Sabtu, 18 Sep 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

20 Tahun Otonomi Daerah, PAD Kediri Hanya Cukup Gaji Separo Pegawai

22 Agustus 2021, 17: 52: 37 WIB | editor : Adi Nugroho

Pasar ngronggo

MANGKRAK: Kios pasar grosir Ngronggo dibangun pada 2015 lalu untuk menaikkan pendapatan daerah. Pembangunan tidak dilanjutkan karena keberadaan kios di sana tak sesuai RTRW. (Sri Utami - radar kediri)

Share this          

Apa yang bisa dibiayai Pemkot Kediri jika tidak mendapat transfer dana dari pusat? Selama 20 tahun pemberlakuan otonomi daerah, seperti halnya mayoritas pemerintah daerah lainnya di Indonesia, kemandirian keuangan belum tercapai. Pendapatan asli daerah (PAD) hanya cukup untuk membayar gaji separo pegawai.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri dari APBD 2021 awal, pendapatan dipatok senilai Rp 1,23 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD hanya senilai Rp 272,35 miliar atau sekitar 12,15 persen. Selebihnya, pendapatan di Kota Kediri didominasi transfer dari pusat yang tahun ini mencapai Rp 925,014 miliar. Ada pula lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 28,22 miliar.

Di sisi lain, belanja tahun ini dipatok Rp 1,43 triliun atau ada pengeluaran Rp 202,91 miliar yang harus ditambal dari pembiayaan karena anggaran defisit. Selanjutnya, dari belanja triliunan rupiah tersebut, sebesar Rp 639,95 miliar atau 44,8 persennya digunakan untuk membayar gaji pegawai. Sisanya baru digunakan untuk belanja barang dan jasa, belanja hibah, bantuan sosial (bansos), belanja modal, dan belanja lainnya.

Baca juga: Lia Bagus, dari Karyawati Bank Banting Setir Jadi Pebisnis Fashion

PAD Kota Kediri

PAD Kota Kediri (Radar Kediri)

Bagaimana kondisi keuangan Pemkot Kediri jika tidak mendapat transfer dana dari pusat? Meski otonomi daerah (otoda) memberi keleluasaan untuk menggali potensi daerah dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan daerah, hasil yang didapat masih belum maksimal. PAD senilai Rp 272,35 miliar yang dipatok tahun ini hanya cukup untuk membayar gaji separo pegawai. 

Capaian PAD tiap tahun sebenarnya sudah ada kenaikan. Tetapi, jumlahnya tidak signifikan. Misalnya, pada 2019 lalu PAD di APBD awal dipatok Rp 224,56 miliar. Kemudian, tahun 2020 naik sedikit menjadi Rp 251, 28 miliar. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri Bagus Alit dikonfirmasi terkait perolehan PAD di Kota Kediri yang belum maksimal mengungkapkan, hal tersebut terkait dengan potensi. “Sumbangan terbesar PAD (Kota Kediri, Red) itu dari pajak,” ujar Bagus.

Pada praktiknya,  pemkot tidak bisa langsung menaikkan pajak daerah karena terkait dengan hajat masyarakat. Dalam kondisi pandemi Covid-19 sejak tahun lalu, capaian pajak diakuinya juga semakin seret.

Terutama untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, yang otomatis langsung menurun dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Demikian juga dengan retribusi parkir.

Meski demikian, dari target PAD Rp 272,346 miliar yang dipatok tahun ini, menurut Bagus sudah terealisasi Rp 134,18 miliar atau sekitar 49,27 persen. Porsi paling banyak berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditarget Rp 29,650 miliar dan baru terealisasi Rp 17,56 miliar.

Kemudian, pajak penerangan jalan umum (PPJU) yang ditarget 27,4 miliar dan terealisasi Rp 15,45 miliar. “Untuk PPJU ini yang paling besar dari Gudang Garam. Lainnya hanya kecil, tergantung pemakaian,” terangnya.

Pajak ketiga yang memberi sumbangan relatif signifikan adalah pajak bea pengganti hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dengan target Rp 22 miliar, hingga Juli lalu terealisasi Rp 15,17 miliar.

Kemudian, pajak restoran yang realisasinya paling minim. Dengan target Rp 22,050 miliar, hingga Juli lalu baru terealisasi Rp 12, 12 miliar. “Ini (pajak restoran yang paling terdampak, karena franchise itu penjualannya dibatasi,” urainya.

Apakah pemkot tidak bisa mengupayakan PAD dari sektor lain di luar pajak? Bagus kembali menyebut terkait potensi yang memang terbatas. Meski demikian, menurutnya keberadaan bandara akan membawa dampak yang positif ke Kota Kediri di bidang investasi dan pariwisata. “Dampaknya diharapkan PAD bisa naik,” tegasnya.

Untuk diketahui, selain pajak ada beberapa item PAD yang masih bisa dioptimalkan. Mulai retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hingga lain-lain PAD yang sah. Potensi-potensi yang nilainya belum optimal itu masih bisa dikerek untuk menyokong capaian PAD agar lebih tinggi lagi. (ut)

Lakukan Pengurangan Target di PAK

Capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang minim agaknya masih akan berkurang lagi. Dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini, pemkot akan mengurangi sejumlah target PAD. Terutama dari beberapa potensi yang menurun akibat pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah Bagus Alit mengungkapkan, rencana pengurangan target PAD sudah dibahas oleh tim anggaran pemkot. “Nilainya berapa masih belum tahu karena ini masih membahas KUPA (kebijakan umum perubahan anggaran, Red),” terangnya.

Meski belum bisa menyebut jumlah riil penurunan target PAD, pejabat PNS tertinggi di Kota Kediri ini memprediksi nilainya tidak terlalu besar. Yakni, hanya sekitar 10 persen. 

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Kediri Soedjoko Adi Purwanto mengatakan, legislatif bisa memahami kondisi keuangan Kota Kediri akibat pandemi Covid-19. “Tetapi, dalam setiap pembahasan bersama tim anggaran kami tetap meminta target PAD dinaikkan tiap tahun,” kata politisi dari PDI Perjuangan ini. 

Harapan penambahan PAD menurutnya muncul dari pembangunan bandara di Kediri. Apalagi, Kota Kediri juga akan dilewati tol. Menurut Djoko, sapaan akrabnya, Kota Kediri harus mendapat manfaat signifikan dari dua proyek nasional tersebut. 

Detailnya menurut Djoko masih akan dibahas di peraturan daerah (perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) nanti. “Capaian Kota Kediri dengan keberadaan bandara harus signifikan. Kota Kediri nanti jadi kota transit,” jelasnya. (ut)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news