10 juta/bulan. Perawat dan bidan masing-masing sebesar Rp 7,5 juta/bulan. Lalu, nakes yang lain mendapat Rp 5 juta/bulan.

Namun, dalam kenyataannya pemerintah pusat hanya memberikan insentif nakes yang menangani Covid-19 selama dua bulan, yaitu pada Juli-Agustus 2020. Selanjutnya, Pemkab Nganjuk yang diminta membayar kekurangannya. Akibatnya, Pemkab Nganjuk harus menggunakan dana bencana yang ada di Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Nganjuk untuk membayar insentif nakes yang menangani Covid-19.

Yasin mengatakan, sebenarnya, pemkab berencana membayar insentif nakes yang menangani Covid-19 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena Kota Angin juga membutuhkan dana untuk membangkitkan perekonomian masyarakat yang anjlok selama pandemi Covid-19. Sayang, rencana penyesuaian pemberian insentif nakes yang menangani Covid-19 justru menjadi polemik.

Karena itu, Yasin dan DPRD Kabupaten Nganjuk akan membahas masalah insentif nakes yang menangani Covid-19 ini di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2021. Jika terus harus membayar insentif nakes yang mencapai Rp 50 miliar/tahun, pemkab akan terus mengkis-mengkis. “Semoga ada solusi untuk masalah ini,” harapnya.

(rk/tar/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news