Kamis, 24 Jun 2021
radarkediri
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Kapitalisme?

05 Juni 2021, 13: 08: 57 WIB | editor : Adi Nugroho

Suko Susilo

Oleh : Suko Susilo (Radar Kediri)

Share this          

Ada kecenderungan isme yang satu ini sedang mencapai kesempurnaan wujudnya di negeri kita. Tetapi tak banyak orang sadar dan membicarakan terkait dengannya. Semua diam. Sejumlah tokoh berkoar mengedarkan kerisauan, tapi gaungnya tak kencang. Hanya sayup-sayup dan itupun hanya beredar di kalangan tertentu. Tak mampu menggetarkan gendang telinga penguasa.

Mudahnya, inti kapitalisme itu adalah paham yang meyakini bahwa sarana utama dalam mencapai kebahagiaan hidup adalah kapital atau modal. Keyakinan ini terlahir sebagai turunan dari liberalism. Yakni paham yang meyakini bahwa hanya kebebasanlah yang akan menjadi jalan pintas menuju kemakmuran yang diliputi kebahagiaan. 

Manusia adalah hakim terbaik bagi dirinya sendiri. Artinya, hanya individu manusia itu sendirilah yang tahu tentang ukuran kebahagiaannya. Bukan orang lain, apalagi pemerintah. Karenanya, bebaskanlah rakyat untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak banyak memerintah.

Baca juga: Menko Airlangga: Kartu Prakerja Berperan Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Kontras kapitalisme seringkali orang menyebutnya sebagai sosialisme. Isme ini meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini diciptakan untuk dinikmati bersama. Semua memiliki fungsi sosial. Sangat diingkari hak milik pribadi. Bahkan sosialisme ortodoks secara ekstrem menganggap bahwa adalah suatu kejahatan jika seseorang memiliki hak pribadi yang tak bisa diganggu oleh orang lain. 

Itulah penyebab utama mengapa perjuangan mencapai cita-cita sosialisme cenderung lebih subur tumbuh dikelompok masyarakat miskin. Mereka terprovokasi oleh keyakinan bahwa semua memiliki hak untuk hidup makmur. Tidak ada yang kaya begitu juga tidak ada yang sebaliknya. Jargon lama, dikenal sebagai ‘sama rata sama rasa’ untuk menuju kejayaan komunal yang penuh rahmat.

Saat ini kedua kutub ideologi tersebut sudah semakin meleleh cair dan penuh pelintasan batas. Namun demikian spirit masing-masing kutub itu masih bisa dirasakan. Bahkan, bekerjanya spirit kapitalisme  tidak saja di wilayah ekonomi tetapi juga menyebar menembus wilayah agama, birokrasi, dan terlebih-lebih politik.  

Sejumlah oknum ulama yang mestinya menolak ‘dunia’ demi kenikmatan akhirat ternyata menerima bahkan mencari ‘dunia’ demi hidup nikmat sepanjang hayat. Memang bisa diterima, argumen yang sering beredar untuk kepemilikan rumah bagus adalah semata-mata demi memuliakan tamu. Kendaraan mewah untuk memudahkan mobilitas dakwah.

Di area birokrasi spirit kapitalisme muncul dalam istilah yang di Nganjuk pada beberapa hari ini sangat populer, yakni ‘jual beli jabatan’. Berlakulah mekanisme bisnis. Ada penawaran dan permintaan. Untuk mencapai jabatan yang diinginkan seseorang ASN harus ‘membeli’ dari yang menawarkan. Akhirnya, jabatan hanya merupakan cita-cita tak terjangkau bagi ASN melarat. 

Semakin nyata kekuatan kapital menjadi sarana utama pencapaian cita-cita. Birokrasi ideal yang mensyaratkan impersonal, efisien, dan akuntabel berdasarkan prinsip manajerial yang rasional ternyata terkotori oleh kehendak jahat demi keuntungan pribadi para elitenya. 

Semua dapat dicapai berkat modal uang. Begitu juga untuk tampil di panggung politik. Menjadi pejabat politik butuh uang untuk berbagai kebutuhan. Dari entertainment cost, pasang spanduk, bilboard, media sosial, pasang iklan media cetak dan elektronik untuk memasarkan wajahnya yang telah diedit ‘lebih indah dari warna aslinya’, semua butuh duit. Belum lagi jika mencalonkan dalam hajatan pilkada, tentu butuh kapital lebih besar lagi. 

Untuk ‘membeli’ partai pengusung tentu butuh duit banyak yang katanya untuk biaya menggerakkan roda partai dan kampanye. Mungkin ini berlaku juga bagi partai yang gembar-gembor ‘daftar tanpa mahar’.  

Belum lagi jika melihat realitas calon pemilih yang kini telah akrab dengan tawaran ‘wani pira’ untuk setiap suaranya. Akhirnya, menjadi wajar jika kemudian setiap manusia Indonesia yang berhasrat ‘mengabdi pada nusa bangsa’ melalui jalur politik sejak dini harus berspirit kapitalisme agar punya duit banyak. 

Beruntung jika seseorang sejak lama hidup di keluarga kaya raya. Dengan banyak uang mungkin keluarga itu bisa menjadikan anggotanya sebagai pejabat politik semisal bupati, wali kota, atau bahkan gubernur. Dari pada susah-susah berjuang di pasar kerja yang kian ketat persaingannya serta belum tentu menang maka terpikir lebih baik anaknya dibiayai saja untuk menjadi pejabat politik. 

Bagi generasi milenial, berbahagialah yang punya orang tua kaya raya. Jika punya orang tua kaya raya segeralah merengek minta dibelikan kendaraan politik agar bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan menteri atau presiden. Kalau perlu, untuk menjamin kemenangan, borong saja semua partai untuk mengusungnya agar tak terbuka kemungkinan munculnya saingan. Tak mengapa, toh di jalan demokrasi tak ada prosedur yang dilanggar. Bekerjanya politik yang kapitalistik pun tetap masih berwajah demokrasi.

Tak perlu juga susah-susah berpikir etika dan moralitas politik. Bukankah salah satu moyang intelektual ilmu politik yang bernama Niccolo Machiavelli (1469-1527) menganjurkan untuk membuang pertimbangan segala kemuliaan hati saat berburu atau mempertahankan kekuasaan? Bahkan ia menganjurkan untuk menghalalkan kekerasan dan kelicikan. Halal untuk suatu saat menjadi singa yang siap menerkam, dan di saat lain menjadi kancil yang suka menipu.

Tapi analisis Karl Marx (1818-1883) menyatakan bahwa kapitalisme itu sebenarnya mengandung benih kehancurannya sendiri. Karena kemakmuran dan berbagai kemudahan yang hanya berada di tangan kaum kapitalis akan menyadarkan si miskin bahwa ada ketidakadilan. Kaum miskin yang hidupnya penuh penderitaan akan sangat muak menyaksikan yang kaya hidup bergelimang harta menguasai negara seenaknya. 

Mungkin tanpa diundang, revolusi sosial akan datang. Menyerang dan merebut sesuatu yang dirasakan sebagai buah ketidakadilan dan membuat hidup rakyat miskin makin sengsara. Semoga revolusi mengerikan itu berhenti di tahun 1917 saja, saat terjadi Revolusi Bolshevik yang menggulingkan pemerintahan Tsar di Rusia. (Penulis adalah dosen Universitas Brawijaya Kediri) 

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news