Rabu, 16 Jun 2021
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Bareskrim Usut Aliran Suap Mutasi Pejabat

11 Mei 2021, 12: 05: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

OTT

Operasi Tangkap Tangan Jilid II (Ilustrasi : Afrizal Saiful Mahbub - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Penetapan tujuh tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk tak membuat penyidik berhenti menelisik. Setelah melakukan penggeledahan dan penyegelan kantor BKD Nganjuk pada Minggu (9/5) malam, kemarin korps baju cokelat itu kembali melakukan penggeledahan di sana. Mereka menyita sejumlah berkas dan dokumen penting terkait mutasi.

Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 09.30 kemarin. Pantauan Jawa Pos Radar Nganjuk, delapan penyidik mendatangi BKD dengan mengendarai dua unit mobil. Penggeledahan dan pemeriksaan dilakukan sekitar satu jam.

Berkas yang dibutuhkan tim penyidik dibawa turun sendiri dari lantai dua oleh staf BKD. Mereka menyita berkas promosi dan pelantikan pejabat Pemkab Nganjuk. “Tadi (kemarin, Red) juga dilakukan pemeriksaan beberapa pejabat,” ujar sumber koran ini.

Baca juga: Pelayanan di Kecamatan Pace setelah Camat Ditangkap Bareskrim

Mutasi

Mutasi Tahun 2021 (Grafis: Dedi Nurhamsyah - radarkediri.id)

Mereka yang dimintai keterangan adalah Kepala BKD Adam Muharto, dan mantan Kepala BKD Sopingi. Ada pula Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Agus Heri Widodo.

Adam yang juga turun dari lantai dua bersama dengan beberapa stafnya itu langsung menuju mobil dinas di depan ruangannya. Saat ditanya sejumlah wartawan, ia tak banyak memberi pernyataan.

Hanya saja, Adam mengaku bahwa dirinya ditanya mengenai surat keputusan (SK) pelantikan. Sayangnya, ia enggan memberikan pernyataan secara gamblang terkait hal itu. “Ditanya beberapa berkas. SK pelantikan saja. Tahun kemarin. Cuma itu saja,” ucapnya irit.

Adam beserta kedua anak buahnya langsung memasukkan berkas tersebut ke mobil dinas. Mereka pun bergegas meninggalkan area pendapa. Diduga, kendaraan tersebut langsung menuju ke Polres Nganjuk.

Terpisah, Sopingi yang dikonfirmasi justru mengelak dan mengaku tidak tahu-menahu terkait pemeriksaan kemarin. Dia juga membantah disangkut-pautkan dengan kasus dugaan rasuah tersebut. Bahkan ia tidak merasa dimintai keterangan oleh penyidik tersebut.

“Nggak ngerti saya. BKD yang baru saja. Saya tidak tahu sama sekali,” aku Sopingi sembari berjalan meninggalkan gedung BKD menuju pendapa.

Untuk diketahui, pergantian antara Sopingi dengan Adam terjadi pada 1 April 2020. Sopingi yang meninggalkan BKD dan dipercaya menjadi kepala Dinas Pendidikan Nganjuk. Sedangkan Adam sebelumnya merupakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nganjuk.

Sementara itu, sejumlah penyidik yang ditemui koran ini menolak memberikan keterangan terkait pengembangan kasus jual-beli jabatan di mutasi. Meski demikian, Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar. Menurutnya, selain kasus jual beli jabatan perangkat, penyidik KPK dan Bareskrim Polri juga mengusut aliran uang dari setiap mutasi yang digelar di Nganjuk. “Nilai uangnya bervariasi,” ujar Lili dalam rilis di Jakarta kemarin.

Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, selama tahun 2021 sedikitnya ada tiga kali mutasi. Ratusan pejabat eselon II, III, dan IV dirotasi dalam kesempatan tersebut. Setoran uang dalam setiap mutasi itulah yang saat ini didalami penyidik.

Untuk bisa mengungkap kasus tersebut, Bareskrim Mabes Polri dan KPK sudah menetapkan tujuh tersangka. Mereka adalah Bupati Novi Rahman Hidhayat, dan empat camat. Mulai Camat Pace Dupriono, Camat Berbek Hariyanto, Camat Tanjunganom Edie Srijanto. Ada pula Camat Loceret Bambang Subagio, ajudan M. Izza Muhtadim, dan mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo.

(rk/tar/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news