Kamis, 24 Jun 2021
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya: Saksi Sebut Ada Aliran Uang ke Dewan

11 Juni 2021, 15: 24: 43 WIB | editor : Adi Nugroho

korupsi jembatan brawijaya

DALAMI KASUS: Suasana sidang di PN Tipikor kemarin (10/6). (Rekian - radar kediri)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri - Sidang kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya makin menunjukkan adanya aliran dana ke beberapa pihak. Aliran dana itu dikeluarkan oleh pelaksana proyek,  PT Surya Graha Semesta (SGS) dengan kode-kode tertentu. Kode tersebut mengarah ke siapa uang tersebut diberikan.

Ada beberapa kode yang muncul dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya kemarin (10/6). Kode itu adalah WL, besi beton, dan DW. Kode WL dan besi beton untuk menyamarkan pemberian kepada wali kota saat itu, Samsul Ashar. Sedangkan DW adalah kode untuk anggota dewan.

Kesaksian tentang kode-kode itu keluar Evi Lisayani, akuntan PT SGS. Saat dihadirkan sebagai saksi kemarin menyebut bahwa ada aliran uang Rp 3,4 miliar kepada Samsul Ashar.

Baca juga: Cari Rumput di Banyakan, Petani Temukan Bom Mortir Zaman Belanda

“Uang keluar pasti ada catatannya,” jawab perempuan berambut panjang ini saat ditanya majelis hakim yang berisi Dede Suryawan, Kusdarwanto, dan Emma Ellyani itu.

Pemberian uang kepada Samsul itu berkode WL. Berlangsung beberapa kali dengan nilai Rp 50 juta hingga Rp 250 juta. Total, pemberian dari PT SGS ke Samsul itu mencapai Rp 3,4 miliar.

Evi mengatakan, semua pengeluaran uang itu atas perintah Tjahjo Widjojo, alias Ayong, dan Komisaris PT SGS Punggowo. Selain itu, uang tak diberikan langsung ke Samsul. Melainkan melalui Widianto dan Erwanto.

Ada keterangan menarik dari Evi terkait kode pemberian. Dana untuk Samsul itu awalnya berkode WL. Namun, kode itu berganti menjadi besi beton. “Pergantian kode ini permintaan Pak Tjahjo,” akunya. Alasan perubahan itu agar tidak terlalu vulgar.

Selain dua kode itu, saksi Evi juga menyebut satu kode lagi, yaitu DW. Kode itu diperuntukkan pengeluaran uang bagi anggota DPRD Kota Kediri saat itu. Jumlahnya mencapai Rp 600 juta.

Penjelasan tentang kode DW itu muncul setelah penasihat hukum (PH) Samsul Ashar, Eko Budiono, bertanya langsung ke Dewi. “Apa maksud kode DW?” tanya Eko yang langsung dijawab Evi bahwa kode tersebut diperuntukkan untuk dewan.

Sayang, tidak disebutkan siapa anggota dewan yang mendapat aliran dana itu. Yang pasti, pemberian juga berlangsung beberapa kali. Jumlahnya berbeda-beda setiap kali pemberian. Mulai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.

Dalam sidang kemarin, ada empat saksi yang dihadirkan. Selain Evi, majelis hakim juga mendatangkan Sekda Bagus Alit. Saat kejadian, Bagus Alit merupakan kepala bagian keuangan.

Saksi lainnya adalah Puguh Santoso, yang menjadi konsultan pengawas, serta Widianto, dari PT SGS. Widianto dihadirkan kembali karena dikonfrontasikan keterangannya dengan Evi sebagai akuntan.

Dalam kesaksiannya, Bagus Alit tak bisa memberikan keterangan detail terkait arus keuangan proyek saat itu. Namun Bagus menyebut pencairan anggaran untuk proyek Jembatan Brawijaya ini mandek setelah yang ke-13. Total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 47,2 miliar.

“Kalau dipotong pajak menjadi Rp 41,6 miliar,” terang Bagus.

Penghentian proyek multiyears senilai Rp 66 miliar itu karena pengerjaan sudah melewati batas waktu kontrak. Hal tersebut dibenarkan oleh Puguh yang saat itu menjadi pengawas konsultan. Dia mengklaim, penyebab molornya waktu pengerjaan itu karena ketersediaan material yang selalu datang terlambat.

“Laporan kami berikan setiap minggu ke PPKom (pejabat pembuat komitmen, Red),” ucapnya.

Puguh menerangkan, saat itu pengerjaannya selesai lebih dari 65 persen. Sayang, akibat tidak sesuai waktu, pengerjaan dihentikan. Namun, Ayong membantah bila pengerjaan proyek tersebut melebihi waktu pengerjaan. Sebab setelah dilakukan gugatan, Ayong menang kemudian bisa melanjutkan pengerjaan kembali. (rq/fud)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news