Sabtu, 18 Sep 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

DPMPD Kediri: Dana Desa Bisa untuk Biaya Pemulasaraan Jenazah

27 Juli 2021, 18: 30: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

Jenazah covid

PROKES: Tim Satgas Covid-19 melakukan proses pemulasaran jenazah Covid-19 di Desa Pandansari, Purwoasri, kemarin (26/7). (Dewi Ayu Ningtyas - radar kediri)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri menegaskan bahwa dana desa (DD) khusus penanganan Covid-19 minimal 8 persen bisa digunakan untuk biaya pemulasaraan. Hanya saja, sampai saat ini, berdasarkan pemantauannya, hanya sedikit desa yang menganggarkan dana untuk pemulasaraan.

“Sesuai aturannya, untuk penanganan Covid-19 diambilkan dari dana desa (DD) minimal 8 persen,” ujar Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Kediri Heru Setiawan kepada Jawa Pos Radar Kediri kemarin (26/7). 

Untuk penggunaannya akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing desa. 

Baca juga: JNE Dorong UKM Kediri Bangkit di Era Pandemi

Memang tujuannya untuk membantu masyarakat desa menangani Covid-19. Anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat tersebut memang bebas digunakan oleh masing-masing desa sesuai aturan. “Sepanjang tidak melanggar, pemerintah desa boleh mengeluarkan anggaran penanganan Covid-19, termasuk masyarakat yang menjalani isoman maupun pemulasaraan jenazah,” imbuh pria yang akrab disapa Heru tersebut. 

Sejauh ini, untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri diberi bantuan berupa sembako oleh pemerintah desa. Kemudian, untuk mereka yang meninggal dunia saat menjalani isoman di rumah sakit sudah mendapatkan biaya dari pemerintah pusat.  

Sedangkan masyarakat yang meninggal dunia saat isoman di rumah, pembiayaan pemulasaran bisa dilakukan desa. “Desa boleh membiayai untuk proses pemulasaran jenazah,” terangnya.

Lalu bagaimana dengan desa yang belum mengalokasikan khusus pemulasaran jenazah? Heru mengatakan, untuk hal tersebut memang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing desa. “Namun, prinsipnya tetap sesuai rekomendasi camat,”terangnya. 

Secara umum, untuk penganggaran  penanganan Covid-19 minimal 8 persen sejauh ini diperuntukkan pembiayaan posko satgas desa. Anggaran tersebut akan digunakan mencukupi kebutuhan mulai dari transportasi, sembako, obat, dan APD. “Rata-rata sudah dianggarkan, kalau bansos juga sudah. Untuk pemulasaran jenazah yang masih sedikit,” terangnya. 

Dari kondisi tersebut, Heru mengungkapkan, tingginya lonjakan kasus Covid-19 yang merenggut nyawa warga saat isoman di rumah perlu penanganan satgas desa hingga pemulasaran. Dengan begitu, pihaknya pun telah menginformasikan masing-masing desa boleh menggunakan anggaran Covid-19 untuk biaya pemulasaraan. (wi/dea)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news