Minggu, 13 Jun 2021
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Tiga Bupati Tersangkut Kasus Korupsi

11 Mei 2021, 12: 05: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

Korupsi

Tiga Bupati Terjerat Korusi (Grafis: Dedi Nurhamsyah - radarkediri.id)

Share this          

Penangkapan Bupati Novi Rahman Hidhayat dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan pada Minggu (9/5) malam lalu menambah panjang daftar Bupati Nganjuk yang pernah tersangkut rasuah. Sebelumnya, ada dua bupati yang harus mendekam di penjara karena kasus serupa. Yakni, mantan Bupati Taufiqurrahman dan almarhum Bupati Soetrisno Rahmadi.

Seperti halnya Novi yang tersangkut kasus jual beli jabatan, Taufiqurrahman menjadi terpidana kasus serupa. Bahkan, kini dia masih harus menjadi terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidangnya masih terus digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Surabaya.

Rupanya, belum sampai putus perkara pria asal Jombang itu, Bupati Novi yang dilantik pada September 2018 silam itu menjadi pemimpin yang ikut terjaring KPK dan Bareskrim Mabes Polri.  Adapun almarhum Bupati Soetrisno Rahmadi dijebloskan ke penjara pada Oktober 2014 silam. Ini setelah bupati Nganjuk periode 1998-2003 itu terjerat kasus korupsi tali asih anggota DPRD dan beberapa kasus lain senilai Rp 1,03 miliar.

Baca juga: Pastikan Kinerja Birokrasi Lancar

Terkait keterlibatan tiga bupati di Kota Angin dalam kasus dugaan korupsi, Pengamat Politik dan Pemerintahan Djoko Siswanto Muhartono menilai ada dua hal yang perlu dicermati. Yakni, praktik korupsi yang sudah melembaga dan cara pemilihan kepala daerah yang salah.

Pria yang juga ahli kebijakan dan ahli governance di Universitas Pawiyatan Daha Kediri ini mengatakan, praktik korupsi tidak kelihatan. Tetapi, dampaknya bisa dirasakan. “Siapapun yang jadi bupati Nganjuk bisa masuk lubang singa,” tuturnya mengibaratkan.

Dengan adanya tiga bupati yang tersangkut kasus korupsi, menurut Djoko masalah ini perlu mendapat penanganan serius. Seperti halnya virus korona, pria berkacamata itu menyebut kasus ini harus dilakukan tracing atau diusut tuntas. Sebab, menurutnya korupsi sudah mengakar sejak lama.

Lebih jauh Djoko menjelaskan, praktik korupsi yang juga banyak menjerat kepala daerah lainnya, tidak lepas dari pola pemilihan kepala daerah yang salah. Praktik politik praktis menurutnya akan menimbulkan spiral korupsi. “Sistem pemilu sekarang ini koruptif. Rekomendasi parpol apa gratis,” urainya dengan nada tanya.

Untuk memutusnya, menurut Djoko diperlukan perubahan sistem. Jika sekarang pemilihan kepala darah lewat jalur politik atau jalur parpol, ke depan bisa diubah dengan lewat tes khusus. Materi tes menurut Djoko adalah terkait birokrasi dan politik.

Meski demikian, yang menggelar tes adalah murni KPU. Setelah kandidat lolos dalam tes tersebut, barulah mereka ditawarkan kepada masyarakat untuk dipilih. Dengan begitu, kandidat yang berlaga di pilkada dipastikan memiliki kemampuan birokrasi dan politik yang mumpuni. “Dan kandidat tidak perlu mencari rekomendasi partai,” imbuhnya.

(rk/syi/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news