Sabtu, 18 Sep 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

KING Wajib Serap Tenaga Kerja Lokal untuk Kurangi Pengangguran

26 Juli 2021, 12: 58: 51 WIB | editor : Adi Nugroho

KING

Kawasan Industri Nganjuk (Ilustrasi : Afrizal Saiful Mahbub - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- 16 Kawasan Industri Nganjuk (KING) tidak akan berdiri bersamaan. Saat ini, Pemkab Nganjuk fokus mewujudkan empat KING yang sudah menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Nganjuk. Empat KING tersebut tidak semuanya berada di satu kecamatan. Namun, 2 KING ada di beberapa kecamatan. Contohnya, KING 1 meliputi Kecamatan Sukomoro, Rejoso, dan Nganjuk. Luas lahan yang disiapkan 660 hektare. Kemudian, KING 2 meliputi Kecamatan Lengkong dan sebagian Kecamatan Jatikalen. Luas lahannya 341,5 hektare.

Sedangkan, dua KING ada di dua kecamatan, yaitu KING 3 dengan luas 237 hektare ada di sebagian Kecamatan Jatikalen. Terakhir, KING 4 dengan luas 866,5 hektare ada di sebagian Kecamatan Gondang.

Empat KING di atas sudah dipaparkan ke pemerintah pusat. Kemudian, disetujui menjadi salah satu PSN.

Baca juga: Mengenal Jayastamba yang Menjadi Ikon Kabupaten Nganjuk (1-Bersambung)

"Empat KING yang sudah ada itu sangat mungkin berkembang menjadi 16 KING jika melihat Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah   (RTRW) 2021-2041," ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk Marianto kemarin.

Politisi dari PDI Perjuangan ini mengatakan, jika raperda RTRW 2021-2041 tidak ada perubahan maka 16 kecamatan yang masuk kawasan industri bisa menjadi KING. Otomatis, Nganjuk selama 20 tahun kedepan bisa memiliki 16 KING.

Marianto mengatakan, pembangunan KING harus dipertimbangkan dengan cermat. Jangan sampai Nganjuk hanya menjadi penonton dan korban dengan berdirinya ratusan pabrik. Karena pabrik tersebut pasti akan mengeluarkan limbah. Otomatis, pencemaran akan terjadi. "Pabrik yang akan berdiri harus benar-benar diawasi pengelolaan limbahnya agar tidak menimbulkan polusi yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Selain masalah polusi, Marianto juga meminta pemkab membuat aturan yang tegas tentang perekrutan tenaga kerja. Karena jika tenaga kerja yang dipekerjakan adalah warga luar Nganjuk maka keinginan mengurangi pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan tidak akan tercapai. "Aturan penyerapan tenaga kerja juga harus tegas," tandasnya.

Selain itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini meminta agar tidak semua lahan pertanian dihilangkan untuk industri. Karena mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Nganjuk adalah petani. Jika Raperda RTRW 2021-2041 nanti disahkan menjadi perda maka lahan pertanian akan rawan dibeli investor untuk didirikan pabrik. Padahal, banyak lahan pertanian yang sangat subur. "16 kecamatan yang masuk kawasan Industri itu nanti tidak boleh full untuk pabrik," ujarnya.

Marianto mengatakan, empat KING yang sudah menjadi salah satu PSN itu tidak semuanya lahannya merupakan aset pemkab. Sebagian besar adalah merupakan lahan pertanian. Karena berdasarkan raperda RTRW, pemkab hanya memiliki lahan seluas 1.928 hektare di 16 kecamatan. Padahal, empat KING di atas akan menempati lahan seluas 2.105 hektare. "Harusnya KING itu di lahan yang merupakan aset Pemkab Nganjuk saja agar tidak mengganggu pertanian," ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Marhaen Djumadi sepakat untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Nganjuk untuk bisa bekerja di pabrik-pabrik. "Tujuan KING itu untuk kesejahteraan masyarakat Nganjuk," tandasnya.

Marhaen mengatakan, jika ada investor yang mendirikan pabrik tetapi tidak untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Nganjuk maka pemkab tidak akan memberikan izin.

Terkait banyaknya KING yang hanya menyisakan empat kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Marhaen mengatakan, masalah itu akan dibahas dengan DPRD. "Kami akan membahas raperda RTRW 2021-2041 dengan DPRD. Nanti yang diputuskan adalah yang terbaik untuk masyarakat," pungkasnya.

(rk/tar/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news