Sabtu, 18 Sep 2021
radarkediri
Home > Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Untuk Pedagang! PD Pasar Joyoboyo Beri Deadline Sebulan

22 Juli 2021, 14: 42: 19 WIB | editor : Adi Nugroho

Pasar kediri

SEPI: Deretan kios di Pasar Pahing yang tutup selama PPKM. (Rekian - radar kediri)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri - Berbagai upaya dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Joyoboyo agar bisa merealisasikan target pendapatan. Salah satunya menertibkan hak guna pakai kios di Pasar Pahing. Para pedagang yang tidak segera melakukan pembaharuan hak guna pakai itu, kiosnya akan ditarik kembali.

Saat ini, pihak PD Pasar sudah melayangkan surat peringatan (SP) I. Jumlah yang mendapatkan sangat banyak. Mencapai 500 lebih pedagang. Padahal jumlah keseluruhan pedagang di Pasar Pahing hanya 539.  

“Hanya beberapa orang saja yang sudah memperpanjang hak pakai,” terang Direktur Utama PD Pasar Joyoboyo Ihwan Yusuf. 

Baca juga: Mantan Kabid PIP Diskominfo Kabupaten Kediri Jadi Tersangka

Sedikitnya pedagang yang sudah melakukan pembaharuan hak guna pakai itu menjadi salah satu sebab menurunnya pemasukan PD Pasar. Padahal, di sisi lain, kondisi ekonomi tengah lesu. Banyak kios pedagang yang tutup karena PPKM darurat yang kini diperpanjang hingga 25 Juli itu. 

Hal itu yang membuat PD Pasar berusaha menertibkan pedagang yang belum memperpanjang hak pakainya. Bila tidak diperpanjang maka PD Pasar Joyoboyo akan melakukan pencabutan hak. Peringatan pertama itu sebagai warning yang diberikan PD Pasar untuk pedagang. Agar mereka segera memperpanjang hak pakainya. 

Pihak PD Pasar juga tak ingin pedagang mengabaikan surat peringatan itu. Mereka memberi batas waktu alias deadline. “SP kesatu yang kami kirim hampir ke semua pedagang itu berlaku hingga satu bulan,” tegasnya. Dia mengingatkan pedagang Pasar Pahing agar segera menyelesaikan kewajibannya itu. 

Sayangnya, Ihwan tidak menyebut berapa jumlah uang yang ngendon karena masalah perpanjangan hak pakai ini. Dia berdalih, data untuk perpanjangan hak pakai tersebut kini dibawa oleh kepala bagian pengembangan yang kini masih sakit. 

“Kalau masalah angka dan jumlah saya tidak bisa kira-kira, nanti kalau keliru bisa jadi masalah baru,” kilahnya. 

Meski begitu, Ihwan tidak membantah biaya yang harus dikeluarkan pedagang tidak sampai Rp 1 juta dalam setahun. Namun, karena lama ngendon membuat angkanya semakin membengkak. Sebab, tunggakan uang sewa itu terhitung sejak 2019 lalu. 

Informasi yang dihimpun koran ini, pedagang yang mendapatkan surat peringatan (SP) 1 itu meminta PD Pasar untuk menunda melakukan penertiban hak pakai. Alasannya, pedagang pasar saat ini terdampak kebijakan PPKM. Mereka semua tutup sehingga penghasilan menurun drastis. 

“Kalau diminta untuk membayar, semua akan keberatan. Kami minta diundur saja. Apalagi sekarang sepi, setelah itu ada PPKM,” ujar salah seorang pedagang yang namanya enggan dikorankan. 

Pedagang ini membenarkan, biaya untuk perpanjangan hak pakai itu dibedakan tiap-tiap pedagang. Nilainya menyesuaikan tempat kios berada. 

Sebelum dikelola PD Pasar, pedagang biasanya membayar per tiga tahun untuk hak pakai tersebut. Jumlahnya beragam. Kios yang ada di bagian dalam harganya mulai Rp 75 ribu sampai Rp 300 ribu. 

Masih menurut pedagang itu, sekarang biayanya melonjak. Untuk yang punya lapak saja bisa dikenakan Rp 600 ribu. Sedangkan kios sampai Rp 3 juta. Sumber koran ini mengaku belum mendapat sosialisasi tentang kenaikan tersebut. 

Terkait munculnya SP 1 itu dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Karena tanpa didahului pembicaraan dengan pedagang pasar. (rq/fud) 

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news