Sabtu, 18 Sep 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Insentif Nakes Bikin Pemkab Nganjuk Mengkis-mengkis

15 September 2021, 14: 25: 12 WIB | editor : Adi Nugroho

Insentif

Insentif Nakes Covid-19 (Ilustrasi: Afrizal Saiful Mahbub - Radar Kediri)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 membuat Pemkab Nganjuk mengkis-mengkis. Menurut Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, dana yang dibutuhkan untuk membayar insentif nakes yang menangani Covid-19 sangat besar. Jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. "Sekitar Rp 50 miliar untuk insentif nakes yang menangani Covid-19," ujarnya.

Marhaen mengatakan, dana puluhan miliar itu menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk. Padahal, awalnya pemkab tidak tahu-menahu tentang insentif nakes yang menangani Covid-19. Karena insentif nakes itu diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI No 447/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi  Nakes yang menangani Covid-19, untuk dokter spesialis mendapatkan insentif Rp 15 juta/bulan. Kemudian, dokter umum Rp 10 juta/bulan. Perawat dan bidan masing-masing sebesar Rp 7,5 juta/bulan. Lalu, nakes yang lain mendapat Rp 5 juta/bulan.

Namun, dalam kenyataannya pemerintah pusat hanya memberikan insentif nakes yang menangani Covid-19 selama dua bulan, yaitu pada Juli-Agustus 2020. Selanjutnya, Pemkab Nganjuk yang diminta membayar kekurangannya. Hal itulah yang sempat menjadi polemik. Nakes yang menangani Covid sempat resah dan meminta haknya segera dibayar. Akhirnya, pemkab menggunakan dana bencana di pos Belanja Tidak Terduga  (BTT) APBD Kabupaten Nganjuk untuk membayar insentif nakes yang menangani Covid-19. Karena insentif nakes yang menangani Covid-19 belum dianggarkan di APBD 2021. Ini sangat berisiko. Jika tiba-tiba terjadi bencana alam maka pemkab akan kesulitan untuk menangani. Dana di BTT sudah terserap puluhan miliar untuk insentif nakes.

Baca juga: Peserta Tua Bingung Operasikan Komputer

Selain itu, pembayaran insentif nakes yang menangani Covid-19 ini juga membuat banyak program yang sudah disiapkan di perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2021 harus dihapus. Dana sudah banyak tersedot ke insentif nakes yang menangani Covid-19.

Hal senada diutarakan Sekda M. Yasin. Menurut Ketua Tim Anggaran Pemkab Nganjuk ini, insentif nakes sebesar Rp 50 miliar-Rp 60 miliar dalam setahun menjadi hal yang perlu dievaluasi. Karena itu menjadi beban daerah. "Kami akan konsultasikan masalah ini ke pusat," ujarnya.

Yasin berharap, nakes juga bisa memahami kondisi keuangan daerah. Jika terus menerus pemkab harus membayar insentif puluhan miliar maka program-program untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan terganggu. "Perekonomian Kabupaten Nganjuk saat ini anjlok karena pandemi Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Nganjuk dr Arief Subyanto mengatakan, IDI adalah organisasi profesi. Untuk kebijakan terkait anggaran, pihaknya tidak berwenang. "Kami patuh aturan dan mengikuti kebijakan pemerintah daerah," ujarnya.

Namun demikian, Arief meminta, kebijakan yang dibuat harus dibuat dengan cermat dan teliti. Pengambil kebijakan harus berdasarkan peraturan yang ada, mulai dari pusat, provinsi dan daerah.

Lebih jauh, dokter berkacamata ini mengatakan, sebenarnya jika bisa memilih, nakes lebih memilih tidak ada Covid-19 daripada menerima insentif menangani Covid-19. Risiko dengan insentif Covid-19 tidak sebanding. Dengan adanya virus korona, nakes harus memakai alat pelindung diri (APD) lengkap yang bisa membuat keringat bercucuran dan sulit bernapas. Kemudian, nakes juga harus mandi keramas setiap hari sebelum bertemu keluarga. Itu pun nakes masih banyak yang terpapar virus korona. Akibatnya, banyak nakes yang meninggal dunia karena Covid-19. "Anggota keluarga nakes juga banyak yang terpapar dan meninggal dunia karena Covid-19," pungkasnya.

(rk/tar/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news