Kamis, 24 Jun 2021
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus TPPU, Mantan Bupati Nganjuk Divonis 4,5 Tahun Penjara

Harus Bayar Uang Pengganti Rp 24,6 Miliar

10 Juni 2021, 12: 34: 56 WIB | editor : Adi Nugroho

Sidang

KETUK PALU: Hakim Ketua Gede Cokorda Gede Arthana membacakan vonis 4,5 tahun penjara pada mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya kemarin. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Share this          

SURABAYA, JP Radar Nganjuk- Mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman divonis 4,5 tahun penjara kemarin. Selain hukuman penjara selama 4,5 tahun, Taufiq juga wajib membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 24,6 miliar. Jika Taufiq tidak membayar uang pengganti maka dia harus mendapat tambahan hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan penjara.  “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” tandas hakim ketua Gede Cokorda Gede Arthana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Menurut Gede, perbuatan Taufiq melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20/2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP terkait Penerimaan Hadiah Berupa Uang. Karena itu,  barang bukti berupa aset tanah seluas 191.872 meter persegi di Kecamatan Ngetos dan Sukomoro disita oleh negara. Sedangkan,  mobil mewah Jeep Wrangler dan Mercedes Smart Fortwo dikembalkan ke Taufiq. “Mobil itu tidak terbukti hasil dari TPPU,” ujar Gede yang didampingi hakim anggota Hisbullah Idris dan Mochamad Mahin, perbuatan Taufiq.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI Arif Suhermanto. Sebelumnya jaksa menuntut Taufiq dengan 6 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp 25,657 miliar. Jika tidak bisa membayar dikenakan hukuman 4 tahun penjara.

Baca juga: Kabid KB Disidik Polisi, Inspektorat Kota Kediri Berlakukan Sanksi

Sidang

VIRTUAL: Taufiq yang mengikuti persidangan secara virtual di Lapas Sidoarjo memilih pikir-pikir atas putusan majelis hakim. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Menurut Gede, majelis hakim juga memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan vonis ke Taufiq. Untuk hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Taufiq tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan korupsi. “Terdakwa juga tidak memberi contoh yang baik sebagai pemimpin,” tandasnya.

Sedangkan, hal-hal yang meringankan, Gede mengatakan, Taufiq selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif.  Setelah pembacaan putusan selama 2,5 jam sejak pukul 15.00 WIB, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa Taufiq yang mengikuti persidangan secara virtual di Lapas Sidoarjo untuk memberi tanggapan. Meski lebih ringan dari tuntutan JPU tetapi Taufiq tidak langsung menerima putusan tersebut. Dia justru memilih opsi pikir-pikir. “Saya pikir-pikir dulu Yang Mulia,” ujar Taufiq.

Hal senada diutarakan JPU KPK RI Arif Suhermanto. Arif memilih akan mempelajari putusan majelis hakim dan berdiskusi sebelum memutuskan menerima atau banding. “Kami pelajari dulu dengan seksama putusan ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, persidangan kasus Taufiq ini telah dimulai sejak akhir tahun 2020. Total ada 54 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini. Mulai dari rekanan hingga aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Nganjuk. 

Putusan untuk Mantan Bupati Taufiqurrahman 

Penjara 4,5 Tahun

Denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara

Bayar Uang Pengganti Rp 24,6 miliar

Tanah Seluas 191.872 meter persegi di Ngetos dan Sukomoro Disita

(rk/tar/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news