Rabu, 28 Jul 2021
radarkediri
Home > Show Case
icon featured
Show Case

Pengisian Perangkat Desa Harus Pakai Perda Desa

12 Juni 2021, 12: 15: 57 WIB | editor : Adi Nugroho

Dewan

SERIUS: Ketua Pansus Raperda Desa Marianto memimpin rapat dengan kepala satker. (Dokumen DPRD Nganjuk for radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- DPRD Kabupaten Nganjuk meminta Pemkab Nganjuk untuk tidak menggelar tes pengisian perangkat desa lagi. Karena Raperda tentang Desa belum selesai dibahas. Saat rapat kerja pada Rabu (9/6), Pansus Raperda Desa masih membahas intensif Raperda Desa dengan kepala satker dan bagian hukum. “Kamis (17/6) kami akan membahas terakhir Raperda Desa,” ujar Marianto, ketua Pansus Raperda Desa, kemarin.

Setelah pembahasan tersebut, Raperda Desa akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan. Jika sudah disetujui, selanjutnya akan ada perbup yang mengatur pengisian perangkat desa sesuai Perda Desa yang baru tersebut. “Paling Lambat September Perda Desa sudah bisa digunakan,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk ini.  

Selama Perda Desa belum ada, pengisian perangkat desa tidak boleh dilaksanakan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab, pengisian perangkat desa sebelumnya, sempat menjadi persoalan hukum. Akibat dugaan jual beli jabatan, Bupati Novi Rahman Hidhayat dan enam tersangka lainnya harus berurusan dengan Bareskrim Polri dan KPK. “Perda Desa ini sudah hampir selesai. Sabar dulu,” ujar Marianto.

Baca juga: PKL Bantaran Sungai Brantas Nekat Lepas Segel Satpol PP Kediri

(rk/tar/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news