Sabtu, 18 Sep 2021
radarkediri
Home > Catatan
icon featured
Catatan
Catatan Awal Pekan

Ketika Minimarket Dibatasi

Oleh: Kurniawan Muhammad

13 September 2021, 14: 25: 04 WIB | editor : Adi Nugroho

Kurniawan Muhammad

Oleh: Kurniawan Muhammad (Radar Kediri)

Share this          

Regulasi yang melarang atau membatasi pendirian mini market, sudah ada beberapa daerah yang menerapkannya. Termasuk di Kabupaten Kediri. Bahkan aturan itu sudah diterapkan sejak era Bupati Sutrisno (1999-2009) hingga kini.

Tapi, khusus untuk di Kabupaten Kediri, ada pertanyaan menggelitik: Yang dilarang itu sebenarnya mini market, atau Indomaret dan Alfamart? Jika yang dilarang adalah Indomaret dan Alfamart, memang tidak ada dua brand itu di seluruh Kabupaten Kediri. Tapi jika yang dilarang adalah minimarket, faktanya ada minimarket-minimarket yang berdiri dengan brand-brand yang logo, warna dan penampilannya menyerupai Indomaret dan Alfamart. Jadi, kesannya yang dilarang hanya Indomaret dan Alfamart. Minimarket yang pakai nama lain, boleh berdiri. 

Tujuan daerah melarang pendirian minimarket-minimarket modern, seperti Indomaret dan Alfamart, sesungguhnya adalah menjalankan fungsi dari pemerintah atau negara yang menganut madzhab “welfare state” (negara kesejahteraan). Secara konstitusi, Indonesia adalah termasuk welfare state. Pencetus madzhab ini adalah Prof Kranenburg. Dia menyatakan, bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang.

Baca juga: BRI Resmi Menjadi Induk Holding BUMN Ultra Mikro

Ketika minimarket-minimarket dibiarkan berkembang di sebuah daerah, tanpa ada batasan, dan tanpa ada larangan, maka yang terjadi, keberadaan pasar-pasar tradisional dan para pedagang kelontong, lambat atau cepat pasti akan mati. Setidaknya sekarat. 

Berdasarkan data dari Nielsen Ritel Audit, ada empat besar pemain minimarket berjaringan nasional di Indonesia. Hingga Maret 2017, jumlah mereka mencapai 28.610 outlet. Terdiri dari: Indomaret 14.200 outlet, Alfamart 12.700, Alfa Midi 1.300 outlet, dan Circle K 410 outlet. Dari empat pemain minimarket itu, yang sangat agresif melakukan ekspansi adalah Indomaret dan Alfamart.

Dikutip dari Indomaret.co.id, hingga Maret 2021, jumlah Indomaret total sudah naik hingga mencapai 18.603 outlet. Tersebar di Jawa, Bali, Madura, NTB, Sumatera, Batam, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Sedangkan untuk Alfamart perkuartal III 2020, jumlahnya terus bertambah, mencapai 15.102 outlet.

Agresivitas yang dimiliki Indomaret maupun Alfamart, membuat jumlah outlet mereka diperkirakan akan terus bertambah setiap tahun. Dan ketika setiap tahun dibiarkan terus beranak-pinak, dikhawatirkan akan dapat “membunuh” perekonomian rakyat, semisal pasar tradisional, pedagang kelontong, atau pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Nasib mereka ini harus diperhatikan. Nasib mereka ini juga harus dilindungi. Siapa yang memperhatikan dan melindungi mereka, ya pemerintah. Ya negara. Ya pemerintah daerah. Inilah konsep sejati dari “welfare state”.

Makanya, ketika sebuah pemerintah daerah membuat regulasi untuk membatasi atau melarang pendirian minimarket modern demi melindungi ekonomi rakyat, sesungguhnya itu adalah sebuah keniscayaan. Dan itu adalah konsekwensi dari welfare state.

Hanya saja, jika suatu daerah memang sudah menerapkan regulasi pelarangan atau pembatasan minimarket, jangan hanya terjebak pada aspek “pembatasan” atau “pelarangan” saja. Tapi, ini harus pararel dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap para pedagang kelontong, pasar tradisional dan pelaku UMKM. Jadi, pendeknya, jangan hanya bisa melarang, tapi tak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Dengan kata lain, jika Indomaret atau Alfamart dilarang atau dibatasi berdirinya di suatu daerah, apakah ini benar-benar membawa angin segar bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat?  

Di dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat, setidaknya harus mengandung tiga unsur atau pengertian. Pertama, enabling.  Ini diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis berkesinambungan.

Kedua, empowering. Ini mengandung pengertian bahwa potensi  masyarakat lebih diperkuat lagi. Ketiga, maintaining. Ini merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif. Potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat (Effendi, 2002).

Nah, ketika di Kabupaten Kediri sudah diterapkan regulasi pembatasan minimarket modern, dan itu sudah berjalan beberapa tahun, maka seharusnya kebijakan itu berdampak pada meningkatnya indikator pemberdayaan perekonomian rakyat dan pemberdayaan UMKM.

BRI (Bank Rakyat Indonesia) pernah membuat indeks untuk menilai eksistensi dan progresifitas UMKM. Indeks ini dinilai setiap tiga bulan sekali. Jadi, ini adalah indeks untuk menilai UMKM dengan menggunakan dua indikator. Yakni Indeks Aktivitas Bisnis (IAB) dan Indeks Ekspektasi Aktivitas Bisnis. Dengan indeks ini, BRI akan bisa menilai mana UMKM yang tumbuh, mana yang stagnan, dan mana yang menurun.

Saya berharap, di satu sisi Pemkab Kediri menerapkan aturan membatasi minimarket modern demi melindungi kehidupan UMKM, di sisi lain pemkab Kediri juga harus punya indikator yang dikonsepkan dalam sebuah indeks, untuk mengukur mana UMKM yang tumbuh, mana yang stagnan dan mana yang menurun.

Sehingga, aturan membatasi pendirian minimarket di Kabupaten Kediri, benar-benar linier dengan tujuan pemberdayaan UMKM. Jadi, bukan untuk gagah-gagahan. Dan bukan untuk pencitraan.(kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news