Jumat, 25 Jun 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Perusahaan Sehat Harus Bayar THR

Disnakerkop UM Akan Cek Laporan Keuangannya

26 April 2021, 12: 24: 22 WIB | editor : Adi Nugroho

THR

THR (Ilustrasi : Afrizal Saiful Mahbub - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk para pekerja di Kota Angin jadi perhatian dinas tenaga kerja, koperasi, dan usaha mikro (disnakerkop UM). Mereka meminta agar perusahaan yang sehat membayarkan THR secara penuh. Pembayaran harus dilakukan paling lambat H-7 lebaran.

Kepala Disnakerkop UM Nganjuk Supiyanto menegaskan, hal itu sesuai dengan SE dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. “Sesuai SE, perusahaan yang sehat finansialnya wajib membayar THR secara penuh,” ujar Supiyanto.

Bagaimana dengan perusahaan yang tidak sehat atau labanya merosot? Menurut Supiyanto mereka bisa melakukan negosiasi. Meski demikian, pria yang sebelumnya menjabat asisten administrasi umum itu menegaskan jika negosiasi antara pekerja dan perusahaan juga harus jelas.

Baca juga: Menelusuri Jejak Zaman Purba di Nganjuk (15)

Selain negosiasi pekerja dan perusahaan, menurut Supiyanto disnakerkop UM juga akan melakukan pengawasan. Yakni, dengan mengecek laporan keuangan perusahaan. Terutama pembukuan selama dua tahun terakhir. “Ini (pengecekan pembukuan, Red) untuk membuktikan apakah kondisi perusahaan benar-benar tidak sehat atau bagaimana,” lanjutnya.

Dikatakan Supiyanto, kesepakatan pembayaran THR dari perusahaan juga harus segera dilaporkan ke disnakerkop UM. Termasuk laporan jika ada potensi mundurnya pembayaran THR.

Supiyanto menegaskan, pengawasan pembayaran THR akan dilakukan dengan ketat. Hal itu untuk mencegah adanya perusahaan nakal. Mereka dimungkinkan tidak membayar THR secara penuh kepada pekerja. Padahal, bisa saja kondisi keuangannya masih dinyatakan sehat.

Karenanya, disnakerkop UM meminta perusahaan segera mengirim laporannya. "Senin (hari ini, Red) kami lihat lagi. Mana yang sudah melapor dan butuh pendampingan negosisasi," jelasnya.

Untuk diketahui, meski mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh, menurut Supiyanto ada beberapa pengecualian. Terutama, khusus untuk perusahaan yang kondisi keuangannya terbukti tidak sehat.

Mereka diperbolehkan mengundur pembayaran THR. Yakni, paling lambat pada H-2 lebaran. “Itu (mundurnya pembayaran THR, Red) juga harus sudah melalui negosiasi dan laporan pembukuan harus diserahkan ke pemkab,” tegasnya.

Terkait kondisi keuangan sejumlah perusahaan di Nganjuk, Supiyanto mengakui jika ada beberapa yang terganggu. Kinerja perusahaan terdampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu.

Meski demikian, Supiyanto memastikan jika pemkab akan berupaya melindungi hak para pekerja. “Makanya kami optimalkan pengawasan untuk memastikan tidak ada yang nakal,” imbuh pria yang mengaku sudah menyosialisasikan SE Menaker tentang THR ke seluruh perusahaan.

Pembayaran THR untuk Perusahaan yang Tak Sehat:

-Perusahaan bisa melakukan negosiasi pembayaran THR dengan pekerja

-Negosiasi mencakup waktu dan besaran THR

-Perusahaan dengan keuangan yang tidak sehat wajib menyerahkan pembukuan keuangan selama dua tahun terakhir

-Disnakerkop akan mengecek laporan keuangan untuk menilai apakah keuangan perusahaan masuk kategori sehat atau tidak

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news