Kamis, 24 Jun 2021
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Sidang Kasus Korupsi BPR Kota Kediri: Harga 1 Ru Rp 40 Juta

08 Juni 2021, 12: 25: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

sidang bpr kota kediri

VIRTUAL: Ida dan Indra saat menjalani persidangan. (Rekian - radar kediri)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri - Sidang kasus korupsi Perusahaan Daerah  Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri kembali digelar secara virtual kemarin. Indra Harianto dan Ida Riyani, dua terdakwa dalam kasus tersebut dihadirkan di ruang khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu terungkap harga tanah yang dianggap tidak wajar.

          Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri Nur Ngali mengungkapkan, ada delapan saksi dihadirkan dalam sidang kemarin. Mereka adalah karyawan BPR Kota Kediri. Mulai Sugianto, Erni Herwati Siska Devi, Yuda Pandarwidi, Andri Yanto, dan Suhandion Andri Yanto.

Tiga saksi lainnya adalah Sekti Pratiwi dari BPR Hamindo Natamakmur dan Matnurkasan, kepala Desa Tulungrejo. Serta, Sukmanto, ketua RT.   “Untuk saksi dan JPU tetap menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya,” ujar Nur Ngali sembari menyebut para saksi dicecar pertanyaan terkait proses kredit yang telah merugikan negara tersebut.

Baca juga: Menko Airlangga Optimis Ekonomi Tumbuh 7-8 Persen pada Kuartal II

          Pantauan wartawan koran ini, sidang pemeriksaan saksi dilangsungkan lebih awal. Sidang sempat diskors pukul 12.00, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepala desa dan Ketua RT di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare.

          Salah satu pertanyaan yang menyita perhatian adalah terkait harga tanah yang terlalu tinggi. Pada 2016 lalu, harga tanah Ida senilai Rp 40 juta untuk satu ru. Saksi yang dikonfrontasi dengan fakta tersebut menyatakan jika harga itu terlalu mahal. “Sekarang saja harga satu ru senilai Rp 20 juta,” tutur Sukmato.

          Selain harga tanah yang tinggi, fakta lain yang muncul adalah jumlah kamar yang disediakan oleh Ida. Saat pengajuan, jumlah yang diajukan sebanyak 30 kamar sedangkan faktar yang ditemukan hanya 16 kamar kos. Selama proses pengajuan kredit juga tidak ada pengembangan usaha kos lainnya.

          Baik Ida maupun Indra sama sekali tidak keberatan atas keterangan dari pihak desa. Mereka bedua hanya mengangguk dan membenarkan keterangan saksi. “Benar Yang Mulia,” kata Indra dan Ida kompak.

          Sementara itu, kedua terdakwa yang ditemui wartawan koran ini usai persidangan  tidak bersedia memberikan keterangan. Indra dan Ida mengaku baru akan memberikan keterangan saat menyampaikan pembelaan.

          Untuk diketahui, kasus berawal dari kredit macet mulai 2016-2019 lalu. Kejaksaan baru menyidik kasus ini pada akhir tahun 2020 lalu. Awal Januari 2021 lalu, Korps Adyaksa menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan kerugian negara  mencapai Rp 600 juta. JPU baru melimpahkan berkas ke PN Tipikor Surabaya Rabu pada akhir Mei lalu.

Keduanya didakwa dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atau, pasal 3 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rq/ut)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news