Minggu, 13 Jun 2021
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Taufiq Dituntut Enam Tahun

Total TPPU Diklaim Capai Rp 25,6 Miliar

18 Mei 2021, 12: 14: 07 WIB | editor : Adi Nugroho

Sidang

TPPU Taufiqurrahman (Ilustrasi : Afrizal Saiful Mahbub - radarkediri.id)

Share this          

SURABAYA, JP Radar Nganjuk- Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Taufiqurrahman memasuki agenda tuntutan kemarin. Mantan Bupati Nganjuk tersebut dituntut hukuman penjara selama 6 tahun oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang di PN Tipikor Surabaya, jaksa tidak hanya menuntut Taufiq dengan hukuman penjara saja. Jaksa dari komisi antirasuah itu juga membebankan denda berupa uang kepada terdakwa. Yakni sebesar Rp 1 miliar.

“Kalau tidak bisa membayar dendanya diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan,” ujar Jaksa KPK Arif Suhermanto saat dikonfirmasi ulang oleh Jawa Pos Radar Nganjuk seusai persidangan kemarin.

Baca juga: Periksa Ratusan Orang, Tidak Ada yang Reaktif

Pihaknya menegaskan, Taufiq terbukti secara sah dan meyakinkan menerima setoran dari sejumlah pihak selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk. Baik upeti dari aparatur sipil negara (ASN) maupun dari beberapa kontraktor pemenang lelang proyek pemkab.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Arif, total setoran yang masuk ke kantong Taufiq mencapai jumlah yang fantastis. Yakni mencapai sekitar Rp 25,6 miliar. Semua itu didapat dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti halnya PUPR, BKD, Dinkes, RSUD, dinas pendidikan, dan beberapa OPD lainnya.“Terdakwa telah menerima gratifikasi dengan bentuk uang,” imbuh pria ramah tersebut.

Arif juga menegaskan gelontoran uang tersebut diyakini digunakan Taufiq untuk membeli sejumlah aset dan barang mewah. Mulai tanah, rumah, dan mobil. Seluruh aset yang telah teridentifikasi itu akan dirampas oleh KPK.

Meski demikian, menurut Arif tidak semua barang bukti yang dikumpulkan pihaknya akan disita. Ada pula beberapa barang bukti yang dikembalikan. Seperti berkas dan dokumen milik beberapa OPD dan perseorangan lainnya.

Arif menyebut, Taufiq juga wajib membayar uang pengganti senilai kerugian negara akibat ulahnya tersebut. “Untuk itu, aset yang dimiliki terdakwa yang berkaitan dengan kasus ini bisa kami sita dan lelang,” tandasnya.

Pihaknya menambahkan, perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Terlebih dengan posisinya sebagai kepala daerah, Taufiq seharusnya menjadi suri tauladan bagi jajarannya. “Apa yang dilakukan terdakwa ini justru tidak memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya,” ucap Arif.

Sementara itu, Penasihat Hukum (PH) Taufiq mengatakan pihaknya akan mengajukan pembelaan. Untuk itu, tim pengacara terdakwa meminta majelis hakim memberikan waktu tak kurang dari 2 minggu untuk menyusun berkas pleidoi tersebut. “Akan kami rundingkan terlebih dahulu dengan tim dan senior kami,” tutur Mansur Munir, PH Taufiq.

Terlepas dari rencana pleidoi, Mansur menilai bahwa tuntutan yang diberikan jaksa setebal ratusan lembar tersebut dipaksakan sesuai dengan dakwaan. Menurutnya, tidak semua fakta persidangan menunjukkan dakwaan yang diajukan jaksa tersebut sesuai.

“Jaksa terkesan hanya mempertahankan dakwaannya tanpa melihat fakta persidangan yang ada,” kelit pria berkacamata tersebut.

Dalam persidangan, jelas Mansur, terdakwa dinilai tidak sepenuhnya tahu-menahu terkait setoran tersebut. Mansur menambahkan, di persidangan juga muncul fakta jika bawahannya ada yang berinisiatif sendiri mengumpulkan uang “panas” tersebut.

TPPU Taufiqurrahman:

-JPU menuntut hukuman enam tahun penjara

-Meyakini Taufiqurrahman secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TPPU

-Membebani membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara

-Membebani Taufiq membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 25,6 miliar

(rk/tar/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news